{"id":27606,"date":"2026-04-14T20:29:29","date_gmt":"2026-04-14T20:29:29","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/04\/14\/97-pinjol-kena-denda-rp755-miliar-dpr-tegaskan-penguatan-regulasi\/"},"modified":"2026-04-14T20:29:29","modified_gmt":"2026-04-14T20:29:29","slug":"97-pinjol-kena-denda-rp755-miliar-dpr-tegaskan-penguatan-regulasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/04\/14\/97-pinjol-kena-denda-rp755-miliar-dpr-tegaskan-penguatan-regulasi\/","title":{"rendered":"97 Pinjol Kena Denda Rp755 Miliar, DPR Tegaskan Penguatan Regulasi"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"97
Ilustrasi seorang penggunakan menggunakan jasa pinjaman daring(Antara Foto)<\/figcaption><\/figure>\n

KEPUTUSAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU<\/a>) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring<\/a> atau pinjaman online <\/em>(pinjol<\/a>) memicu polemik luas di industri fintech<\/a>.\u00a0 Putusan tersebut merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik penetapan harga atau kartel, khususnya dalam bentuk batas maksimum suku bunga pinjaman.<\/p>\n

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menilai polemik di industri pinjol atau pindar\u00a0tidak lepas dari kekosongan regulasi yang kerap terjadi pada sektor ekonomi baru. Ia menegaskan pentingnya penguatan legislasi agar pengawasan persaingan usaha dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan inefisiensi ekonomi.<\/p>\n

\u201cSeringkali di perekonomian kita hal seperti ini sering terjadi karena kekosongan regulasi. Yang ingin dicapai dari revisi UU KPPU pertama adalah perekonomian lebih berkualitas dengan meningkatkan persaingan yang sehat. Persaingan tidak sehat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Kedua memberikan level playing field<\/em> yang setara, jangan menguntungkan yang besar saja,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0KPPU Denda 97 Perusahaan Pinjol Rp755 miliar, Ini Kronologi serta Sikap AFPI dan OJK<\/a><\/strong><\/p>\n

Direktur Eksekutif LKPU FH UI, Ditha Wiradiputra\u00a0menyoroti penggunaan code of conduct <\/em>yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai dasar persoalan. Menurutnya\u00a0aturan tersebut justru dibuat untuk melindungi konsumen.<\/p>\n

\u201cJadi, agak menarik ketika code of conduct<\/em> atau pengaturan mengenai batas atas suku bunga itu dijadikan sumber permasalahan. Karena apa? Karena biasanya, aturan itu dibuat untuk melindungi konsumen,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Dari sisi industri, Ketua Umum AFPI, Entjik S Djafar, menegaskan penetapan batas maksimum manfaat ekonomi bukanlah bentuk kartel, melainkan bagian dari perlindungan konsumen dan upaya membedakan layanan legal dari praktik ilegal.<\/p>\n

\u201cSelalu kami sampaikan ke KPPU tidak ada niat jahat (kartel bunga). Tujuan kami untuk melindungi konsumen dan membedakan pindar yang berizin dan legal. Penentuan bunga juga sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),\u201d tegasnya.<\/p>\n

Sebagai respons, para pelaku industri pindar sepakat menempuh upaya banding karena menilai substansi putusan tidak mencerminkan kondisi riil industri.(H-4)<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ilustrasi seorang penggunakan menggunakan jasa pinjaman daring(Antara Foto) KEPUTUSAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) memicu polemik luas di industri fintech.\u00a0 Putusan tersebut merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik penetapan harga atau kartel, khususnya […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":27607,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-27606","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27606\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27607"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}