{"id":41727,"date":"2026-05-14T08:25:20","date_gmt":"2026-05-14T08:25:20","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/14\/yusril-bantah-larangan-nobar-film-pesta-babi-sebut-kritik-itu-wajar\/"},"modified":"2026-05-14T08:25:20","modified_gmt":"2026-05-14T08:25:20","slug":"yusril-bantah-larangan-nobar-film-pesta-babi-sebut-kritik-itu-wajar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/14\/yusril-bantah-larangan-nobar-film-pesta-babi-sebut-kritik-itu-wajar\/","title":{"rendered":"Yusril Bantah Larangan Nobar Film Pesta Babi, Sebut Kritik Itu Wajar"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Yusril
Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang nobar film Pesta Babi.(Dok. MI)<\/figcaption><\/figure>\n

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter<\/a> Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita<\/a><\/em>. Pernyataan ini merespons polemik pembatalan pemutaran film tersebut di sejumlah daerah baru-baru ini.<\/p>\n

Yusril menjelaskan bahwa tidak adanya kebijakan pelarangan nasional terbukti dari masih berjalannya pemutaran film di beberapa wilayah. Ia menyebut pembatalan di kampus tertentu, seperti di Lombok, murni karena kendala prosedur administratif, bukan intervensi pusat.<\/p>\n

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi<\/a>\u00a0bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14\/5).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Ada Potensi Pelanggaran Hukum dalam Film Dokumenter Pesta Babi<\/a><\/strong><\/p>\n

Film dokumenter tersebut diketahui berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan terkait isu lingkungan dan hak ulayat. Yusril menilai kritik tersebut adalah bagian dari demokrasi, meski ia menyayangkan penggunaan judul yang dianggapnya provokatif.<\/p>\n

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” imbuhnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Yusril mendorong masyarakat untuk tetap menonton dan mendiskusikan isi film tersebut secara kritis daripada bereaksi berlebihan terhadap judulnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah dapat menjadikan poin-poin dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi lapangan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Polemik Film Pesta Babi, Komnas HAM Tekankan Perlindungan Kebebasan Berkesenian<\/a><\/strong><\/p>\n

Terkait narasi kolonialisme yang diangkat, Yusril membantah keras anggapan bahwa proyek di Papua Selatan adalah bentuk penjajahan modern. Ia menegaskan proyek tersebut adalah bagian dari program ketahanan pangan nasional yang sudah dimulai sejak 2022.<\/p>\n

“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu,” tegasnya.<\/p>\n

Di akhir pernyataannya, Yusril meminta para pembuat film untuk turut bersikap terbuka dalam menjelaskan makna karya mereka kepada publik. Ia menjamin pemerintah tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi yang disertai tanggung jawab moral. (Z-10)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang nobar film Pesta Babi.(Dok. MI) MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pernyataan ini merespons polemik pembatalan pemutaran film tersebut di sejumlah […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":41728,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-41727","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41727\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41728"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}