{"id":41632,"date":"2026-05-14T04:36:55","date_gmt":"2026-05-14T04:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/14\/wacana-legalisasi-rokok-ilegal-dinilai-berisiko-lemahkan-penegakan-hukum\/"},"modified":"2026-05-14T04:36:55","modified_gmt":"2026-05-14T04:36:55","slug":"wacana-legalisasi-rokok-ilegal-dinilai-berisiko-lemahkan-penegakan-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/14\/wacana-legalisasi-rokok-ilegal-dinilai-berisiko-lemahkan-penegakan-hukum\/","title":{"rendered":"Wacana Legalisasi Rokok Ilegal Dinilai Berisiko Lemahkan Penegakan Hukum"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<figure class=\"main-img\">\n                                <img decoding=\"async\" class=\"zoomable\" src=\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/05\/14\/1778724661_c0911e1f1abb6e6b3a09.jpg\" alt=\"Wacana Legalisasi Rokok Ilegal Dinilai Berisiko Lemahkan Penegakan Hukum\"\/><figcaption>ilustrasi(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Wacana kebijakan yang membuka ruang legalisasi bagi pelaku <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/rokok\" title=\"rokok\">rokok<\/a> ilegal melalui penambahan layer atau golongan <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/tarif-cukai-rokok\" title=\"Tarif cukai rokok\">tarif cukai rokok<\/a> menuai kritik dari kalangan akademisi dan pengamat hukum. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum serta menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.<\/p>\n<p>Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, menilai pendekatan yang dinilai memberi ruang kompromi terhadap pelaku <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/rokok-ilegal\" title=\"rokok ilegal\">rokok ilegal<\/a> berpotensi merusak fondasi penegakan hukum nasional.<\/p>\n<p>\u201cIntinya tidak bagus. Itu namanya bermain-main dengan keadaan, bermain-main dengan hukum pidana, dan bermain-main dengan pemberantasan kejahatan,\u201d ujar Yenti.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/ekonomi\/886147\/layer-baru-cukai-rokok-ancam-pekerja-industri-hasil-tembakau\" title=\"Layer Baru Cukai Rokok Ancam Pekerja Industri Hasil Tembakau\" target=\"_blank\">Layer Baru Cukai Rokok Ancam Pekerja Industri Hasil Tembakau<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Menurutnya, kebijakan fiskal seharusnya tetap berjalan seiring dengan prinsip penegakan hukum pidana, terutama dalam penanganan kejahatan ekonomi. Ia menilai pendekatan yang terlalu longgar terhadap pelanggaran dapat mengaburkan batas antara tindakan legal dan ilegal. Yenti menegaskan legalisasi terhadap praktik yang sebelumnya dianggap ilegal berisiko memunculkan moral hazard dan melemahkan kewibawaan hukum negara.<\/p>\n<p>\u201cRisikonya ada penyelundupan, ada juga melegalkan sesuatu yang ilegal. Kita seperti tidak punya kewibawaan hukum, mau menertibkan atau justru tutup mata terhadap moral hazard yang sangat berbahaya,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Ia menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana terhadap suatu perbuatan telah melalui proses panjang dan pertimbangan hukum yang mendalam. Karena itu, menurutnya, pelanggaran hukum tidak dapat dengan mudah dikompromikan melalui kebijakan administratif atau fiskal. Selain itu, Yenti juga menyoroti potensi ketidakadilan bagi pelaku usaha yang selama ini telah mematuhi aturan cukai dan ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/ekonomi\/885615\/penambahan-layer-cukai-rokok-bisa-ganggu-keseimbangan-struktur-pasar\" title=\"Penambahan Layer Cukai Rokok Bisa Ganggu Keseimbangan Struktur Pasar\" target=\"_blank\">Penambahan Layer Cukai Rokok Bisa Ganggu Keseimbangan Struktur Pasar<\/a><\/strong><\/p>\n<p>\u201cDipikirkan tidak dampaknya terhadap pengusaha yang selama ini taat aturan? Mereka bisa kecewa karena ada perlakuan yang berbeda antara yang patuh dan yang melanggar,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Penanganan Kejahatan Ekonomi Harus Konsisten<\/p>\n<p>Menurut Yenti, penanganan kejahatan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif dan konsisten agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap pelanggaran hukum.<\/p>\n<p>Ia menilai inkonsistensi kebijakan justru dapat memperlemah upaya pemberantasan kejahatan ekonomi, termasuk praktik peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan negara.<\/p>\n<p>\u201cKalau dilihat dari perspektif pemberantasan kejahatan ekonomi, pendekatan seperti ini terlihat mendua,\u201d kata Yenti.<\/p>\n<p>Di sisi lain, dorongan memperkuat penegakan hukum juga dinilai sejalan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah mengusut dugaan korupsi dan pelanggaran di sektor cukai hasil tembakau (CHT).<\/p>\n<p>Sejumlah pelaku industri disebut telah dipanggil dalam proses penyelidikan tersebut, termasuk pengusaha rokok asal Madura, H. Her, yang memenuhi panggilan KPK pada 9 April lalu.<\/p>\n<p>Langkah penegakan hukum tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen negara dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi industri legal yang selama ini mematuhi regulasi.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/ekonomi\/890121\/wacana-legalisasi-rokok-ilegal-dinilai-berisiko-lemahkan-penegakan-hukum\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ilustrasi(Antara) Wacana kebijakan yang membuka ruang legalisasi bagi pelaku rokok ilegal melalui penambahan layer atau golongan tarif cukai rokok menuai kritik dari kalangan akademisi dan pengamat hukum. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum serta menciptakan preseden buruk dalam pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, menilai pendekatan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":41633,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-41632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41632"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41632\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/41633"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}