{"id":40194,"date":"2026-05-11T04:35:43","date_gmt":"2026-05-11T04:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/11\/purbaya-peringkatkan-djp-untuk-tidak-resahkan-wajib-pajak\/"},"modified":"2026-05-11T04:35:43","modified_gmt":"2026-05-11T04:35:43","slug":"purbaya-peringkatkan-djp-untuk-tidak-resahkan-wajib-pajak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/11\/purbaya-peringkatkan-djp-untuk-tidak-resahkan-wajib-pajak\/","title":{"rendered":"Purbaya Peringkatkan DJP untuk tidak Resahkan Wajib Pajak"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(MI\/Insi Nantika Jelita)<\/figcaption><\/figure>\n

Menteri Keuangan<\/a> (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa<\/a> menegaskan pemerintah tidak akan lagi menjalankan program tax amnesty<\/a> <\/em>atau pengampunan pajak<\/a> di masa mendatang.\u00a0

\nPernyataan itu disampaikan menyusul keresahan para pelaku usaha terkait rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan memeriksa wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II.\u00a0<\/p>\n

\u201cSelama saya jadi menteri keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty<\/em>,\u201d ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan.<\/p>\n

Ia mengatakan, pernyataan tersebut perlu disampaikan karena muncul kegaduhan terkait isu perpajakan, khususnya mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pemerintah Sepakat tidak Ada Tax Amnesty Lagi<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cDengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan,\u201d katanya.<\/p>\n

Purbaya juga menegaskan seluruh pernyataan terkait kebijakan perpajakan ke depan akan berada di bawah kendalinya langsung. Ia meminta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, berbagai pengumuman perpajakan belakangan ini dinilai memicu ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.\u00a0<\/p>\n

\u201cKe depan, yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan DJP lagi. Pajak hanya menjadi eksekutor kebijakan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Menkeu Purbaya Tolak Wacana Tax Amnesty Baru<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Karena itu, pemerintah tidak akan kembali membuka program tax amnesty.<\/p>\n

\u201cJadi, tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d katanya.<\/p>\n

Meski demikian, Purbaya menyatakan pemerintah tetap akan mengejar wajib pajak yang belum mengikuti program pengungkapan sukarela atau belum mengungkapkan asetnya secara penuh.<\/p>\n

\u201cYang saya kejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Kita seperti berburu di kebun binatang. Kita akan perluas tax base,” tegasnya.\u00a0<\/p>\n

Ia juga menyinggung aset wajib pajak yang masih berada di luar negeri. Pemerintah, kata dia, akan memberikan waktu hingga akhir tahun bagi pemilik modal untuk membawa dananya masuk ke Indonesia.<\/p>\n

\u201cKalau mereka punya uang di luar negeri, saya kasih waktu sampai akhir tahun. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul,\u201d katanya.<\/p>\n

Purbaya menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap dana dan aset luar negeri yang tidak segera dilaporkan atau dipindahkan ke dalam negeri.<\/p>\n

\u201cSampai enam bulan ke depan. Setelah itu kalau masuk kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa pakai bisnis di sini lagi,\u201d tegasnya. (E-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa(MI\/Insi Nantika Jelita) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan lagi menjalankan program tax amnesty atau pengampunan pajak di masa mendatang.\u00a0 Pernyataan itu disampaikan menyusul keresahan para pelaku usaha terkait rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan memeriksa wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II.\u00a0 \u201cSelama saya jadi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":40195,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-40194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40194\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}