KPU Klaten Gelar FGD Analisis Surat Suara tidak Sah<\/a><\/strong><\/p>\nForum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Pertanian, akademisi, peternak, asosiasi, pemerintah kabupaten\/kota, serta perusahaan pengolahan limbah. Tidak main-main. Beberapa pakar dari kampus terkenal di Indonesia juga diundang dalam diskusi yang berlangsung hingga sore menjelang malam.\u00a0<\/p>\n
Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, pembenahan tata kelola akan mencakup seluruh rantai produksi babi. Mulai dari cara pemeliharaan, kondisi kandang, proses pemotongan, kesehatan hewan, pengelolaan limbah, hingga distribusi.<\/p>\n
\u201cCara pemeliharaannya, kandangnya, termasuk juga memotong babi itu sendiri sampai kepada pendistribusian,\u201d kata Dharmadi. Penataan tersebut dinilai penting mengingat produksi babi Bali cukup besar. Berdasarkan data 2025, produksi babi Bali mencapai 433.481 ekor.<\/p>\n
Bali juga menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap produksi daging babi nasional. Pada periode 2020-2025, kontribusi Bali terhadap produksi daging babi nasional berada pada kisaran 39,5-61,7 persen.<\/p>\n
Besarnya produksi tersebut, menurut Dharmadi, perlu diikuti dengan tata kelola yang mampu menjamin kualitas produk dari hulu hingga hilir. Sebab, kata Dharmadi, kualitas daging babi lokal belum sepenuhnya memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, terutama industri pariwisata. Ia mencontohkan proses pemotongan yang tidak tepat dapat membuat babi mengalami stres sehingga berdampak terhadap kualitas daging, termasuk hasil olahan seperti babi guling.\u00a0<\/p>\n
STANDAR TERSENDIRI<\/strong>
\nSementara itu, kebutuhan industri pariwisata memiliki standar tersendiri. Dharmadi menyebut sejumlah hotel, terutama hotel berbintang lima, membutuhkan daging babi dari pemasok yang memenuhi persyaratan sertifikasi. \u201cBetul, sertifikasi. Dan tentu karena bicara sertifikasi kan standar, standar yang diharapkan oleh kebutuhan hotel dan restoran,\u201d katanya.<\/p>\nUntuk itu kata Dharmadi, peningkatan standar produksi menjadi peluang bagi peternak tradisional Bali. Terlebih di tengah\u00a0 pembatasan atau larangan masuknya daging babi dari luar Bali dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi peternak lokal. \u201cTentu ini menjadi prospek ke depan agar masyarakat peternak tradisional ini juga bisa meningkatkan kualitas hasil ternaknya, meningkatkan kualitas hidupnya juga, secara ekonomi,\u201d kata Dharmadi.<\/p>\n
Dharmadi mengatakan, selain persoalan produksi dan sertifikasi, pembenahan rantai pasok juga menyasar persoalan limbah peternakan babi. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dinilai dapat menimbulkan bau, pencemaran, hingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kegiatan pariwisata. \u201cUntuk menangani ini kan tidak cukup di hilir, harus juga melalui di hulu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Limbah peternakan sebenarnya dapat diolah sehingga memiliki nilai manfaat, salah satunya menjadi biogas. \u201cKalau dibuang sembarangan, ya ini memang melanggar pasti. Tapi kalau peternakan tradisional, rumah tangga, kita bisa pertimbangkan untuk dikelola dengan lebih baik lagi. Kalau peternakan skala sedang kan harus mengikuti aturan,\u201d katanya.<\/p>\n
Dharmadi mengatakan, desa adat didorong mengambil peran dalam pengembangan rantai pasok tersebut. Salah satunya melalui pembangunan rumah potong hewan (RPH) yang dapat melibatkan perusahaan berkepentingan terhadap sertifikasi dan kualitas daging babi. Keberadaan RPH, kata dia, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa adat melalui penerimaan retribusi. “Desa adat kita dorong untuk kemandirian desa adat, kemandirian masyarakat adat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Wirata mengatakan, salah satu\u00a0 persoalan penyerapan babi Bali oleh industri perhotelan adalah sertifikasi.\u00a0<\/p>\n
Menurut dia, sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) memang menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk hewan. Untuk komoditas babi katanya, NKV diterapkan mulai dari rumah potong, unit usaha pengolahan hingga rantai distribusi. \u201cJadi sebenarnya bukannya tidak mampu bersaing, tetapi memang kita belum mampu untuk menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh HOREKA,\u201d kata Wirata.<\/p>\n
KEBUTUHAN SPESIFIK<\/strong>
\nIa mengatakan industri, khususnya pariwisata memiliki kebutuhan spesifik terhadap kualitas produk daging, potongan daging atau premium cut, contohnya pork belly skin off. Karena itu, pembenahan rantai pasok tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Sumber daya manusia yang mampu mengolah dan memotong daging sesuai spesifikasi pasar juga perlu disiapkan.\u00a0<\/p>\n\u201cKita tidak hanya berinvestasi di infrastruktur, tetapi kita investasi di sumber daya manusia juga. Kita harus menyediakan, melatih, membentuk butcher-butcher yang kira-kira bisa membuat spesifikasi potongan sesuai yang dibutuhkan oleh HOREKA tersebut,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dengan pembenahan tersebut, Wirata berharap industri babi Bali tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal. \u201cSaya berharap industri babi ini menjadi tuan rumah di Bali,\u201d kata dia.<\/p>\n
Menurut Wirata, Bali memiliki modal berupa populasi babi yang besar. Karena itu, tata kelola yang lebih baik dinilai dapat memperkuat posisi Bali dalam rantai pasok babi. Ia bahkan berharap Bali ke depan dapat menjadi barometer harga babi. “Sekarang kita tinggal bangun tata kelola yang baik. Nanti Bali-lah yang menentukan harga daging babi per kilogram dunia. Kalau bisa seperti itu, luar biasa,\u201d katanya. (E-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Focus Group Discussion (FGD).(MI\/Arnoldus Dhae) \u00a0 PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali mulai mendorong pembenahan tata kelola rantai pasok babi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi babi lokal sekaligus membuka peluang penyerapan hasil peternak lokal oleh industri pariwisata.\u00a0 Pembenahan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":115893,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-115892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115892"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115892\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115893"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Populasi](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/08\/1791474602_14aa3fa5d1d68c4c6180.jpg\")