![\"Kebijakan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/03\/26\/1774512788_0dada4468b769f70590b.jpeg\")
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon<\/a> masih menunggu aturan pemerintah pusat terkait work from home<\/a> (WFH).\u00a0<\/p>\n \u201cHingga kini kita masih menunggu aturan resminya dari pemerintah pusat tentang WFH,\u201d tutur Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Hadi Suryaningrat, Kamis (26\/3).\u00a0<\/p>\n Dijelaskan Hadi, Pemkab Cirebon masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijkan serupa di daerah.\u00a0<\/p>\n Baca juga :\u00a0Pemkab Majalengka akan Terapkan Work From Home Bulan Depan<\/a><\/strong><\/p>\n Namun pada prinsipnya, lanjut Hadi, Pemkab Cirebon siap menyesuaikan apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Ia menegaskan, penerapan WFH nantinya harus tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal. \u201cKalau nanti sudah ada aturan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti. Namun yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,\u201d ujarnya.<\/p>\n Selain itu, jika kebijakan WFH<\/a> kembali diterapkan, diperlukan pengaturan teknis yang jelas di setiap perangkat daerah. Pihaknya pun tengah menyusun aturan teknis untuk penerapan WFH jika aturan dari pusat sudah ada. Seperti sistem kerja bergiliran serta pemanfaatan teknologi digital.<\/p>\n \u00a0\u201cKemungkinan akan diatur secara bergantian atau hybrid, agar pelayanan tetap berjalan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital juga harus dimaksimalkan,\u201d tutur Hadi.\u00a0<\/p>\n