MENGEMBALIKAN MAKNA KETUNTASAN<\/strong><\/p>\nPesan keliru itu hanya bisa dilawan jika kita mengembalikan makna ketuntasan. Standar ketuntasan jangan berubah menjadi angka sakral yang membuat guru merasa harus memoles hasil belajar agar tampak sempurna. Ketuntasan seharusnya dipahami sebagai penguasaan kompetensi, bukan sekadar tercapainya angka. Jika siswa belum memahami materi, jawabannya bukan menaikkan nilainya, melainkan mencari tahu mengapa ia belum memahami, memberikan bantuan yang tepat, menyediakan kesempatan belajar kembali, lalu menilai ulang perkembangannya. Remedial bukan sekadar mekanisme mengubah angka. Remedial ialah kesempatan kedua untuk belajar.<\/p>\n
Sekolah juga perlu membangun komunikasi yang sehat dengan orangtua. Orangtua perlu memahami bahwa nilai tinggi tidak selalu berarti anak berkembang optimal. Sebaliknya, nilai yang belum tinggi bukan berarti masa depan anak gagal. Justru dari nilai yang belum memuaskan, kita dapat mengetahui kebutuhan anak lebih jelas. Orangtua boleh berharap anak mereka berprestasi. Namun, jangan sampai harapan itu berubah menjadi tekanan yang membuat sekolah merasa harus menghasilkan angka-angka menyenangkan. Anak membutuhkan dukungan untuk berkembang, bukan rapor yang tampak sempurna.<\/p>\n
Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang diketahui anak, melainkan juga tentang siapa dirinya kelak. Kita ingin anak-anak tumbuh menjadi manusia yang mampu menghadapi kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak selalu menyenangkan. Mereka perlu belajar bahwa tidak semua hasil diperoleh dengan mudah. Siswa perlu merasakan kegagalan, belajar dari kesalahan, menerima kritik, memperbaiki diri, dan mencoba lagi. Semua itu bagian dari pendidikan. Karena itu, sekolah semestinya menjadi tempat terbaik untuk belajar tentang kejujuran.<\/p>\n
Kejujuran tidak cukup diajarkan sebagai definisi. Ia harus dialami dalam praktik sehari-hari: guru jujur dalam menilai, siswa jujur dalam belajar, orangtua jujur dalam melihat kemampuan anak, sekolah jujur dalam melaporkan capaian, pimpinan pendidikan jujur dalam membaca data. Jika semua pihak berani melakukan itu, rapor akan kembali memiliki makna. Kita tidak membutuhkan rapor yang sempurna, tetapi rapor yang benar. Nilai 70 yang menggambarkan kemampuan nyata jauh lebih berharga daripada nilai 90 yang hanya menjadi hiasan administratif.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
INVESTASI PERADABAN<\/strong><\/p>\nPada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah “Berapa nilai rata-rata sekolah kita?” Pertanyaan yang lebih penting “Manusia seperti apa yang sedang kita bentuk melalui pendidikan ini?” Apakah kita ingin menghasilkan generasi yang pandai mencari celah dari sistem? Ataukah manusia yang berani menghadapi kenyataan, memiliki kompetensi, mampu bangkit dari kegagalan, dan memegang teguh kejujuran? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan wajah pendidikan kita. Jangan sampai demi mempertahankan citra sekolah, kita mengorbankan sesuatu yang jauh lebih penting: karakter anak-anak.<\/p>\n
Biarlah setiap angka dalam rapor menjadi kesaksian jujur tentang perjalanan belajar seorang anak. Jika nilainya belum baik, mari kita bantu memperbaikinya. Jika kemampuannya sudah berkembang, mari kita apresiasi. Jika ia gagal, mari kita dampingi untuk bangkit. Yang perlu dibangun bukan budaya ‘semua harus bernilai tinggi’, melainkan budaya ‘semua harus terus bertumbuh’. Pendidikan bukan perlombaan menghasilkan angka sempurna. Pendidikan ialah perjalanan panjang membentuk manusia yang mampu hidup dengan kompetensi, ketangguhan, dan integritas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"(Dok. Pribadi) MENJELANG pembagian rapor, suasana di ruang guru biasanya berubah. Sayangnya, kesibukan itu tidak selalu berkaitan dengan pertanyaan yang paling penting: Apakah anak-anak kita benar-benar sudah belajar dan berkembang? Tidak jarang perhatian justru tersedot pada pertanyaan lain: Bagaimana agar nilai mereka memenuhi standar? Di situlah kita berhadapan dengan sebuah fenomena yang sebenarnya bukan lagi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":117373,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-117372","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/117372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=117372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/117372\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/117373"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=117372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=117372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=117372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Budaya](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/11\/1791734908_72c507342a4122cb3123.jpg\")