{"id":26671,"date":"2026-04-12T09:29:01","date_gmt":"2026-04-12T09:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/04\/12\/hakim-agung-jupriyadi-soroti-fenomena-upaya-hukum-peninjauan-kembali-yang-cenderung-bergeser\/"},"modified":"2026-04-12T09:29:01","modified_gmt":"2026-04-12T09:29:01","slug":"hakim-agung-jupriyadi-soroti-fenomena-upaya-hukum-peninjauan-kembali-yang-cenderung-bergeser","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/04\/12\/hakim-agung-jupriyadi-soroti-fenomena-upaya-hukum-peninjauan-kembali-yang-cenderung-bergeser\/","title":{"rendered":"Hakim Agung Jupriyadi Soroti Fenomena Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Cenderung Bergeser"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Hakim
Ilustrasi(Dok Mahkamah Agung)<\/figcaption><\/figure>\n

HAKIM Agung<\/a>, Jupriyadi menyoroti fenomena upaya hukum Peninjauan Kembali<\/a> (PK) di tingkat Mahkamah Agung<\/a> (MA) RI yang cenderung bergeser fungsi menjadi \u2018peradilan tingkat kedua\u2019 \u00a0atau hanya sekadar upaya hukum biasa.<\/p>\n

Dirinya mengatakan, selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata 61,31% permohonan PK diajukan langsung dari putusan pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa melalui upaya hukum banding maupun kasasi.\u00a0<\/p>\n

\u201cSaya menyoroti adanya titik singgung antara kesalahan penerapan hukum sebagai alasan kasasi dengan kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagai alasan Peninjauan Kembali\u201d ucap dia dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor pada prodi S3 Ilmu Hukum, Fakultas \u00a0Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada, Jumat (10\/4), di Auditorium Gedung B FH UGM.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Terpilih Mesti Pulihkan Muruah MA<\/a><\/strong><\/p>\n

Dalam ujian terbuka tersebut, Jupriyadi mempertahankan disertasinya yang berjudul \u201cReformulasi Pengaturan Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Perkara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia\u201d.\u00a0

\nJupriyadi mengusulkan perlunya parameter yang jelas mengenai kriteria \u2018kekhilafan hakim\u2019 atau \u2018kekeliruan yang nyata\u2019 untuk membedakannya dengan alasan kasasi.\u00a0<\/p>\n

Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi subjektivitas hakim dan mencegah terjadinya titik singgung penerapan hukum yang tumpang tindih, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih konsisten, memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin keadilan bagi pemohon.<\/p>\n

Menanggapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) yang tetap mencantumkan klausul kekhilafan hakim, Jupriadi secara tegas mendorong Mahkamah Agung untuk segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai petunjuk pelaksanaan teknis.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Setya Novanto Bebas Bersyarat, Pengacara: Itu Hak yang Diberikan Undang-Undang<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menekankan bahwa standarisasi kriteria ini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas institusi peradilan tertinggi. \u201cSaya menyarankan supaya parameter atau kriteria kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini diwujudkan dalam bentuk Perma \u00a0atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) atau bahkan Peraturan Pemerintah,\u201d tekan Jupriyadi.<\/p>\n

Menurut Jupriyadi, sebaiknya batas maksimal adanya PK hanya terjadi satu kali kecuali alasan novum atau bukti baru yang menentukan. Hal ini juga sudah ditetapkan dalam KUHAP baru. \u201cSetiap perkara harus ada akhirnya. PK hanya dapat terjadi satu kali kecuali alasan novum,\u201d kata Jupriyadi.<\/p>\n

Dalam ujian terbuka tersebut, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., bertindak selaku promotor dan Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum., bertindak selaku Ko-Promotor. Tim penguji terdiri dari Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum., Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D., Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ilustrasi(Dok Mahkamah Agung) HAKIM Agung, Jupriyadi menyoroti fenomena upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di tingkat Mahkamah Agung (MA) RI yang cenderung bergeser fungsi menjadi \u2018peradilan tingkat kedua\u2019 \u00a0atau hanya sekadar upaya hukum biasa. Dirinya mengatakan, selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata 61,31% permohonan PK diajukan langsung dari putusan pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":26672,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-26671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26671\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}