Komisi III DPR RI Desak Sanksi Tegas Pelaku Pelecehan Seksual Verbal di FH UI<\/a><\/strong><\/p>\nIa menilai, kasus pelecehan yang terjadi di FH UI perlu ditangani menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).<\/p>\n
\u201cApa yang dilakukan para pelaku telah memenuhi unsur jenis kekerasan seksual yang ada di UU TPKS. Dan para pelaku sendiri adalah mahasiswa jurusan hukum yang seharusnya lebih peka dan paham terhadap setiap konsekuensi hukum,\u201d tutur Esti.<\/p>\n
Dalam UU TPKS, kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk dalam kategori tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan\/atau denda. Oleh karena itu, Esti mendorong korban untuk menempuh jalur hukum.\u00a0<\/p>\n
\u201cDengan pemberlakuan sanksi tegas sesuai UU TPKS, kita berharap agar semua masyarakat khususnya di lingkungan akademik tidak akan membiarkan peristiwa tersebut terulang lagi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
\u201cDan yang paling penting adalah agar tidak ada lagi yang menormalisasi tindakan apapun yang mengarah pada kekerasan seksual,\u201d sambung Esti.<\/p>\n
Menurutnya, percakapan yang mengarah pada objektifikasi dan kekerasan verbal bukan sekadar pelanggaran etika. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mendorong agar penanganan kasus dilakukan dengan mengedepankan perspektif korban. Setiap bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di ruang digital, harus ditangani secara tegas dan berperspektif korban.
\n\u00a0
\nEsti mengapresiasi langkah UI yang telah melakukan investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan korban serta memberikan pendampingan yang komprehensif.<\/p>\n
\u00a0\u201cDan penanganan kasus harus berjalan secara berkeadilan. Serta perlu ada pendampingan kepada korban. Baik pendampingan psikologis, hukum, dan akademik sehingga korban yang mengalami trauma dapat segera pulih,\u201d papar Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.<\/p>\n
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan di lingkungan pendidikan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.\u00a0<\/p>\n
\u201cMaka penting bagi pihak kampus untuk memperbanyak memberikan muatan materi, termasuk seminar dan pelatihan, mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada seluruh sivitas akademik,\u201d sambungnya.<\/p>\n
Esti juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penguatan regulasi mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akan dibahas dalam RUU Sisdiknas yang sedang digodok di Komisi X DPR.
\n\u00a0
\n\u201cDan untuk di perguruan tinggi, Satgas PPPKS di semua kampus memang harus aktif memberi sosialisasi tentang TPKS agar tindak pencegahan bisa dilakukan dan untuk meminimalisir bentuk-bentuk kekerasan seksual,\u201d pungkasnya. (E-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ilustrasi(Antara) Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku. \u201cKami menyesalkan dan mengecam peristiwa pelecehan seksual yang terjadi FH […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":28180,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-28179","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28179\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28180"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Pelaku](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/04\/16\/1776299608_4506e39d967519cee86e.jpg\")