Dorong Pemerataan Mutu Pendidikan untuk Tingkatkan Daya Saing Anak Bangsa<\/a><\/strong><\/p>\nMengapa itu terjadi? Karena Pancasila kerap diajarkan sebagai materi, bukan praktik. Ia menjadi bahan hafalan untuk ujian, bukan kebiasaan untuk hidup. Guru menjadi penyampai informasi, bukan teladan. Sekolah fokus pada nilai akademik, bukan budaya kemanusiaan.<\/p>\n
Imam Al-Ghazali mengingatkan pentingnya pembiasaan (riyadhah<\/em>) dan keteladanan (qudwah<\/em>) dalam pendidikan akhlak. Anak belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan guru, melainkan juga dari apa yang dilakukan orang dewasa di sekitar mereka. Karena itu, pendidikan Pancasila semestinya hadir dalam budaya sekolah, dan guru menjadi keteladanannya.<\/p>\n\u00a0<\/p>\n
WAJAH BURAM PENDIDIKAN KITA<\/strong><\/p>\nPersoalan itu bukan sekadar teori. Di Aceh, Muhammad Rasya Fadillah, 18, calon taruna Politeknik Pelayaran Malahayati, meninggal pada 27 September 2026; polisi masih memeriksa penyebabnya. Di Banda Aceh, dugaan perundungan pelajar SMAN 3 berujung pada pengeluaran lima siswa. Di Lombok Tengah, dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati masih ditangani aparat hukum, dengan korban yang terus bertambah.<\/p>\n
Yang lebih mengkhawatirkan: pelaku kekerasan di sekolah justru banyak berasal dari orang dewasa di dalamnya. JPPI (Kompas.com, Desember 2025) mencatat 46,25% kekerasan sekolah terjadi dalam relasi guru-siswa. FSGI (Desember 2025) mencatat 60 kasus didominasi guru, kepala sekolah, dan pimpinan pesantren. Januari-Maret 2026: 22 kasus, 91% kekerasan seksual, pelaku kembali didominasi guru. Hingga Juni 2026: 55 kasus, 275 korban, hampir menyamai total sepanjang 2025 (Detik<\/em>, April 2026). Seorang guru SD di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi karena menasihati murid dengan nada keras (CNN<\/em>, Januari 2026); seorang guru madrasah di Demak menampar murid di kelas (Jawa Pos<\/em>, Desember 2025); seorang oknum guru SMK di Batam mencabuli siswanya (Antara News<\/em>, Februari 2026).<\/p>\nKita tidak boleh menggeneralisasi. Mayoritas lembaga pendidikan tetap berupaya menjadi tempat aman. Namun, setiap kasus harus menjadi cermin untuk membenahi sistem perlindungan anak. Ketika seorang anak takut datang ke sekolah, takut kepada senior, atau takut berbicara kepada gurunya, ada yang harus kita evaluasi bersama.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
DARI AKAR KE SOLUSI<\/strong><\/p>\nMengapa itu terus terjadi? Ada tiga akar masalah. Pertama, pendidikan kehilangan rasa aman, baik fisik maupun psikologis. Kedua, relasi kuasa timpang antara senior dan junior serta antara guru dan murid kerap disalahgunakan untuk menindas. Ketiga, Pancasila tidak menjadi budaya sekolah, tetapi hanya mata pelajaran.<\/p>\n
Paulo Freire menyebut pendidikan sebagai tindakan cinta sekaligus keberanian. Pendidikan yang mencintai manusia tak mungkin menjadikan penghinaan sebagai pembinaan atau kekerasan sebagai disiplin. John Dewey memandang pendidikan sebagai proses sosial: sekolah ialah ruang tempat anak belajar hidup bersama.<\/p>\n
Gagasan itu bukan hal asing dalam khazanah pendidikan Islam. Al-Ghazali, misalnya, menekankan pembentukan akhlak. Ilmu semestinya membuat manusia rendah hati, penyayang, adil, dan menjaga kehormatan sesama. Itulah jiwa pendidikan Pancasila: tidak sekadar tahu lima sila, tetapi juga menghidupinya sehari-hari.<\/p>\n
Pancasila bisa hidup dalam praktik sederhana. Sila pertama tumbuh ketika anak menghormati teman yang berbeda keyakinan. Sila kedua dimulai ketika anak tidak mengejek temannya. Sila ketiga tumbuh ketika anak bekerja sama dengan siapa saja. Sila keempat hidup ketika anak diberi ruang berpendapat dan menyelesaikan konflik lewat dialog. Sila kelima hadir ketika tugas dibagi adil dan anak terbiasa membantu teman mereka.<\/p>\n
Dengan cara itu, Pancasila tidak berhenti sebagai materi, tetapi menjadi kebiasaan. Ia hidup di kelas, halaman, kantin, asrama, lapangan, dan percakapan sederhana antaranak.<\/p>\n
Sekolah harus mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti mampu menindas yang lemah. Menjadi senior bukan berarti berhak mempermalukan junior. Menjadi guru bukan berarti memiliki kuasa tanpa batas. Semakin besar otoritas seseorang di lembaga pendidikan, semakin besar tanggung jawabnya menjaga martabat dan hak-hak anak dalam pengasuhannya.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
KESAKTIAN YANG SESUNGGUHNYA<\/strong><\/p>\nHari Kesaktian Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah. Ia harus menjadi kesempatan untuk bertanya apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup di tengah kita.<\/p>\n
Pancasila akan terasa sakti ketika seorang guru memilih merangkul daripada mempermalukan. Ketika seorang senior memilih membimbing daripada menindas. Ketika seorang teman berani membela korban. Ketika sekolah lebih mengutamakan keselamatan anak daripada menjaga citra. Ketika setiap anak merasa bahwa sekolah ialah tempat yang aman untuk belajar, bertumbuh, bermimpi, dan menjadi dirinya sendiri.<\/p>\n
Ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya berapa banyak anak memperoleh nilai tinggi, melainkan juga berapa banyak manusia yang berhasil kita tumbuhkan tanpa kehilangan kemanusiaan mereka.<\/p>\n
Karena itu, mari bertanya: sudahkah kita menghidupkan Pancasila? Bagi guru, jadilah teladan. Bagi sekolah, evaluasi perlindungan anak. Bagi orangtua, tanyakan: apakah sekolahmu aman? Bagi kita semua, Pancasila dimulai dari hal kecil, dari cara kita memperlakukan sesama.<\/p>\n
Di situlah Pancasila benar-benar sakti: bukan hanya karena ia kita hafal, melainkan juga karena ia kita hidupkan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"(MI\/Seno) SETIAP 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara digelar, lima sila dibacakan, poster terpajang di dinding kelas. Semua berlangsung khidmat, rutin, dan\u2014tak jarang\u2014hanya menjadi seremoni tahunan. Namun, setelah puluhan tahun berlalu, ada pertanyaan yang lebih mendesak: di manakah kesaktian Pancasila hari ini? Apakah ia cukup hadir dalam upacara, hafalan, dan poster dinding? Ataukah […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":113776,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-113775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=113775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113775\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/113776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=113775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=113775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Pancasila,](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/05\/1791140777_26d8d5193a10f280bdbf.jpg\")