{"id":123311,"date":"2026-10-23T09:58:52","date_gmt":"2026-10-23T02:58:52","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/23\/kpk-usut-isi-obrolan-politikus-golkar-dan-bupati-anom-soal-pengisian-jabatan-di-pemkab-pemalang\/"},"modified":"2026-10-23T09:58:52","modified_gmt":"2026-10-23T02:58:52","slug":"kpk-usut-isi-obrolan-politikus-golkar-dan-bupati-anom-soal-pengisian-jabatan-di-pemkab-pemalang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/23\/kpk-usut-isi-obrolan-politikus-golkar-dan-bupati-anom-soal-pengisian-jabatan-di-pemkab-pemalang\/","title":{"rendered":"KPK Usut Isi Obrolan Politikus Golkar dan Bupati Anom soal Pengisian Jabatan di Pemkab Pemalang"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"KPK
Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro (tengah)( ANTARA FOTO\/Fakhri Hermansyah)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) tengah mendalami substansi komunikasi antara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar<\/a> Kabupaten Pemalang, Nur Azmi Wicaksono, dengan Bupati Pemalang<\/a> nonaktif, Anom Widiyantoro<\/a>. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan praktik pengaturan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.<\/p>\n

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa materi pemeriksaan itu didalami penyidik saat memanggil Azmi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Anom pada Rabu (22\/10).<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cSaksi hadir. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh saksi bersama Bupati Pemalang, di antaranya soal pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang,\u201d ujar Budi, Jumat (23\/10).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Anggota DPRD Diduga Jadi Perantara dalam Kasus Bupati Pemalang Nonaktif<\/a><\/strong><\/p>\n

Perkara rasuah ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan tim penindakan KPK pada 28 Juli 2026 silam. Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.<\/p>\n

Dua hari berselang, tepatnya pada 30 Juli 2026, lembaga antirasuah resmi mengumumkan hasil operasi tersebut dan menetapkan empat orang tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster dugaan tindak pidana pemerasan.<\/p>\n

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Anom Widiyantoro terhadap jajaran pejabat Pemkab Pemalang serta pihak swasta. Dalam klaster ini, KPK menetapkan Anom bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0KPK Sita Mobil hingga Logam Mulia usai Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus Bupati Pemalang<\/a><\/strong><\/p>\n

Berdasarkan temuan penyidik, Anom melalui perantara Haris diduga aktif meminta sejumlah uang kepada para pimpinan perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Dari praktik lancung tersebut, Haris diduga berhasil mengumpulkan aliran dana hingga mencapai Rp1,98 miliar.<\/p>\n

Sementara itu, klaster kedua menyangkut perkara terpisah berupa dugaan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro yang melibatkan oknum anggota Polri bernama Setya Budi Dias Oktavianto bersama sang ayah, Lilik Budi Suprianto. Perlu diketahui, Setya merupakan personel kepolisian yang sedang diperbantukan sebagai staf administrasi di lingkungan KPK.<\/p>\n

Lembaga antirasuah menduga Setya membocorkan informasi internal terkait proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi konfidensial tersebut kemudian disalahgunakan oleh Lilik untuk memeras Anom dengan dalih menawarkan jasa pengurusan penghentian perkara di tubuh KPK.<\/p>\n

(Ant\/P-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro (tengah)( ANTARA FOTO\/Fakhri Hermansyah) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami substansi komunikasi antara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pemalang, Nur Azmi Wicaksono, dengan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan praktik pengaturan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":123312,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-123311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=123311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123311\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=123311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=123311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}