putusan MK<\/a> memuat persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden. Dia menilai MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan dengan lulusan SMA atau sederajat.<\/p>\n\u201cMenurut saya, putusan ini memuat persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden. MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan kelulusan SMA atau sederajat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Titi mengatakan MK juga menegaskan perbedaan antara memiliki pengetahuan yang dinilai setara dengan lulusan SMK dan benar-benar menamatkan pendidikan tersebut.<\/p>\n
\u201cMK juga menegaskan bahwa memiliki pengetahuan setara tamat SMK berbeda dengan benar-benar menamatkan pendidikan tersebut,\u201d katanya.<\/p>\n
Atas dasar itu, Titi menyimpulkan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan tidak terpenuhi sebagaimana diwajibkan UU Pemilu.<\/p>\n
\u201cNamun, dalam penilaian saya, persyaratan pendidikan Gibran pada saat pencalonan tidak terpenuhi sebagaimana diwajibkan oleh UU Pemilu,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Meski demikian, Titi mengingatkan putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi.<\/p>\n
\u201cAmar tersebut tidak berarti MK menyatakan persyaratan pendidikan Gibran telah terpenuhi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
DPR Didorong Gunakan Hak Menyatakan Pendapat<\/h2>\n
Selain meminta pemeriksaan etik terhadap KPU, Titi mendorong DPR menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti temuan MK. Menurutnya, DPR harus mengambil sikap atas persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.<\/p>\n
\u201cKarena itu, menurut saya, sekarang DPR harus mengambil tanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan MK melalui penggunaan hak menyatakan pendapat,\u201d katanya.<\/p>\n
Titi menyebut mekanisme tersebut dapat ditempuh berdasarkan Pasal 20A ayat (2) dalam kerangka Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. DPR, kata dia, dapat menyusun pendapat berdasarkan bukti untuk kemudian diperiksa dan diputus oleh MK.<\/p>\n
Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat diteruskan ke MPR untuk mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian.<\/p>\n
\u201cTemuan material MK tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Titi mengatakan sejak memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tersebut, dirinya berharap persoalan syarat pendidikan Gibran dapat diselesaikan langsung oleh MK melalui perkara yang diajukan. Dia tidak berharap persoalan tersebut justru bergeser menjadi proses politik.<\/p>\n
\u201cSaya menyebut persoalan ini seharusnya langsung diselesaikan MK dan tidak diserahkan pada proses politik. Sebab, kalau proses politik, tindak lanjutnya menjadi tidak terukur karena bergantung penuh pada itikad baik kekuatan politik yang ada,\u201d imbuhnya. (P-4)<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka(MI\/Usman Iskandar) PAKAR hukum pemilu Titi Anggraini meminta DPR dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden.\u00a0 Pemeriksaan dinilai penting karena terdapat dugaan kelalaian KPU dalam memastikan terpenuhinya syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":115003,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-115002","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=115002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/115002\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115003"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=115002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=115002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=115002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Syarat](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/07\/1791342767_bb11840faad7f81a7f57.png\")