\n<\/p>\n
Penilaian tersebut dituangkan dalam buku Dua Tahun Pemerintahan Prabowo<\/a>: Transformasi Menuju Kesejahteraan<\/em>, yang mengulas delapan capaian pemerintahan Prabowo, terdiri atas empat capaian ekonomi dan empat capaian politik. Buku ini melanjutkan evaluasi tahunan GREAT Institute setelah penerbitan kajian tahun pertama bertajuk Paradigm Shifting: Membawa Optimisme dan Catatan Kritis<\/em>. Jika tahun pertama menandai pergeseran orientasi kebijakan, tahun kedua memperlihatkan bagaimana keberpihakan tersebut diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, pelayanan masyarakat, dan penggunaan kewenangan negara.<\/p>\n Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto, menilai transformasi tersebut memiliki dimensi ekonomi sekaligus politik. Menurutnya, negara mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi pada kelompok terbatas serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan sumber daya ekonomi.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Kepuasan Publik Turun Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Pakar Desak Evaluasi Menteri<\/a><\/strong><\/p>\n
\u201cYang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya. Inilah transformasi yang dilakukan setelah pergeseran paradigma. Negara mengambil tanggung jawab lebih besar atas arah dan pembagian hasil pembangunan,\u201d ujar Sudarto, dalam keterangannya, Jumat (22\/10).\u00a0<\/p>\n
Capaian pertama adalah perluasan jangkauan negara kesejahteraan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat. Ketiga program ini memperluas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan keluarga, sekaligus menempatkan pemenuhan gizi, pencegahan penyakit, dan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara.<\/p>\n
Kementerian Keuangan mencatat MBG telah menjangkau hampir 57 juta penerima per 31 Agustus 2026. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa CKG menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026. Sementara itu, menurut Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026\/2027.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Sensus Ekonomi 2026, GREAT Institute Tekankan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha<\/a><\/strong><\/p>\n
Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya jangkauan pelayanan yang dibangun dalam dua tahun pertama pemerintahan. CKG memperluas akses terhadap pemeriksaan dan deteksi dini masalah kesehatan, sedangkan Sekolah Rakyat melalui pendidikan berasrama membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.<\/p>\n
\u201cBagi keluarga, arti pembangunan terasa ketika anak memperoleh makanan bergizi, kesehatan dapat diperiksa, dan kesempatan sekolah terbuka. Negara telah menambah jalur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Skala jangkauan yang terbentuk merupakan capaian besar yang layak mendapat pengakuan,\u201d kata Sudarto.<\/p>\n
Capaian ekonomi berikutnya adalah penguatan pertumbuhan. Setelah tumbuh 5,11% sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada triwulan I 2026. Berdasarkan perbandingan seri Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut merupakan pertumbuhan triwulan I tertinggi sejak 2012. Secara kumulatif, ekonomi tumbuh 5,45% pada semester I 2026, lebih tinggi daripada pertumbuhan 4,99% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar, disertai kontribusi investasi dan belanja pemerintah.<\/p>\n
Sejalan dengan perkembangan tersebut, persentase penduduk miskin turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,07% pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1,13 juta orang, dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta. GREAT Institute menilai penguatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin memberikan landasan yang semakin nyata bagi agenda peningkatan kesejahteraan, meskipun keberlanjutan perbaikan tersebut tetap perlu dijaga.<\/p>\n
Transisi energi menjadi capaian ekonomi lainnya. Penerapan mandatori biodiesel B40 sejak Januari 2025 memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati dalam pasokan energi domestik. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) mencatat pemanfaatan biodiesel mencapai 14,94 juta kiloliter sepanjang 2025.<\/p>\n
Pada tahun yang sama, kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) bertambah sekitar 1,3 gigawatt, sehingga mencapai sekitar 15,6 gigawatt. Perkembangan ini mendukung diversifikasi pasokan energi dan pemanfaatan sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kegiatan usaha.<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\nMemperluas Pelayanan Dasar dan Negara Kesejahteraan<\/h2>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\nPertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan<\/h2>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\nTransisi Energi dan Penguatan Pasokan Domestik<\/h2>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n
\n
\n
<\/p>\n