![\"Hakim](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/20\/1792492412_36e81345f9846fab784c.png\")
<\/p>\n
MAJELIS Kehormatan Hakim (MKH) resmi menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun terhadap INS, hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Keputusan ini diambil setelah INS terbukti melakukan pelanggaran indisipliner berat dengan mangkir kerja selama 129 hari tanpa alasan yang sah.<\/p>\n
Ketua Sidang MKH, Jupriyadi, menyatakan bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) pada Senin (19\/10). Sidang tetap dilanjutkan dan diputuskan meskipun terlapor INS tidak hadir (verzet) setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali.<\/p>\n
<\/p>\n
Berdasarkan fakta persidangan, tindakan indisipliner INS bermula dari ketidakpatuhannya terhadap hukuman disiplin sebelumnya. Berikut adalah rincian linimasa pelanggaran yang dilakukan:<\/p>\n
| Waktu<\/th>\n <\/p>\n | Kejadian\/Temuan<\/th>\n
\n\t<\/thead>\n <\/p>\n |
|---|---|
| Agustus 2023<\/td>\n <\/p>\n | INS dijatuhi hukuman disiplin berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun di PT Sulawesi Tenggara.<\/td>\n
<\/p>\n |
| 6 September 2023<\/td>\n <\/p>\n | Kehadiran terakhir INS saat penandatanganan penyerahan SK hukuman disiplin di PN Cibinong.<\/td>\n
<\/p>\n |
| Februari – Maret 2024<\/td>\n <\/p>\n | Pemeriksaan Badan Pengawas MA mencatat INS telah mangkir selama 129 hari kerja.<\/td>\n
Pertimbangan Majelis<\/h3>\nMajelis MKH mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan posisi terlapor. INS dinilai merendahkan kewibawaan pengawasan MA karena tidak mematuhi sanksi yang dijatuhkan Ketua MA. Selain itu, INS tercatat sudah tiga kali dijatuhi hukuman disiplin, yakni pada tahun 2016, 2022, dan 2023.<\/p>\n “Terlapor tidak kooperatif dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya melalaikan kewajiban sebagai hakim dalam waktu yang sangat lama,” ujar Jupriyadi dalam keterangan tertulisnya.<\/p>\n Meski demikian, majelis mempertimbangkan bahwa rekam jejak pelanggaran INS tidak terkait dengan tindak pidana suap, penyalahgunaan jabatan, atau penanganan perkara. Namun, durasi mangkir yang mencapai 129 hari tetap diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat sesuai Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama MA dan KY.<\/p>\n Landasan Hukum<\/h3>\nPerbuatan INS dinyatakan melanggar Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047\/KMA\/SKB\/IV\/2009 dan Nomor 02\/SKB\/P.KY\/IV\/2009, khususnya pada poin mengenai kewajiban hakim untuk berdisiplin tinggi.<\/p>\n Sidang MKH ini dipimpin oleh Jupriyadi dengan anggota majelis yang terdiri dari empat anggota KY (Abhan, Setyawan Hartono, Willem Saija, dan Anita Kadir) serta dua hakim agung lainnya dari MA (Budi Nugroho dan Lucas Prakoso). (Ant\/I-1)<\/p>\n<\/p><\/div>\n |