{"id":121621,"date":"2026-10-20T08:10:56","date_gmt":"2026-10-20T01:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/20\/pembangunan-tahap-kedua-ikn-capai-progres-1726-persen\/"},"modified":"2026-10-20T08:10:56","modified_gmt":"2026-10-20T01:10:56","slug":"pembangunan-tahap-kedua-ikn-capai-progres-1726-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/20\/pembangunan-tahap-kedua-ikn-capai-progres-1726-persen\/","title":{"rendered":"Pembangunan Tahap Kedua IKN Capai Progres 17,26 Persen"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Pembangunan
Foto udara kawasan legislatif diambil pada (13\/10).(Humas Otorita IKN)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PEMBANGUNAN tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dengan progres mencapai 17,26% per 30 September 2026. Tahap pembangunan ini difokuskan pada penyelesaian gedung dan kawasan perkantoran legislatif serta yudikatif yang dibiayai APBN senilai Rp4,8 triliun.<\/p>\n

Berdasarkan data yang diterima Media Indonesia<\/em> dari Humas Otorita IKN<\/a>, Rabu (30\/9), pembangunan tahap kedua pada 2025\u20132027 mencakup Gedung DPR, DPD, MPR, gedung sidang paripurna, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta sejumlah infrastruktur pendukung.<\/p>\n

<\/p>\n

Rincian paket kedua kawasan terbagi dalam gedung paket DPR 1 mencapai 16,58%, paket DPR 2 sebesar 16,29%, dan paket DPD 15,16%. Lalu, paket MPR dan bangunan pendukung mencapai 17,14%, serta paket sidang paripurna 16,32%. Selanjutnya, paket MA dan Plaza Keadilan mencapai 20,00%, sedangkan paket MK, KY, serta masjid sebesar 19,54%.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Otorita IKN Percepat Pembangunan Tahap II, Evaluasi Berkala Terus Dilakukan<\/a><\/strong><\/p>\n

Sementara itu, progres pembangunan jalan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif per 30 September 2026 mencapai 37,39%. Paket tersebut mencakup jalan kawasan legislatif, jalan kawasan yudikatif, jalan kawasan pendukung KIPP 1A, embung KIPP 1B dan KIPP 1C, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum.<\/p>\n

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono<\/a> mengatakan, saat ini terdapat 8.200 tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan tahap dua. Sebanyak 1.321 orang berasal dari Kalimantan, sedangkan 6.879 orang berasal dari luar Kalimantan.<\/p>\n

Menurut Basuki, pada tahap pertama pembangunan IKN yang dialokasikan untuk pengembangan konektivitas pendukung investasi telah selesai 100%. Pekerjaan meliputi peningkatan jalan akses Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C sepanjang 12,7 kilometer, penataan kawasan Sepaku, serta penataan ruang terbuka hijau.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Usai Ditinjau Prabowo, Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Berlanjut hingga 2028<\/a><\/strong><\/p>\n

Selain itu, pemerintah menyiapkan pembangunan tahap ketiga pada 2026\u20132028 yang mencakup hunian vertikal bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN, serta infrastruktur pendukung seperti jalan dan jaringan utilitas, sanitasi, air minum, dan penataan kawasan. Paket tersebut masih dalam proses tender.<\/p>\n

Basuki membeberkan pembangunan IKN dengan dukungan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, dan hibah selain APBN. Pembiayaan pembangunan IKN juga berasal dari skema KPBU sebesar Rp134,22 triliun. Skema tersebut mencakup tujuh proyek pemrakarsa hunian dan enam proyek pemrakarsa jalan dan utilitas.<\/p>\n

“Untuk hunian, proyek KPBU mencakup 109 rumah tapak dan 41 menara rumah susun (rusun) oleh Intiland, delapan tower rusun oleh Nindya, 11 *tower* rusun oleh Guangxi DMT, 21 tower rusun oleh Samsung C&T, 20 tower rusun oleh PJ-IC, 20 tower rusun oleh IJM-CHEC, serta 10 tower rusun oleh PT Hutama Karya,” papar Basuki.<\/p>\n

Enam pemrakarsa jalan dan utilitas, jelasnya, mencakup PT Sumber Mitra Jaya untuk ruas sepanjang 17,67 kilometer, CSCEC sepanjang 31,56 kilometer, PT Adhi Karya sepanjang 15,48 kilometer, Nindya-Brantas sepanjang 21,67 kilometer, CHEC-IJM sepanjang 26,9 kilometer, serta Guangxi-DMT sepanjang 21,04 kilometer.<\/p>\n

Dari sisi investasi swasta, Otorita IKN mencatat komitmen sebesar Rp74,66 triliun. Investasi tersebut diarahkan antara lain untuk pembangunan hotel, rumah sakit, mal, rumah sakit, dan prasarana olahraga dan rekreasi.<\/p>\n

Lalu, di luar pembiayaan APBN, KPBU, dan investasi swasta, pembangunan IKN juga memperoleh dukungan melalui skema hibah. Sebanyak 11 hibah tercatat untuk pembangunan fisik, kajian, dan capacity building, termasuk dukungan dari ADB, KIAT, BNPB dan BPBD, serta sejumlah korporasi.<\/p>\n

Ia menyatakan pembangunan tahap pertama (batch 1) telah rampung sepenuhnya. Setelah seluruh *batch 1* atau jalan utama selesai dibangun, pemerintah kini memfokuskan pengerjaan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari persiapan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.<\/p>\n

“Realisasi belanja Otorita IKN pada 2025 mencapai Rp8,51 triliun, atau 94,13% dari pagu anggaran sebesar Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja modal mendominasi dengan nilai Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan di IKN,” ujarnya.<\/p>\n

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 lalu, uraik Basuki, didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 2025 yang telah selesai 100%. Batch 1 merupakan jalan-jalan utama.<\/p>\n

Selanjutnya batch 2 dengan skema 2025-2027 diperuntukkan pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif. Pembangunan batch 2 akan berlangsung hingga 2027 dan mencakup pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif beserta kawasan pendukungnya.\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Foto udara kawasan legislatif diambil pada (13\/10).(Humas Otorita IKN) PEMBANGUNAN tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dengan progres mencapai 17,26% per 30 September 2026. Tahap pembangunan ini difokuskan pada penyelesaian gedung dan kawasan perkantoran legislatif serta yudikatif yang dibiayai APBN senilai Rp4,8 triliun. Berdasarkan data yang diterima Media Indonesia dari Humas Otorita IKN, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":121622,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-121621","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=121621"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121621\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/121622"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=121621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=121621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=121621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}