{"id":120910,"date":"2026-10-18T19:55:53","date_gmt":"2026-10-18T12:55:53","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/18\/demokrasi-disorot-jelang-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran\/"},"modified":"2026-10-18T19:55:53","modified_gmt":"2026-10-18T12:55:53","slug":"demokrasi-disorot-jelang-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/18\/demokrasi-disorot-jelang-dua-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran\/","title":{"rendered":"Demokrasi Disorot Jelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Demokrasi
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20\/10\/2024).(MI\/Susanto)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan risiko menyempitnya ruang kritik terhadap pemerintah menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto<\/a> pada 20 Oktober 2026. Ia menyoroti kecenderungan merangkul pihak-pihak kritis ke dalam kekuasaan serta dugaan intervensi terhadap independensi media yang dinilai dapat melemahkan pengawasan publik.<\/p>\n

Fernando menilai pemerintah perlu memastikan kritik tetap mendapat ruang dan media dapat menjalankan fungsi kontrol secara independen. Menurut dia, pelemahan pengawasan berisiko membuat pemerintah semakin jauh dari aspirasi masyarakat.<\/p>\n

<\/p>\n

“Alarm bagi demokrasi<\/a> Indonesia saat ini karena ada upaya melakukan pembungkaman terhadap kritik dengan merangkul masuk dalam kekuasaan,” tulis Fernando dalam keterangannya, Minggu (18\/10).\u00a0<\/p>\n

Baca juga :\u00a0PR Prabowo Pebaiki Mutu Demokrasi<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menilai, apabila pihak-pihak yang kritis semakin banyak masuk ke lingkaran kekuasaan, suara pengawasan terhadap pemerintah berpotensi berkurang secara bertahap. Fernando juga menyoroti kondisi media yang menurutnya rentan dipengaruhi kepentingan politik, antara lain melalui anggaran iklan, pengambilalihan kepemilikan media oleh pihak yang dekat dengan pemerintah, hingga penempatan figur tertentu pada posisi strategis di perusahaan media.<\/p>\n

Selain persoalan demokrasi, Fernando mengevaluasi sejumlah program dan kebijakan pemerintah selama hampir dua tahun terakhir. Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal menuai kritik karena dinilai berjalan terburu-buru tanpa persiapan dan kajian yang memadai.<\/p>\n

Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran MBG di tengah kekhawatiran bahwa program tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun dukungan elektoral menjelang Pilpres 2029. Pandangan itu merupakan kritik Fernando terhadap arah pelaksanaan program, bukan kesimpulan mengenai tujuan resmi pemerintah.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0AS Puji Proses Pemilu di Indonesia<\/a><\/strong><\/p>\n

Sorotan serupa diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Fernando menilai pelaksanaannya terkesan mengejar target, sementara pemilihan lokasi belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan potensi persaingan dengan warung kecil yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan ekonomi warga di sekitar permukiman.<\/p>\n

Menurut dia, program pemerintah semestinya didasarkan pada kajian kebutuhan dan kesiapan di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha kecil.<\/p>\n

Fernando turut mengkritik pemberian gelar dan pangkat kehormatan kepada anggota TNI dan Polri yang menurut penilaiannya belum tentu memiliki jasa luar biasa bagi negara. Ia juga mempertanyakan prioritas pembentukan batalyon dan komando daerah militer (Kodam) baru.<\/p>\n

Keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri dalam pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN), lanjutnya, turut memunculkan kekhawatiran mengenai kembalinya praktik dwifungsi ABRI.<\/p>\n

Fernando juga menyoroti penambahan jumlah anggota kabinet dan pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika pemerintah mendorong efisiensi anggaran. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dipertanyakan karena pemerintah daerah juga diminta melakukan penghematan.<\/p>\n

Menurut dia, penambahan struktur dan jabatan di tengah tuntutan efisiensi dapat menimbulkan kesan bahwa pembagian kekuasaan lebih diutamakan daripada pengendalian belanja negara. Ia menduga langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo.<\/p>\n

Fernando meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut dan mengarahkan perhatian pada persoalan ekonomi yang membutuhkan penanganan serius, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.<\/p>\n

“Saya berharap Presiden Prabowo fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apalagi keadaan ekonomi saat ini memerlukan perhatian dan perbaikan yang serius menghadapi persoalan ekonomi global. Jangan langsung memikirkan untuk melanggengkan kekuasaan disaat persoalan bangsa harus segera diselesaikan,” ujarnya.<\/p>\n

Ia juga meminta pemerintah menjaga penyelenggaraan pemilu mendatang agar berlangsung adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. (H-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20\/10\/2024).(MI\/Susanto) DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan risiko menyempitnya ruang kritik terhadap pemerintah menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026. Ia […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":120911,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-120910","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=120910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120910\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/120911"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=120910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=120910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=120910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}