![\"Pimpinan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/11\/1791730628_034bdc63667729624c52.jpg\")
<\/p>\n
GELOMBANG penolakan terhadap rencana pengembangan energi panas bumi (geotermal) di Pulau Flores dan Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin solid. Pimpinan Gereja Katolik di seluruh wilayah Flores kompak menyatakan sikap menolak proyek eksploitasi geothermal demi melindungi keselamatan ruang hidup, hak-hak masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan hidup.<\/p>\n
Sikap tegas terbaru disampaikan oleh Keuskupan Larantuka melalui Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, dalam konferensi pers di Istana Keuskupan Larantuka, Jumat (9\/10). Penolakan ini menegaskan kesatuan suara para pemimpin moral dan spiritual di Flores dalam merespons kekhawatiran warga terdampak.<\/p>\n
<\/p>\n
Uskup Larantuka, Mgr. Yohanes Hans Monteiro, menegaskan bahwa kekayaan alam Bumi Lamaholot\u2014mulai dari tanah, air, laut, hutan, hingga gunung\u2014merupakan anugerah Tuhan yang menopang keberlangsungan hidup seluruh ciptaan. Oleh karena itu, sumber daya alam tidak boleh ditempatkan semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi.<\/p>\n
\u201cBumi Lamaholot bukan sekadar wilayah geografis dan sumber daya alam. Tanah, gunung, mata air, laut, kebun, dan ruang hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, sejarah, kebudayaan, spiritualitas, serta keberlangsungan hidup masyarakat Lamaholot,\u201d kata Uskup Hans.<\/p>\n
Ia menjelaskan bahwa pandangan Gereja berakar pada ajaran sosial Gereja Katolik, khususnya ensiklik Laudato Si\u2019<\/em> dan Laudate Deum<\/em> karya Paus Fransiskus, yang menekankan keterkaitan erat antara krisis ekologis, keadilan sosial, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan.<\/p>\n Langkah Keuskupan Larantuka ini didasari atas perhatian pada kegelisahan masyarakat adat Lewukluok, Blepanawa, dan Bama di Flores Timur, serta umat di wilayah Paroki Lerek, Kalikasa, dan Wulandoni di Atadei, Kabupaten Lembata.<\/p>\n \u201cSuara masyarakat tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan yang harus disingkirkan. Suara mereka merupakan bagian penting dari pertimbangan moral, sosial, budaya, ekologis, dan politik publik dalam menentukan masa depan wilayahnya,\u201d tegas Uskup Hans.<\/p>\n Sikap senada dan konsisten ditegaskan oleh Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD. Ia menyatakan bahwa seluruh pimpinan gereja di Provinsi Gerejawi Ende tetap satu suara menolak penambangan panas bumi di Flores dan Lembata.<\/p>\n \u201cSikap saya dan sikap para uskup Provinsi Gerejawi Ende sampai sekarang tidak berubah. Kami tetap menolak geotermal sebagai bentuk energi terbarukan yang mau diterapkan di Flores,\u201d ujar Mgr. Paulus Budi Kleden.<\/p>\n Menurut Uskup Agung Ende, geotermal bukanlah solusi energi yang tepat untuk karakteristik daratan Flores. Ia menyoroti tiga dampak utama: ancaman terhadap lahan pemukiman dan pertanian warga, ancaman krisis air bersih, serta potensi pergeseran tatanan budaya lokal.<\/p>\n \u201cSebelum uskup berbicara, masyarakat sudah bicara. Tetapi umumnya suara mereka kurang didengar. Dan sekarang, kami bersama-sama menyuarakan penolakan ini. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang menanggung risiko itu? Kan masyarakat setempat,\u201d tambahnya.<\/p>\n Sementara dari wilayah Flores Barat, Uskup Labuan Bajo, Mgr. Max Regus, turut mempertegas barisan penolakan melalui penyampaian pandangan pastoralnya. Keuskupan Labuan Bajo menilai bahwa proyek eksplorasi dan eksploitasi geothermal berpotensi merusak tatanan sosial-ekologis di Manggarai Barat dan sekitarnya.<\/p>\n \u201cEksplorasi panas bumi berisiko tinggi merusak keseimbangan ekologi serta tatanan sosial dan budaya lokal masyarakat Manggarai Barat serta daratan Flores secara umum,\u201d tegas Mgr. Max Regus.<\/p>\n Uskup Labuan Bajo mendesak pemerintah dan pihak pembuat kebijakan agar tidak memaksakan proyek geotermal di wilayah pemukiman serta lahan produktif milik warga, melainkan beralih ke pengembangan energi terbarukan lain yang ramah lingkungan serta aman bagi keberlanjutan hidup warga Flores.<\/p>\n Kekompakan para Uskup se-Flores ini memperlihatkan komitmen kuat Gereja Katolik untuk berdiri di sisi masyarakat adat dan warga lokal. Bagi para pimpinan Gereja, pembangunan yang sejati tidak boleh mengorbankan ruang hidup, kelestarian alam, serta hak-hak mendasar masyarakat setempat demi kepentingan investasi semata. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n