{"id":121599,"date":"2026-10-20T07:13:52","date_gmt":"2026-10-20T00:13:52","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/20\/perkuat-perlinsos-komdigi-bangun-ekosistem-digitalisasi-mempermudah-warga\/"},"modified":"2026-10-20T07:13:52","modified_gmt":"2026-10-20T00:13:52","slug":"perkuat-perlinsos-komdigi-bangun-ekosistem-digitalisasi-mempermudah-warga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/20\/perkuat-perlinsos-komdigi-bangun-ekosistem-digitalisasi-mempermudah-warga\/","title":{"rendered":"Perkuat Perlinsos, Komdigi Bangun Ekosistem Digitalisasi Mempermudah Warga"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Perkuat
Menkomdigi Meutya Hafid berinteraksi dengan warga saat meninjau pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (9\/10\/2026).(Komdigi)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

SAAT ini, infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air masih terus diperbaiki. Infrastruktur yang baik sangat diperlukan untuk digitalisasi bantuan sosial (bansos) lewat Perlinsos Digital<\/a>. Karena sistemnya adalah sistem atau alat berbasis teknologi yang mentransformasikan seluruh alur pengelolaan program Perlinsos dari cara konvensional menjadi terintegrasi secara digital.<\/p>\n

Kini, pemerintah mempersingkat proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial dari sebelumnya dalam 75\u2013200 hari menjadi hitungan menit melalui digitalisasi Perlinsos. Percepatan ini didukung integrasi data lintas instansi untuk membantu memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak sekaligus meningkatkan efisiensi.<\/p>\n

<\/p>\n

MUDAHKAN MASYARAKAT<\/h2>\n

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar menghadirkan portal baru, melainkan membangun sistem pelayanan yang memudahkan masyarakat memperoleh haknya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Survei Indopol: Meutya Hafid Menteri Perempuan Paling Menonjol di Kabinet<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cTujuannya sederhana, agar bantuan semakin tepat sasaran, prosesnya semakin mudah, dan tidak ada masyarakat yang berhak justru terlewatkan,\u201d ujar Meutya saat uji coba Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Pura Dalem Kahyangan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (9\/10).<\/p>\n

Melalui digitalisasi bansos<\/a>, kata Meutya, masyarakat kini dapat melakukan verifikasi identitas, mengajukan permohonan bantuan, memantau proses dan hasilnya. Masyarakat pun dapat mengajukan sanggahan apabila hasil penilaian dirasa belum sesuai.\u00a0<\/p>\n

\u201cTeknologi hadir bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah. Bukan untuk membatasi, melainkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan Pemerintah,\u201d ujar Meutya.\u00a0<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Negara dalam Genggaman: Menakar Janji Majadigi Mendekatkan Layanan kepada Warga Jatim<\/a><\/strong><\/p>\n

Meutya juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh proses pendaftaran dan akses layanan Perlinsos digital tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta menggunakan kanal resmi pemerintah, terutama situs dengan domain .go.id, serta tidak memberikan data pribadi atau nomor rekening kepada pihak yang tidak berwenang.<\/p>\n

\u201cLayanan ini gratis. Jangan membayar siapa pun untuk mendaftar dan jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Kami ingin digitalisasi Perlinsos memudahkan masyarakat sekaligus menjamin hak masyarakat tetap terlindungi,\u201d ujar Meutya.<\/p>\n

SPLP<\/h2>\n

Dari sisi infrastruktur, Komdigi<\/a> mengandalkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk menghubungkan pertukaran data antarlembaga. Sistem ini memungkinkan data dipertukarkan secara aman sesuai kebutuhan dan kewenangan tanpa mengharuskan setiap instansi membangun koneksi secara terpisah.<\/p>\n

Berdasarkan pemantauan penggunaan SPLP hingga 10 Oktober 2026, tercatat 23.297.851 transaksi dan sekitar 6.617.738 KK telah terlayani.<\/p>\n

Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Anak Agung Sagung Mas Dwipayani menyatakan, pendampingan agen turut berperan dalam mendorong pendaftaran masyarakat. Sebanyak 93,35% pendaftaran di Bali dilakukan dengan pendampingan agen. Sebanyak 12.187 agen aktif terlibat dalam proses tersebut.\u00a0<\/p>\n

“Kami juga bersinergi dengan masyarakat adat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pendataan dan menghindari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,\u201d ujar Anak Agung.\u00a0<\/p>\n

KESIAPAN DATABASE JADI KUNCI\u00a0<\/h2>\n

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mengatakan, digitalisasi dalam penyaluran bansos sebenarnya bukan hal baru. Persoalan utama bukan terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada kesiapan data yang menjadi dasar penyaluran bantuan.<\/p>\n

“Poinnya sebetulnya bukan pada proses digitalisasinya, tapi pada apakah database-nya memadai atau tidak,” kata Rissalwan saat dihubungi, Kamis (15\/10).<\/p>\n

Sistem pasti akan lebih baik jika basis data lebih siap. Sistem akan berjalan jika data yang dimasukkan mendukung.<\/p>\n

Salah satunya rencana penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Basis data ini telah diinisiasi sejak sebelum pandemi Covid-19. Penerapan teknologi tersebut juga tetap membutuhkan basis data digital yang mencakup seluruh warga negara agar sistem dapat berjalan secara optimal.<\/p>\n

Menurut Rissalwan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang saat ini dimiliki masyarakat belum dapat sepenuhnya menjadi basis data yang memadai untuk mendukung sistem tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu membenahi integrasi dan kesiapan data kependudukan sebelum mengandalkan sistem digital dalam penyaluran bansos.\u00a0<\/p>\n

TESTIMONI<\/h2>\n

Selama ini, Ida Bagus Made Pura Penataran, 39, hanya bisa bertanya-tanya ketika melihat warga lain menerima bansos, sementara dirinya belum pernah mendapat bantuan atas namanya sendiri.\u00a0<\/p>\n

Padahal, dari segi penghasilan, Ida merasa dirinya layak mendapatkan bantuan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petugas satgas pantai Kuta itu tinggal bersama istri dan empat anaknya.\u00a0<\/p>\n

Dengan bantuan seorang agen dari tim Program Keluarga Harapan (PKH) yang datang ke rumahnya, ia mencoba mendaftarkan diri. “Saya awalnya tidak tahu kalau sekarang bansos bisa daftar lewat online. Ternyata sangat mudah sekali,” kata Ida saat ditemui di kediamannya di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (9\/10).\u00a0<\/p>\n

Prosesnya ternyata jauh lebih singkat daripada yang dibayangkannya. Ia hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), informasi rekening listrik dan menjalani pemindaian wajah untuk verifikasi identitas.\u00a0<\/p>\n

Pengisian identitas dan verifikasi dilakukan melalui ponsel agen Perlinsos. Lalu tak sampai lima menit, hasilnya sudah muncul. Ida dinyatakan layak menerima bantuan.<\/p>\n

Senada, Ni Ketut Sri Mulyani, 48, juga menaruh harapan besar dari adanya program digitalisasi perlindungan sosial ini. “Saya sangat terbantu sekali. Karena selama ini kalau mau daftar harus urus dokumen sendiri, sekarang tidak,” ungkapnya.\u00a0<\/p>\n

Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang gado-gado itu pun mengaku tidak akrab dengan penggunaan gawai. Namun, ia telah dibantu oleh agen untuk mendaftar bansos.\u00a0<\/p>\n

Pengalaman Ida dan Nyoman memperlihatkan salah satu tujuan digitalisasi perlindungan sosial yang tengah diuji coba pemerintah, yakni mempermudah masyarakat mengakses layanan dan mempercepat pemeriksaan kelayakan penerima bantuan. (Fik\/Ata\/H-1)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menkomdigi Meutya Hafid berinteraksi dengan warga saat meninjau pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (9\/10\/2026).(Komdigi) SAAT ini, infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air masih terus diperbaiki. Infrastruktur yang baik sangat diperlukan untuk digitalisasi bantuan sosial (bansos) lewat Perlinsos Digital. Karena sistemnya adalah sistem atau alat berbasis teknologi yang mentransformasikan seluruh alur pengelolaan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":121600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-121599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=121599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/121599\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/121600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=121599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=121599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=121599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}