{"id":114055,"date":"2026-10-05T17:25:42","date_gmt":"2026-10-05T10:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/05\/kpk-imbau-pejabat-baru-kabinet-prabowo-segera-lapor-lhkpn\/"},"modified":"2026-10-05T17:25:42","modified_gmt":"2026-10-05T10:25:42","slug":"kpk-imbau-pejabat-baru-kabinet-prabowo-segera-lapor-lhkpn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/10\/05\/kpk-imbau-pejabat-baru-kabinet-prabowo-segera-lapor-lhkpn\/","title":{"rendered":"KPK Imbau Pejabat Baru Kabinet Prabowo Segera Lapor LHKPN"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"KPK
Ilustrasi(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KOMISI\u00a0Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) mengeluarkan instruksi tegas kepada para pejabat negara yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera merampungkan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN<\/a>). Langkah administratif ini dinilai krusial sebagai fondasi awal pencegahan praktik rasuah di lingkungan pemerintahan.<\/p>\n

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kepatuhan ini diatur secara ketat berdasarkan regulasi yang berlaku bagi setiap pejabat publik di Indonesia.<\/p>\n

<\/p>\n

“KPK mengimbau kepada para pejabat baru yang dilantik dalam reshuffle<\/em> kabinet untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Senin (5\/10).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0KPK Imbau Menteri Anyar Segera Serahkan LHKPN<\/a><\/strong><\/p>\n

Tenggat Waktu dan Ketentuan Pelaporan<\/h2>\n

Berdasarkan ketentuan lembaga antirasuah, kewajiban pelaporan LHKPN ini tidak hanya ditujukan bagi figur yang baru menduduki jabatan publik, tetapi juga mencakup pejabat yang masa baktinya telah rampung. Seluruh pihak terkait diberi batas waktu maksimal dua bulan terhitung sejak tanggal pelantikan resmi atau hari terakhir masa jabatan mereka.<\/p>\n

KPK memandang bahwa transparansi finansial merupakan instrumen penting guna mengukur integritas seorang penyelenggara negara serta memberikan ruang kontrol secara langsung bagi masyarakat luas.<\/p>\n

“Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN menjadi wujud komitmen transparansi atas harta kekayaan seorang penyelenggara negara sekaligus ruang bagi publik untuk turut melakukan pengawasan,” lanjut Budi.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Menanti LHKPN para Menteri dan Wamen Baru<\/a><\/strong><\/p>\n

Lebih lanjut, lembaga pimpinan nasional tersebut mengajak masyarakat untuk aktif memantau rekam jejak finansial pejabat melalui platform digital resmi yang telah disediakan guna mendukung pengawasan integritas secara partisipatif.<\/p>\n

“KPK juga mengajak masyarakat untuk turut memanfaatkan keterbukaan informasi LHKPN sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal integritas penyelenggara negara. Data LHKPN dapat dipantau oleh masyarakat melalui kanal resmi e-LHKPN KPK,” jelasnya.<\/p>\n

Daftar Pejabat yang Dilantik<\/h2>\n

Kebijakan pelaporan LHKPN ini menyusul gelombang pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga jajaran Dewan Pertimbangan Presiden yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada rentang 1 hingga 2 Oktober 2026.<\/p>\n

Adapun deretan tokoh yang resmi mengemban jabatan baru tersebut meliputi:<\/p>\n