![\"MAKI](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/480x320\/news\/2024\/06\/5d99fd9650064b7ca3d55f42c1245653.jpg\")
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan menggugat Kejaksaan Agung<\/a> (Kejagung) bila tak kunjung menetapkan Robert Bonosusatya (RBS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi<\/a> pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah<\/a> Tbk Tahun 2015-2022.<\/p>\n “MAKI pasti akan gugat praperadilan lawan Kejagung apabila penyidikannya tidak menyasar kepada pemilik keuntungan paling besar yaitu inisial RBS,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman<\/a> dalam keterangan tertulis, Sabtu (1\/6).\n<\/p>\n Boyamin mengaku akan melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Juni 2024. MAKI dipastikan akan selalu gugat aparat penegak hukum (APH) yang lemot dan tidak tuntas menangani perkara korupsi. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Kejagung Diminta Sita Harta Harvey yang Diberikan ke Sandra Dewi<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Boyamin mengatakan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan adalah perbuatan oleh orang-orang yang memiliki jaringan bisnis ilegal kuat. Mereka diyakini akan mudah menyelesaikannya bila semua tindak pidana bidang pertambangan ditegakkan dengan hukum administrasi, seperti pencabutan izin, denda atau larangan ekspor (administrative penal law).\n<\/p>\n “Mereka akan mudah menyelesaikannya dan tidak akan terjadi perubahan tata kelola pertambangan yang lebih baik,” ujar Boyamin.\n<\/p>\n Oleh karena itu, Boyamin menegaskan seharusnya para aparat penegak hukum di Indonesia bersinergi dan keroyokan mendukung penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.\u00a0 <\/p>\n Baca juga :\u00a0Achsanul Qosasi Jadi Tersangka, MAKI Dorong Jaksa Agung Konsisten Berantas Korupsi<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Sebab, kata dia, dampak dari tindak pidana pertambangan sangar besar bagi kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian negara yang besar pula.\n<\/p>\n “Penyidik Tipikor, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK memang berwenang untuk itu, dan tidak ada dan tidak perlu dikhawatirkan, yang satu akan mencaplok kewenangan yang lain,” ungkapnya.\n<\/p>\n Menurutnya, masyarakat saat ini hanya membutuhkan aparat penegak hukum bersatu padu melawan para koruptor. Penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kepolisian juga didorong dapat menangani perkara-perkara besar dalam tindak pidana korupsi sektor pertambangan. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Kejaksaan Agung Periksa Adik Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Timah<\/a><\/strong>\n<\/p>\n “Keroyok dan ganyang koruptor,” pungkas dia.\n<\/p>\n Sebelumnya, Robert Bonosusatya diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi timah. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menyampaikan alasan pemeriksaan untuk menjawab banyaknya informasi yang beredar di masyarakat.\n<\/p>\n \u201cRobert Bono (Robert Bonosusatya), ini pun karena suara masyarakat dan beberapa indikasi yang ada di kita, sehingga dipanggil,\u201d kata Febrie dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024. <\/p>\n