{"id":120198,"date":"2026-10-17T09:54:52","date_gmt":"2026-10-17T02:54:52","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/17\/korupsi-bnpb-kpk-bersurat-ke-panglima-tni-terkait-prajurit-aktif\/"},"modified":"2026-10-17T09:54:52","modified_gmt":"2026-10-17T02:54:52","slug":"korupsi-bnpb-kpk-bersurat-ke-panglima-tni-terkait-prajurit-aktif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/17\/korupsi-bnpb-kpk-bersurat-ke-panglima-tni-terkait-prajurit-aktif\/","title":{"rendered":"Korupsi BNPB KPK Bersurat ke Panglima TNI terkait Prajurit Aktif"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Korupsi
Suharyanto.(AFP)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KOMISI\u00a0Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI<\/a> terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB<\/a>). Langkah ini diambil menyusul adanya keterlibatan prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.<\/p>\n

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa koordinasi formal sangat diperlukan mengingat status hukum pihak-pihak yang terlibat. “Tentu\u00a0kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16\/10) malam.<\/p>\n

<\/p>\n

Sinergi dan Kolaborasi Penyidikan<\/h2>\n

Taufik menekankan bahwa KPK mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan institusi TNI. Sinergi ini bertujuan agar proses hukum berjalan beriringan tanpa ada tumpang tindih kewenangan penyidikan secara mandiri.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Korupsi BNPB: KPK Koordinasi dengan Puspom TNI tentang Peran Suharyanto<\/a><\/strong><\/p>\n

“Kami pendekatannya kolaboratif sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya. Jadi, kami tidak melakukan penyidikan secara sendiri-sendiri, tetapi memang kemudian itu dilakukan sinergi dalam proses penyidikannya,” imbuhnya.<\/p>\n

Perkembangan Kasus dan Penetapan Tersangka<\/h2>\n

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026, dengan mengamankan 15 orang. Sehari setelahnya, lembaga antirasuah tersebut menetapkan lima orang sebagai tersangka.<\/p>\n

Salah satu tersangka yang menjadi sorotan ialah Bima Setiawan<\/a>, adik dari mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto<\/a>. Bima diketahui pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto masih aktif menjabat.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0BNPB Buka Suara Soal Isu Pergantian Kepala Lembaga di Tengah Kasus KPK<\/a><\/strong><\/p>\n

Empat tersangka lain\u00a0meliputi:<\/p>\n