cross-border<\/em>).<\/p>\n\u201cIni akan direviu oleh pemerintah supaya industri dalam negerinya menjadi lebih baik,\u201d ujar Dony.<\/p>\n
Menurutnya, evaluasi kebijakan impor diperlukan karena sejumlah industri nasional mengalami tekanan ketika produk impor masuk secara lebih bebas. Kondisi tersebut membuat produk dalam negeri sulit bersaing dari sisi harga maupun kapasitas produksi.<\/p>\n
\u201cKita menyadari banyak industri kita mati karena impornya terlalu dibebaskan. Akhirnya kita tidak kompetitif,\u201d kata Dony.<\/p>\n
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Kiki Verico menilai strategi industrialisasi Indonesia perlu melihat perkembangan rantai produksi global. Menurutnya, perkembangan industri saat ini tidak lagi dapat dilihat hanya berdasarkan pembagian sektor, tetapi juga berdasarkan produk dan jaringan produksi yang terbentuk di tingkat global.<\/p>\n
Ia mengatakan hampir tidak ada produk yang seluruh proses produksinya dilakukan oleh satu negara. Karena itu, Indonesia perlu melihat posisi yang dapat diambil dalam jaringan produksi internasional, termasuk pada produk yang memiliki nilai strategis.<\/p>\n
\u201cKonsepnya sekarang bukan lagi hanya sektor, tetapi product based dan jaringan produksi yang menghasilkan produk,\u201d kata Kiki.<\/p>\n
Salah satu produk yang dinilai strategis adalah integrated circuit<\/em> (IC) atau komponen elektronika. Menurut Kiki, komponen tersebut memiliki peran penting dalam berbagai produk teknologi dan menjadi salah satu bidang yang dikembangkan oleh sejumlah negara maju.\u00a0<\/p>\nIC itu otaknya dan sekarang negara-negara maju, seperti Jepang, Taiwan, kemudian Tiongkok for sure, Korea Selatan, ke arah itu,” ucapnya.<\/p>\n
Di sisi lain, Kiki menegaskan peningkatan efisiensi menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio<\/em> (ICOR) yang saat ini masih berada di kisaran 6.<\/p>\nKiki menjelaskan, penurunan ICOR dapat mencerminkan peningkatan efisiensi dalam perekonomian. Efisiensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan modal, tetapi juga dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses kebijakan dan perizinan.<\/p>\n
\u201cICOR kita itu 6, kalau diturunkan mungkin jadi 5. Itu akan ada efisiensi,\u201d kata Kiki.<\/p>\n
Menurutnya, pemangkasan waktu dalam proses pemerintahan dapat membuat kegiatan investasi berjalan lebih cepat. Ia mencontohkan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu enam bulan dapat dipangkas menjadi lima bulan, atau dari empat bulan menjadi tiga bulan.<\/p>\n
\u201cEfisiensi waktu itu penting. Misalnya yang tadinya enam bulan menjadi lima bulan, atau empat bulan menjadi tiga bulan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Kiki menilai peningkatan efisiensi tersebut tidak terlepas dari kualitas institusi. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperbaiki, mulai dari kualitas regulasi, penegakan hukum, efisiensi pemerintahan, pengendalian korupsi, stabilitas politik, hingga kualitas akuntabilitas.<\/p>\n
Perbaikan pada aspek-aspek tersebut, lanjut Kiki, diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung investasi. Dengan demikian, efisiensi dan kualitas institusi dapat menjadi bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan.<\/p>\n
Kiki menekankan pertumbuhan ekonomi merupakan outcome<\/em> atau hasil dari berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi, bukan semata-mata output <\/em>yang berdiri sendiri. Karena itu, pertumbuhan perlu dilihat dari berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk investasi dan current account<\/em>.<\/p>\nMenurutnya, investasi dan current account<\/em> merupakan bagian penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi.<\/p>\n“Ini karena keduanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” ucapnya.\u00a0<\/p>\n
Karena itu, Kiki menilai peningkatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat. Harmonisasi antara kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya menjadi salah satu faktor yang diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.<\/p>\n
\u201cIni pekerjaan besar yang membutuhkan orkestrasi. Harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya menjadi salah satu kunci,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Kendala Suplai<\/h3>\n
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja menuturkan, industri saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pasokan (supply<\/em>) dan permintaan (demand<\/em>). Keterbatasan bahan baku menjadi salah satu persoalan utama yang perlu diperhatikan karena tidak hanya menyangkut ketersediaan barang, tetapi juga harga dan kenaikan biaya produksi.<\/p>\n“Supply<\/em> menjadi kunci karena kita masih menghadapi keterbatasan bahan baku, baik dari sisi akses, jumlah maupun harga,” ujar Shinta.<\/p>\nMenurutnya, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap industri, khususnya sektor padat karya yang berorientasi ekspor. Karena itu, insentif yang diberikan pemerintah belum tentu dapat langsung menyelesaikan persoalan yang dihadapi industri apabila kendala bahan baku dan biaya produksi masih besar.<\/p>\n
Selain dari sisi pasokan, Shinta mengatakan pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memperhatikan kondisi permintaan. Permintaan industri tidak hanya berasal dari pasar ekspor, tetapi juga dari pasar domestik yang turut dipengaruhi daya beli masyarakat serta masuknya barang impor.<\/p>\n
“Jadi, ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu supply<\/em> dan demand<\/em>,” katanya.<\/p>\nShinta juga menyoroti pentingnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam mendorong investasi. Menurutnya, Danantara seharusnya ditempatkan sebagai investment catalyst yang mampu menarik dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam berbagai kegiatan investasi.<\/p>\n
“Danantara lebih berperan sebagai investment catalyst. Karena itu, partnership dengan swasta harus berjalan,” ujarnya.<\/p>\n
Menurut Shinta, keberadaan Danantara tidak cukup hanya dengan memberikan insentif. Yang lebih penting adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menciptakan daya tarik dan kepastian bagi swasta untuk masuk ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah.<\/p>\n
Di sisi lain, Shinta mengingatkan pencapaian target investasi tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari kualitas investasi tersebut. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah efisiensi investasi serta kemampuan investasi dalam menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.<\/p>\n
“Kita juga harus melihat kualitas investasi yang masuk, bukan hanya pencapaian targetnya,” kata Shinta.<\/p>\n
Shinta menilai kecenderungan investasi yang bergeser dari sektor padat karya menuju padat modal menjadi perhatian penting. Pergeseran tersebut berpotensi membatasi kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja, khususnya pekerja formal.<\/p>\n
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja formal harus kembali menjadi prioritas dalam kebijakan investasi dan industrialisasi. Hal ini penting karena pertumbuhan investasi tidak akan memberikan dampak optimal terhadap perekonomian apabila tidak diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja.<\/p>\n
“Jangan lupa, penciptaan lapangan pekerjaan adalah kunci utama,” tegasnya.<\/p>\n
Karena itu, Shinta menilai kebijakan pemerintah, termasuk pemberian insentif dan peran Danantara, perlu diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri padat karya serta memperluas penciptaan lapangan kerja formal. Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja. (E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Panel diskusi di acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita.(MI\/Insi Nantika Jelita) BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendorong industrialisasi sebagai strategi meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, pemerintah mendorong transformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis industri. Menurutnya, penguatan sektor industri […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":115691,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-115690","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115690"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115690\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Industrialisasi](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/08\/1791449110_eaca638d084cf897264f.jpeg\")