![\"Tok,](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/05\/1791193813_7fc685c396a4b0497c1e.png\")
<\/p>\n
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia<\/a> (RUU SDI<\/a>) dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Selasa (6\/10) untuk pengambilan keputusan.<\/p>\n “Apakah hasil pembahasan RUU SDI dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, yang kemudian disetujui legislator dan perwakilan pemerintah.<\/p>\n <\/p>\n Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU SDI Sturman Panjaitan menjelaskan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU dilakukan secara intensif dengan mengedepankan asas transparansi dan partisipasi publik.<\/p>\n Pembahasan, kata dia, menghasilkan sejumlah materi penting dan strategis, seperti pengaturan data dasar nasional (DDN) yang dikuasai negara sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional lainnya.<\/p>\n Dalam aspek kelembagaan, RUU SDI mengatur pembentukan penyelenggaraan SDI yang bertanggung jawab kepada presiden, menggantikan Badan Satu Data Indonesia.<\/p>\n Penyelenggara tersebut memiliki sifat koordinatif normatif dan fasilitatif dalam mengkoordinasikan pembina data, produsen data, dan wali data. RUU SDI juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah serta desa atau kelurahan dalam memproduksi dan mengelola data.<\/p>\n Di sisi lain, pengaturan mengenai standar data, metadata, kode referensi dan\/atau data induk serta sistem katalog data nasional wajib diterapkan seluruh produsen data dan wali data tanpa memusatkan penguasaan data pada satu lembaga.<\/p>\n Dalam penggunaan dan pengendalian akses data, RUU tersebut mengatur pengenaan biaya atas akses data terbatas sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun akses dan transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia wajib mendapatkan persetujuan DPR dalam hal data tertutup.<\/p>\n Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui pemberian masukan, pelaporan dugaan penyalahgunaan data, pengawasan partisipatif, dan kontribusi data secara sukarela.<\/p>\n Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa, RUU SDI mengutamakan mekanisme nonlitigasi dengan jangka waktu mediasi paling lama 14 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari kerja.<\/p>\n Di sisi lain, RUU tersebut juga memuat sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan untuk menjamin kepatuhan dan keberlanjutan penyelenggaraan SDI.<\/p>\n “Setelah semua DIM dibahas secara intensif, RUU SDI disepakati dalam rapat panja yang secara keseluruhan terdiri atas 20 bab dan memuat 141 pasal,” kata Sturman. (Ant\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n