{"id":26418,"date":"2026-04-11T16:28:35","date_gmt":"2026-04-11T16:28:35","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/04\/11\/bupati-tulungagung-minta-jatah-rp5-m-ke-opd-atau-mundur\/"},"modified":"2026-04-11T16:28:35","modified_gmt":"2026-04-11T16:28:35","slug":"bupati-tulungagung-minta-jatah-rp5-m-ke-opd-atau-mundur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/04\/11\/bupati-tulungagung-minta-jatah-rp5-m-ke-opd-atau-mundur\/","title":{"rendered":"Bupati Tulungagung Minta Jatah Rp5 M ke OPD atau Mundur"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Bupati
ilustrasi.(MI)<\/figcaption><\/figure>\n

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo (GSW). Tersangka itu membuat aturan kepada aparatur sipil negara (ASN) mundur jika tidak sejalan.<\/p>\n

\u201cBagi yang tidak \u2018tegak lurus\u2019 kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN,\u201d kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11\/4).<\/p>\n

Asep mengatakan, Gatot membuat persyaratan yang harus ditandatangani oleh pejabat di Tulungagung pascadilantik. Surat itu dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan dan menekan pejabat untuk manut setiap perintah Gatot.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Ini Sisi Gelap Bupati Tulungagung yang Dibongkar KPK<\/a><\/strong><\/p>\n

Karena perjanjian itu, Gatot berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati. Uang bisa diserahkan langsung atau melalui Ajudan Bupati Dwi Yoga Ambal (YOG).<\/p>\n

\u201cDengan total permintaan sekitar Rp5 miliar,\u201d ucap Asep,<\/p>\n

Total, ada 15 OPD di Tulungagung yang diminta menyetorkan uang. Dana yang harus disiapkan bervariasi mulai dari Rp15 juta sampai Rp2,8 miliar.<\/p>\n

Baca juga :\u00a02,7 Miliar Rupiah Hasil Pemerasan Digunakan Bupati Tulungagung untuk Jamuan Makan-THR<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cAdapun, permintaan \u2018jatah\u2019 juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD,\u201d ucap Asep.<\/p>\n

Dalam kasus ini, Gatot meminta \u2018jatah\u2019 sebesar 50 persen dari total anggaran yang diterima OPD. Uang itu bahkan diingatkan untuk disiapkan sebelum pencairan dilakukan.<\/p>\n

Selain meminta jatah, Gatot juga mengatur pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tulungagung. Pemenang tender proyek di OPD cuma boleh perusahaan rekanan tertentu.<\/p>\n

Dalam hasil pemeriksaan, Yoga bahkan diberikan perintah oleh Gatot untuk menagih uang yang diminta kepada OPD. Cara penagihan layaknya orang berutang.<\/p>\n

\u201cDari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar,\u201d ujar Asep.<\/p>\n

Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.<\/p>\n

Sebanyak sebelas orang dilepas karena dinilai tidak terlibat. Gatot dan Yoga kini ditahan selama 20 hari pertama sampai 30 April 2026.<\/p>\n

\u201cPenahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara cabang Gedung Merah Putih KPK,\u201d ucap Asep.<\/p>\n

Perpanjangan penahanan itu bisa diperpanjang jika dibutuhkan. KPK akan memanggil saksi dan melakukan penggeledahan untuk membanyak bukti. (Can\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ilustrasi.(MI) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo (GSW). Tersangka itu membuat aturan kepada aparatur sipil negara (ASN) mundur jika tidak sejalan. \u201cBagi yang tidak \u2018tegak lurus\u2019 kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN,\u201d kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":26419,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-26418","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26418"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26418\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}