{"id":115756,"date":"2026-10-08T18:41:35","date_gmt":"2026-10-08T11:41:35","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/08\/kpk-prioritaskan-penanganan-korupsi-kelas-kakap\/"},"modified":"2026-10-08T18:41:35","modified_gmt":"2026-10-08T11:41:35","slug":"kpk-prioritaskan-penanganan-korupsi-kelas-kakap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/08\/kpk-prioritaskan-penanganan-korupsi-kelas-kakap\/","title":{"rendered":"KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<figure class=\"main-img\">\n                                <img decoding=\"async\" class=\"zoomable\" src=\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/08\/1791459477_a83bbc920360b462cb16.jpg\" alt=\"KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap\"\/><figcaption>Komisi III DPR menetapkan Setyo\u00c2 Budiyanto\u00c2 terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 dengan meraih suara terbanyak diikuti Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua KPK.(ANTARA FOTO\/Dhemas Reviyanto\/nym.)<\/figcaption><\/figure>\n<p>                                                                <!-- \/26225854,21835028929\/MediaIndonesia\/mediaindonesia.com\/300x250_3 --><\/p>\n<p>KOMISI Pemberantasan <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/korupsi\" title=\"Korupsi\">Korupsi<\/a> (<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/kpk\" title=\"KPK\">KPK<\/a>) mengaku memprioritaskan penanganan korupsi kelas kakap atau <em>grand corruption<\/em>. <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/wakil-ketua-kpk\" title=\"Wakil Ketua KPK\">Wakil Ketua KPK<\/a> <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/agus-joko-pramono\" title=\"Agus Joko Pramono\">Agus Joko Pramono<\/a> mengatakan prioritas tersebut bukan berarti lembaganya mengabaikan perkara korupsi lainnya. KPK, kata dia, harus memfokuskan sumber daya yang terbatas pada perkara yang memberikan dampak besar.<\/p>\n<p>\u201cKami bukan memilih, bukan untuk mengabaikan yang lain, tapi kita memprioritaskan untuk memfokuskan resources-nya ke sana. Kita pilih grand corruption yang menyebabkan korupsi bernilai besar, berdampak bagi pembangunan, kemudian berdampak bagi sistem,\u201d ujar Agus dalam acara <em>2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita<\/em> yang digelar <em>Metro TV <\/em>di Jakarta, Kamis (8\/10).<\/p>\n<p><!-- \/26225854,21835028929\/MediaIndonesia\/mediaindonesia.com\/300x250_3 --><\/p>\n<p>Agus mengatakan penentuan prioritas penindakan dilakukan berdasarkan data dan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Salah satu perkara yang disebutnya memiliki dampak besar ialah dugaan korupsi terkait kredit bermasalah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/942168\/kpk-periksa-empat-saksi-terkait-kasus-korupsi-kementerian-atrbpn\" title=\"KPK Periksa Empat Saksi terkait Kasus Korupsi Kementerian ATR\/BPN\" target=\"_blank\">KPK Periksa Empat Saksi terkait Kasus Korupsi Kementerian ATR\/BPN<\/a><\/strong><\/p>\n<p>\u201cContohnya adalah kami memfokuskan salah satunya terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Banyak kasus yang sudah kami tangani karena kredit bermasalahnya puluhan triliun,\u201d kata Agus.<\/p>\n<h3>Penerimaan Negara<\/h3>\n<p>Selain sektor pembiayaan, Agus menyoroti persoalan restitusi pajak yang nilainya mencapai sekitar Rp400 triliun setiap tahun. Menurut dia, celah korupsi dalam proses restitusi dapat berdampak serius terhadap penerimaan negara.<\/p>\n<p>\u201cMasalah pajak, karena <em>revenue markdown <\/em>itu masalah besar di republik ini. Restitusi itu Rp400 triliun setiap tahun rata-rata. Kalau di dalam proses restitusi itu ada permasalahan, itu masalah besar,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/941743\/nusron-wahid-tak-hadir-diperiksa-kpk-jadwalkan-ulang\" title=\"Nusron Wahid tak Hadir Diperiksa, KPK Jadwalkan Ulang\" target=\"_blank\">Nusron Wahid tak Hadir Diperiksa, KPK Jadwalkan Ulang<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Agus mengakui persepsi publik terhadap KPK masih banyak dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap perkara berskala kecil. Menurut dia, persepsi tersebut muncul karena KPK belum maksimal mengomunikasikan penanganan perkara-perkara besar kepada masyarakat.<\/p>\n<p>\u201cMasyarakat melihat KPK ini OTT-nya saja. Mungkin karena kami kurang menggaungkan konteks ini. Padahal kami juga mencurahkan resources yang cukup untuk permasalahan-permasalahan ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Meski demikian, Agus menegaskan fokus terhadap<em> grand corruption <\/em>tidak membuat KPK dapat meninggalkan korupsi berskala kecil atau <em>petty corruption<\/em>. Sebab, praktik seperti suap jabatan dan pungutan liar justru bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.<\/p>\n<p>\u201cKadang-kadang<em> petty corruption<\/em> ini berdampak besar bagi masyarakat, bagi kredibilitas kita di mata internasional. Contohnya suap-menyuap jabatan. Bayangkan kalau untuk dapat jabatan lurah saja harus nyuap Rp125 juta,\u201d pungkas Agus. (H-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/942222\/kpk-prioritaskan-penanganan-korupsi-kelas-kakap\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Komisi III DPR menetapkan Setyo\u00c2 Budiyanto\u00c2 terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 dengan meraih suara terbanyak diikuti Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua KPK.(ANTARA FOTO\/Dhemas Reviyanto\/nym.) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memprioritaskan penanganan korupsi kelas kakap atau grand corruption. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan prioritas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":115757,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-115756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115756\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}