{"id":120022,"date":"2026-10-17T00:31:43","date_gmt":"2026-10-16T17:31:43","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/17\/kemenko-pangan-perkuat-sinergi-penanganan-karhutla-di-kawasan-swasembada-pangan\/"},"modified":"2026-10-17T00:31:43","modified_gmt":"2026-10-16T17:31:43","slug":"kemenko-pangan-perkuat-sinergi-penanganan-karhutla-di-kawasan-swasembada-pangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/17\/kemenko-pangan-perkuat-sinergi-penanganan-karhutla-di-kawasan-swasembada-pangan\/","title":{"rendered":"Kemenko Pangan Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Kemenko
Ketua Umum APHI Soewarso dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan<\/a> (karhutla<\/a>) guna melindungi kawasan pendukung swasembada pangan<\/a> dan air. Fokus koordinasi ini mencakup empat wilayah strategis, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.<\/p>\n

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq<\/a>, menegaskan bahwa penguatan koordinasi harus dibarengi dengan penataan lanskap. Hal ini bertujuan agar pengelolaan lahan, ketersediaan air, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan selaras dan terintegrasi.<\/p>\n

<\/p>\n

Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15\/10). Rapat ini bertujuan memantau serta mengevaluasi dampak kebakaran terhadap Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Puan: Warga Terdampak Karhutla Sebaiknya Diberi Bansos<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cFokus koordinasi kami adalah melindungi kawasan yang mendukung swasembada pangan dan air di empat provinsi tersebut. Penanganan karhutla perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,\u201d ujar Hanif.<\/p>\n

Kolaborasi Lintas Sektor dan Penataan Lanskap<\/h3>\n

Hanif menyoroti pentingnya kolaborasi dengan korporasi pemegang izin konsesi melalui asosiasi seperti APHI dan GAPKI. Menurutnya, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala teknis, seperti lokasi yang terpencil serta minimnya akses jalan, kanal, dan sumber air.<\/p>\n

\u201cKita perlu melakukan penataan lanskap agar upaya pengendalian kebakaran terhubung dengan pengelolaan kawasan secara menyeluruh. Setiap pihak perlu memahami perannya sehingga pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilaksanakan secara terarah,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pakar: Pemda tak Sigap Tangani Karhutla karena Minim Sense of Crisis<\/a><\/strong><\/p>\n

Kemenko Pangan<\/a> sendiri telah memulai aksi nyata di Kalimantan Selatan sejak Agustus lalu, dengan sasaran prioritas seluas 10.000 hektare di wilayah ibu kota provinsi. Saat ini, fokus koordinasi bergeser ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemetaan lokasi prioritas, pemenuhan sarana prasarana, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM).<\/p>\n

Dukungan APHI dan Peran Masyarakat<\/h3>\n

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan kesiapan anggotanya untuk mendukung pelaksanaan di tingkat tapak. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam deteksi dini dan respons awal kebakaran.<\/p>\n

\u201cSinergi dengan MPA perlu dibangun secara berkelanjutan melalui komunikasi rutin, peningkatan kapasitas, dan dukungan sarana. Selain itu, pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar sangat penting agar masyarakat memiliki alternatif yang ramah lingkungan,\u201d jelas Soewarso.<\/p>\n

Empat Aspek Tata Kelola Karhutla:<\/strong><\/p>\n