![\"Fenomena](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/08\/1791414614_a75e2f17ea8694d34f62.jpg\")
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
PENGUSAHA dan praktisi komunikasi digital Renaldy Pujiansyah<\/a> menyoroti fenomena Outrage Economy<\/a> atau ekonomi kemarahan yang semakin relevan dengan perkembangan media sosial di Indonesia. Fenomena ini menggambarkan bagaimana kontroversi dan reaksi emosional masyarakat dapat menghasilkan perhatian yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.<\/p>\n <\/p>\n Menurut Renaldy, perkembangan industri konten digital membuka peluang ekonomi baru. Namun, sistem monetisasi platform juga dapat menciptakan insentif bagi sebagian kreator untuk terus mengangkat isu kontroversial demi mendapatkan perhatian dan interaksi.<\/p>\n \u201cSekarang perhatian publik punya nilai ekonomi. Satu masalah bisa menjadi banyak konten, mengundang perdebatan, bahkan berpotensi menjadi sumber penghasilan. Kita perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja agar tidak mudah terbawa emosi,\u201d demikian pernyataan yang disiapkan untuk Renaldy.<\/p>\n Mulai Terlihat di Indonesia<\/strong> Penelitian Yale University pada 2021 juga menunjukkan bahwa respons sosial terhadap ekspresi kemarahan dapat mendorong pengguna mengulangi perilaku serupa di media sosial.<\/p>\n Di Indonesia, dinamika ekonomi perhatian turut terlihat melalui fenomena akun centang biru atau cenblu di platform X serta konten affiliate clickbait yang memanfaatkan isu populer untuk menarik interaksi sebelum mengarahkan pengguna menuju tautan produk.<\/p>\n Renaldy menilai praktik monetisasi bukanlah sesuatu yang keliru. Namun, persoalan muncul ketika informasi sengaja dipelintir, dilebih-lebihkan, atau dikemas secara provokatif demi meningkatkan keuntungan.<\/p>\n \u201cYang perlu kita kritisi bukan orang yang mencari penghasilan dari media sosial, tetapi ketika informasi dan emosi masyarakat dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan,\u201d demikian pandangan yang diusulkan.<\/p>\n Viral Belum Tentu Benar<\/strong> \u201cKadang kita sudah bereaksi sebelum mengetahui kejadian sebenarnya. Bisa saja videonya lama, informasinya belum lengkap, atau bahkan tidak benar. Viral itu ukuran perhatian, bukan ukuran kebenaran,\u201d ungkapnya dalam rancangan pernyataan.<\/p>\n Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber berita, tanggal kejadian, serta membandingkan informasi melalui sejumlah media kredibel sebelum ikut menyebarkannya.<\/p>\n Dorong Ruang Digital yang Lebih Sehat<\/strong> \u201cIndonesia punya banyak orang hebat dan prestasi yang membanggakan. Jangan sampai perhatian kita hanya habis untuk kontroversi, sementara berbagai pencapaian positif justru terlewatkan,\u201d demikian pandangan yang diusulkan.<\/p>\n Ia menegaskan bahwa kritik publik tetap penting, khususnya terhadap ketidakadilan dan berbagai persoalan sosial. Namun, kritik akan lebih bermanfaat apabila didasarkan pada informasi yang benar.<\/p>\n \u201cKita boleh marah terhadap ketidakadilan, tetapi jangan sampai kemarahan kita justru menjadi keuntungan bagi mereka yang menyebarkan kebohongan.\u201d<\/p>\n Melalui sorotannya terhadap Outrage Economy, Renaldy mengajak masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi sekaligus memahami bagaimana perhatian dan emosi bekerja dalam ekosistem digital. Sebab, sesuatu yang paling ramai belum tentu paling penting, dan sesuatu yang paling banyak dibicarakan belum tentu paling benar. (E-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\nOutrage Economy bukanlah pembahasan baru. Pada 2017, kolumnis Rafael Behr melalui media Inggris The Guardian mengulas bagaimana siklus provokasi dan kemarahan menjadi bagian dari dinamika bisnis media digital, termasuk dalam konteks politik Amerika Serikat.<\/p>\n
\nSelain aspek ekonomi, Renaldy mengingatkan pentingnya literasi digital, terutama dalam menghadapi hoaks, potongan video tanpa konteks, dan judul berita provokatif.<\/p>\n
\nRenaldy berharap masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan perhatian pada kontroversi, tetapi juga pada prestasi, inovasi, dan karya anak bangsa.<\/p>\n