![\"Rapimnas](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/19\/1792412744_0616a0a357a16fa636d3.jpg\")
<\/p>\n
KETUA Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII<\/a>) Ilham Akbar Habibie<\/a> kembali mengingatkan pentingnya reindustrialisasi dilakukan di Indonesia. Alasannya, Indonesia membutuhkan industri yang berkembang yang dapat memenuhi kebutuhan bangsa dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru.<\/p>\n “Hilirasasi saja tidak cukup untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Diperlukan reindustrialissi untuk mengembalikan industri ke jalur yang tepat,” jelasnya, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional PII 2026, di Kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kota Cimahi, Senin (19\/10).<\/p>\n <\/p>\n Hilirisasi, lanjutnya, bukan merupakan kebijakan yang lengkap dan tidak menjawab permasalahan industri masa kini. Dalam praktiknya, hilirisasi tidak difokuskan pada sektor yang sudah kuat\u00a0 dan tidak mendukung tenaga kerja yang besar.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Akses Air Bersih di Desa Sajen dan Konga Raih Pengakuan Internasional<\/a><\/strong><\/p>\n Konsep reindustrialisasi bukan mengembalikan aktivitas-aktivitas industri pada masa lalu. Tetapi bagaimana industri di Indonesia berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri serta membuka banyak lapangan pekerjaan baru.<\/p>\n \u00a0“Reindustrialisasi ke depan ialah industri serkuler, berkelanjutan, regeneratif dan human centric. Bukan mengulang pola industrialisasi masa lalu yang cenderung dipersepsi negatif, karena mencemari lingkungan hidup, eksploitasi manusia, dan sering memunculkan perselisihan lahan produktif pertanian,” tandasnya.<\/p>\n Menurut Ilham, saat ini Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi dini yang mencerminkan melemahnya sektor industri dalam negeri. Kondisi ini merupakan penurunan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Kemenimipas Raih Penghargaan Kementerian Pendukung Zakat Terbaik<\/a><\/strong><\/p>\n “Dulu di tahun 90-an mempunyai industri yang lebih besar dari masa sekarang. Sebelumnya kita menyentuh angka 20%, tetapi sekarang kita ada di bawah 20%. Ini degradasi terhadap penurunan industri. Inilah\u00a0 deindustrialisasi,” tandasnya.<\/p>\n Dia pun menantang para insinyur untuk berbuat sesuatu bagi bangsa. “Mari kita bekerja bukan untuk sendiri, kelompok, tapi untuk negara dan bangsa.”<\/p>\n
Menurut Ilham, terdapat tiga makna utama dalam acara yang menjadi fokus kepemimpinannya di PII, yakni desentralisasi, digitalisasi, dan perlindungan hukum bagi anggota.<\/p>\n “Desentralisasi memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah. Sementara digitalisasi harus dilakukan, sehingga kerja sama antara pusat dan daerah, maupun di internal masing-masing, dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi sebagai alat dan sistem kerja. Terakhir, kami juga harus membantu anggota mendapatkan perlindungan hukum jika diperlukan,” katanya.<\/p>\n PII, lanjut dia, merupakan organisasi yang dimiliki bersama oleh para anggotanya. Karena itu, organisasi harus terus berupaya memberikan manfaat melalui kerja sama dengan berbagai pihak.<\/p>\n “Organisasi ini dimiliki bersama, sehingga anggota berhak mendapatkan manfaatnya. Kami harus terus bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat mencapai hasil terbaik bagi organisasi dan, secara otomatis, bagi anggotanya,” tandasnya.<\/p>\n Menurut Ilham, insinyur memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melalui penguatan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.<\/p>\n “Negara maju tidak hanya membutuhkan ekonomi yang sejahtera, tetapi juga industri yang kuat. Industri dapat memaksimalkan nilai tambah ekonomi sekaligus menyediakan banyak lapangan pekerjaan,” katanya.<\/p>\n
\nORGANISASI BERMANFAAT<\/strong><\/p>\n
\nTahun ini, Rapimnas<\/a> PII di Kota Cimahi mengangkat tema \u201cPII Berdaya: Tata Kelola Kuat, Layanan Meningkat, Anggota Maslahat\u201d. Forum tersebut menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus mendorong penerapan praktik keinsinyuran di daerah.<\/p>\n
\nPENGHARGAAN<\/a> TIGA GUBERNUR<\/strong><\/p>\n