{"id":114827,"date":"2026-10-07T02:56:42","date_gmt":"2026-10-06T19:56:42","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/07\/mk-sebut-certificate-of-attendance-bukan-bukti-kelulusan-pendidikan\/"},"modified":"2026-10-07T02:56:42","modified_gmt":"2026-10-06T19:56:42","slug":"mk-sebut-certificate-of-attendance-bukan-bukti-kelulusan-pendidikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/07\/mk-sebut-certificate-of-attendance-bukan-bukti-kelulusan-pendidikan\/","title":{"rendered":"MK Sebut Certificate of Attendance bukan Bukti Kelulusan Pendidikan"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"MK
Wapres Gibran Rakabuming Raka (tengah).(Instagram)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menegaskan bahwa certificate of attendance<\/i> (sertifikat kehadiran) dan dokumen serupa lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti kelulusan atau tamatnya seseorang dari jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut dinilai hanya berfungsi sebagai bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026. Sidang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026, di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.<\/p>\n

<\/p>\n

Perbedaan Ijazah dan Sertifikat Kehadiran<\/h2>\n

Dalam pertimbangannya, Arsul Sani menjelaskan perbedaan mendasar antara ijazah resmi dengan sertifikat kehadiran. Menurut Mahkamah, ijazah atau diploma yang menerangkan kelulusan biasanya memuat klausul spesifik mengenai penganugerahan gelar atau status tamat.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0MK Diminta Uji Bukti Kelulusan Pendidikan Wapres Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cDalam hal ini secara umum, ijazah\/sertifikat\/diploma yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu biasanya ditulis: \u2018This is to certify that\u2026 (nama yang tamat) has been awarded\u2026\u2019<\/i>,\u201d jelas Arsul.<\/p>\n

Lebih lanjut, MK menekankan bahwa ijazah resmi selalu disertai dengan lampiran nilai atau hasil pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar diterbitkannya ijazah sebagai bukti penyelesaian pendidikan. Sebaliknya, dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Nomor: 9149\/D.D1\/KS\/2019 dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut.<\/p>\n

\u201cCertificate of attendance<\/i> dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149\/D.D1\/KS\/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,\u201d tambah Arsul.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0MK tak Temukan Ijazah Setingkat SMA Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n

Temuan Mahkamah Terkait Syarat Pendidikan Gibran<\/h2>\n

Mahkamah juga menyoroti dalil para Pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pemohon menilai Suket Nomor: 9149\/D.D1\/KS\/2019 cacat administratif karena tidak dikuatkan dengan dokumen ijazah sesuai Pasal 1 angka 7 Permendikbud 29\/2014.<\/p>\n

Berdasarkan pemeriksaan bukti dan fakta persidangan, Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.<\/p>\n

Dasar Hukum yang Dipertimbangkan MK:<\/strong><\/p>\n