RUU PPRT tak Kunjung Disahkan, Presiden Didesak Terbitkan Surpres<\/a><\/strong><\/p>\n\u201cIni menjadi kado bagi peringatan Hari Kartini sekaligus Hari Buruh,\u201d ujarnya.<\/p>\n
RUU PPRT mengatur berbagai aspek krusial, mulai dari perlindungan hukum, mekanisme perekrutan, hingga sistem pengawasan. Berikut 12 poin utama yang diatur dalam RUU tersebut:<\/p>\n
1. Perlindungan<\/h2>\n
Perlindungan terhadap PRT berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga memberikan posisi yang lebih kuat bagi pekerja dalam hubungan kerja.<\/p>\n
2. Mekanisme Perekrutan<\/h2>\n
Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau melalui pihak ketiga, memberikan fleksibilitas dalam proses penyaluran tenaga kerja.<\/p>\n
3. Batasan Kategori PRT<\/h2>\n
Pekerja yang bekerja dalam hubungan kekerabatan atau keagamaan tidak termasuk dalam kategori pekerja rumah tangga yang diatur dalam undang-undang ini.<\/p>\n
4. Peran Perusahaan Penempatan (P3RT)<\/h2>\n
Perekrutan melalui perusahaan penempatan dapat dilakukan secara luring maupun daring, menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.<\/p>\n
5. Hak Jaminan Sosial<\/h2>\n
PRT berhak memperoleh jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan dasar.<\/p>\n
6. Akses Pendidikan dan Pelatihan<\/h2>\n
Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme.<\/p>\n
7. Penyelenggara Pelatihan<\/h2>\n
Program pelatihan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
\nLegalitas Perusahaan Penempatan<\/p>\n
8. Perusahaan penempatan wajib berbadan hukum<\/h2>\n
Perusahaan penempatan wajib berbadan hukum dan memiliki izin resmi untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan pekerja.<\/p>\n
9. Larangan Pemotongan Upah<\/h2>\n
Perusahaan penempatan dilarang memotong upah pekerja, guna mencegah praktik eksploitasi.<\/p>\n
10. Sistem Pengawasan Berlapis<\/h2>\n
Pengawasan pelaksanaan undang-undang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat lingkungan seperti RT\/RW.<\/p>\n
11. Perlindungan Pekerja di Bawah Umur (Eksisting)<\/h2>\n
Pekerja di bawah usia 18 tahun yang telah bekerja sebelum undang-undang berlaku tetap diakui haknya, meskipun ke depan praktik tersebut akan diatur lebih ketat.<\/p>\n
12. Peraturan Turunan<\/h2>\n
Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib diterbitkan paling lambat satu tahun setelah undang-undang mulai berlaku.<\/p>\n
Dengan pengesahan ini, diharapkan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif serta pengakuan yang setara dalam sistem ketenagakerjaan nasional. (Z-10)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Poin penting dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).(Dok. Antara) RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dijadwalkan akan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR pada Selasa (21\/4). Pengesahan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":30662,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-30661","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30661\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"12](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/04\/21\/1776756793_2262d9df8e72cab539cc.png\")