{"id":114506,"date":"2026-10-06T13:03:54","date_gmt":"2026-10-06T06:03:54","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/06\/rapat-paripurna-setujui-ruu-perampasan-aset-jadi-usul-dpr-pembahasan-dim-dimulai-november\/"},"modified":"2026-10-06T13:03:54","modified_gmt":"2026-10-06T06:03:54","slug":"rapat-paripurna-setujui-ruu-perampasan-aset-jadi-usul-dpr-pembahasan-dim-dimulai-november","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/06\/rapat-paripurna-setujui-ruu-perampasan-aset-jadi-usul-dpr-pembahasan-dim-dimulai-november\/","title":{"rendered":"Rapat Paripurna Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Usul DPR, Pembahasan DIM Dimulai November"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Rapat
Iustrasi: Suasana Rapat Paripurna DPR RI(ANTARA FOTO\/Rivan Awal Lingga)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PARAT Paripurna Ke-9 DPR RI<\/a> Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana menjadi RUU usul inisiatif DPR.<\/p>\n

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6\/10), setelah seluruh perwakilan fraksi partai politik menyampaikan pandangan tertulis mereka.<\/p>\n

<\/p>\n

“Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, yang langsung disambut ketukan palu sidang tanda persetujuan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0DPR Sebut RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas, Tinggal Tunggu Perintah Pimpinan<\/a><\/strong><\/p>\n

Dengan disahkannya beleid ini sebagai inisiatif dewan, rancangan regulasi tersebut selanjutnya akan dibahas secara intensif oleh Komisi III DPR bersama dengan perwakilan dari pihak pemerintah.<\/p>\n

Target Rampung Pertengahan Desember 2026<\/h2>\n

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memastikan pihaknya bergerak cepat untuk menindaklanjuti keputusan paripurna ini. Komisi III dijadwalkan mulai membahas daftar inventarisasi masalah (DIM<\/a>) RUU Perampasan Aset<\/a> pada masa sidang mendatang yang akan dibuka kembali pada 10 November 2026.<\/p>\n

“Kami bisa kembali tegaskan dan pastikan bahwa kita akan memiliki Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026,” tegas Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Sahroni Tegaskan Pihak Ketiga yang Kuasai Aset Korupsi Wajib Diseret ke Pengadilan<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia mengungkapkan, proses penyusunan draf dan naskah akademik RUU ini telah dimulai sejak September 2025 dengan melibatkan partisipasi aktif dari publik. Sepanjang proses tersebut, Komisi III tercatat telah menggelar 62 rapat dengar pendapat umum, delapan kali kunjungan kerja, puluhan kunjungan ke daerah pemilihan, serta menampung ratusan aspirasi tertulis dari masyarakat luas.<\/p>\n

Dari rangkaian serap aspirasi tersebut, Habiburokhman menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Kendati demikian, publik juga menitipkan pesan penting agar undang-undang ini nantinya tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan untuk menjatuhkan lawan politik maupun celah pemerasan oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n

“Kami akan memaksimalkan mekanisme, prosedur, dan substansi perampasan aset terkait tindak pidana, sekaligus memperketat pengawasan terhadap implementasi undang-undang ini nantinya,” pungkasnya.<\/p>\n

(Ant\/P-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Iustrasi: Suasana Rapat Paripurna DPR RI(ANTARA FOTO\/Rivan Awal Lingga) PARAT Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana menjadi RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6\/10), setelah seluruh perwakilan fraksi partai […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":114507,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-114506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=114506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114506\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/114507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=114506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=114506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=114506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}