{"id":21173,"date":"2026-03-28T20:29:12","date_gmt":"2026-03-28T20:29:12","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/03\/28\/pengamat-wfh-hanya-respons-jangka-pendek-ketahanan-energi-butuh-strategi-struktural\/"},"modified":"2026-03-28T20:29:12","modified_gmt":"2026-03-28T20:29:12","slug":"pengamat-wfh-hanya-respons-jangka-pendek-ketahanan-energi-butuh-strategi-struktural","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/03\/28\/pengamat-wfh-hanya-respons-jangka-pendek-ketahanan-energi-butuh-strategi-struktural\/","title":{"rendered":"Pengamat WFH hanya Respons Jangka Pendek, Ketahanan Energi Butuh Strategi Struktural"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Pengamat:
Pekerja Turun dari kereta Commuter Line melewati trotoar menuju lokasi kantor mereka di kawasan Dukuh Atas, Jakarta.(Dok. MI\/Ramdani)<\/figcaption><\/figure>\n

KEBIJAKAN work from home<\/a> (WFH<\/a>) satu hari per minggu dinilai sebagai langkah respons cepat pemerintah dalam meredam dampak gejolak geopolitik global, khususnya konflik Timur Tengah<\/a>. Namun, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menjawab tantangan dan mencapai ketahanan energi<\/a> dalam jangka panjang.<\/p>\n

Direktur Riset Finansial Center of Reform on Economics Indonesia (CoRE) Etika Karyani Suwondo menyatakan, kebijakan WFH perlu dipahami sebagai langkah darurat di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.<\/p>\n

\u201cKebijakan WFH satu hari\/minggu perlu dipahami dalam rangka respons darurat terhadap eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya ancaman gangguan blokade Selat Hormuz<\/a> yang dapat memicu lonjakan harga energi dan membebani APBN,\u201d ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28\/3).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0WFH Satu Hari dalam Sepekan Tengah Digodok, Mensesneg: Tidak untuk Semua Sektor<\/a><\/strong><\/p>\n

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah perlu melampaui kebijakan taktis tersebut dengan strategi yang lebih komprehensif.<\/p>\n

\u201cNamun, untuk menghadapi risiko struktural yang bersifat jangka panjang, pemerintah harus melampaui langkah taktis, seperti WFH dan fokus pada diversifikasi pasokan, transisi energi, dan penguatan cadangan energi nasional. Kombinasi antara langkah cepat dan strategi struktural inilah yang akan memastikan ketahanan energi tetap terjaga,\u201d lanjutnya.<\/p>\n

Etika juga menyoroti bahwa upaya efisiensi energi tidak boleh hanya dibebankan pada sektor rumah tangga dan pekerja kantoran. Menurutnya, sektor dengan konsumsi energi besar justru harus menjadi fokus utama kebijakan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pramono akan Ikuti Kebijakan WFH ASN<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cEfisiensi energi tidak boleh hanya menyasar rumah tangga dan pekerja kantoran, sementara sektor industri, korporasi, dan elite pemerintah yang konsumsinya jauh lebih besar luput dari tekanan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Salah satu opsi yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah kebijakan WFH guna mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).<\/p>\n

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap dampak konflik geopolitik, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. (H-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pekerja Turun dari kereta Commuter Line melewati trotoar menuju lokasi kantor mereka di kawasan Dukuh Atas, Jakarta.(Dok. MI\/Ramdani) KEBIJAKAN work from home (WFH) satu hari per minggu dinilai sebagai langkah respons cepat pemerintah dalam meredam dampak gejolak geopolitik global, khususnya konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menjawab tantangan dan mencapai ketahanan energi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21174,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-21173","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21173"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21173\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21174"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21173"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}