![\"WFH](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/04\/07\/1775543050_a032b940f60b52e9b033.jpeg\")
GUBERNUR Jakarta<\/a>, Pramono Anung<\/a>, menetapkan kebijakan work from home<\/em> (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat melalui Surat Edaran (SE) Nomor 3\/SE\/2026 tertanggal 6 April 2026.<\/p>\n Dalam aturan tersebut, Pramono menegaskan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi disiplin ASN<\/a> dalam menjalankan tugas kedinasan.<\/p>\n \u201cPedoman perilaku (code of conduct)<\/em> pegawai ASN selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah,\u201d demikian tertulis dalam SE yang ditandatangani Pramono.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Pramono Resmi Teken Aturan WFH ASN Setiap Jumat, Maksimal 50 Persen<\/a><\/strong><\/p>\n ASN tetap diwajibkan bekerja sesuai jam kerja normal, yakni pukul 07.30 hingga 16.30 WIB. Selama periode tersebut, pegawai harus tetap responsif terhadap penugasan dan komunikasi kerja.<\/p>\n Selain itu, standar profesionalitas juga tetap diberlakukan. ASN diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan sopan meski bekerja dari rumah.<\/p>\n Aturan ketat juga berlaku dalam rapat daring. ASN diwajibkan menyalakan kamera selama rapat berlangsung.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Perkuat Keamanan Kota, Gedung 4 Lantai di Jakarta Kini Wajib Terintegrasi CCTV DKI<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cDalam setiap rapat virtual, kamera wajib aktif, tidak melakukan aktivitas lain, serta hasil rapat dilaporkan kepada atasan langsung,\u201d bunyi ketentuan dalam SE tersebut.<\/p>\n Pemprov DKI juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang kondusif di rumah guna memastikan produktivitas tetap optimal.<\/p>\n Di sisi lain, aspek etika dan keamanan informasi menjadi perhatian serius. ASN diwajibkan menjaga kerahasiaan negara dan jabatan serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n \u201cASN harus menjaga sikap, perilaku, dan ucapan sesuai kode etik serta mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi,\u201d demikian ditegaskan dalam beleid tersebut.<\/p>\n Sejumlah larangan turut diatur. ASN tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar kepentingan dinas selama jam kerja, termasuk bepergian tanpa alasan kedinasan.<\/p>\n Selain itu, hasil rapat virtual tidak boleh disebarluaskan kecuali untuk kepentingan pelaporan atau koordinasi internal.<\/p>\n \u201cPegawai juga dilarang mematikan saluran komunikasi selama jam kerja berlangsung,\u201d tulis aturan tersebut.<\/p>\n Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI dalam menjaga kinerja dan disiplin ASN di tengah penerapan pola kerja fleksibel, sekaligus memastikan pelayanan publik<\/a> tetap optimal dan akuntabel. (Z-10)<\/p>\n<\/p><\/div>\n