Kiat Kelola THR 2026: Strategi 3P Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global<\/a><\/strong><\/p>\nLebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa inflasi kemudian turun menjadi sekitar 110 persen pada 1967 dan 85 persen pada 1968. \u201cPak Frans Seda memimpin Indonesia keluar dari hiperinflasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Suahasil, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembalikan kredibilitas fiskal. Frans Seda, kata dia, menyusun APBN secara lebih realistis dan disiplin, menyesuaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran, serta membedakan pengeluaran rutin dan pembangunan.<\/p>\n
\u201cIni adalah fondasi yang dibangun bukan saja di atas hari-hari beliau bekerja, tetapi di atas keteladanan yang bisa kita ambil sekarang,\u201d kata Suahasil.<\/p>\n
Ia menilai salah satu warisan penting Frans Seda adalah keberanian mengambil kebijakan sulit ketika kondisi menuntut. Penertiban anggaran, sektor perbankan, rasionalisasi harga, hingga penyesuaian harga BBM merupakan bagian dari kebijakan stabilisasi yang tidak mudah secara politik.<\/p>\n
\u201cDan yang paling penting adalah berani mengambil kebijakan sulit,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain itu, Suahasil menekankan bahwa disiplin fiskal bukanlah tujuan akhir. Konsolidasi fiskal merupakan instrumen untuk memastikan negara memiliki ruang dalam melindungi masyarakat ketika terjadi guncangan.<\/p>\n
\u201cRespons yang luar biasa diperlukan. Harus berani mengambil respons yang luar biasa, namun kepercayaan dan disiplin fiskal harus dijaga, dan secepat mungkin dipulihkan,\u201d kata dia.<\/p>\n
Pelajaran tersebut, menurut Suahasil, juga terlihat ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Berbeda dengan krisis 1966 maupun krisis ekonomi 1998, pandemi bermula dari krisis kesehatan yang kemudian menghentikan mobilitas sosial dan mengancam aktivitas ekonomi.<\/p>\n
Pemerintah kemudian menggunakan APBN secara counter cyclical untuk menahan dampak perlambatan ekonomi melalui bantuan sosial, subsidi, Program Kartu Prakerja, relaksasi kredit, dan berbagai kebijakan lainnya.<\/p>\n
\u201cEkonominya melambat, pendapatan negara turun, tetapi APBN menahan tekanan. APBN-nya kemudian mengambil alih, memberikan pendapatan kepada masyarakat,\u201d ujar Suahasil.<\/p>\n
Menurutnya, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa dalam setiap krisis, pemerintah harus mampu melakukan asesmen secara tepat terhadap karakter persoalan sebelum menentukan respons. Kebijakan tidak dapat diseragamkan karena setiap krisis memiliki sumber dan dampak yang berbeda. \u201cSetiap episode gejolak ekonomi menuntut penilaian yang tepat atas persoalan yang dihadapi,\u201d katanya.<\/p>\n
Empat Guncangan Bersamaan<\/strong><\/p>\nWakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Maria R. K. Pangestu mengatakan tantangan ekonomi Indonesia saat ini memang berbeda dengan situasi 1965-1966. Namun, prinsip yang diwariskan Frans Seda tetap relevan, terutama mengenai keberanian melakukan reformasi, disiplin fiskal, dan penciptaan ruang kebijakan.<\/p>\n
Maria menyebut Indonesia saat ini menghadapi beberapa guncangan secara bersamaan. Dari sisi eksternal terdapat ketidakpastian ekonomi global, ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta konflik geopolitik yang berdampak terhadap harga energi.<\/p>\n
\u201cKarena kita menghadapi bukan hanya satu goncangan atau satu krisis atau satu disrupsi. Kita menghadapi empat krisis atau goncangan pada saat yang bersamaan,\u201d kata Maria.<\/p>\n
Ia menyebut kenaikan harga minyak akibat gejolak di kawasan Timur Tengah, termasuk Selat Hormuz, berpotensi menekan fiskal Indonesia melalui meningkatnya kebutuhan subsidi energi.<\/p>\n
Di dalam negeri, tantangan mencakup peningkatan daya saing, ketimpangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, tekanan terhadap kelas menengah, serta bagaimana Indonesia memanfaatkan bonus demografi.<\/p>\n
Menurut Maria, sekitar separuh penduduk Indonesia berada pada usia produktif atau relatif muda. Namun, bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan ekonomi apabila negara mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. \u201cKalau tidak diciptakan lapangan pekerjaan, itu menjadi masalah besar,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Tantangan lain yang disoroti Maria adalah semakin terbatasnya ruang fiskal. Ketika harga energi meningkat sementara penerimaan negara terbatas, pemerintah menghadapi tekanan untuk tetap menyediakan bantalan ekonomi bagi masyarakat.<\/p>\n
\u201cKalau kita bicara fiskal policy, bagaimana kita bisa mengelola apa yang menjadi ruang fiskal kita. Tidak harus tidak berutang, tetapi bagaimana kita mengelola utang, itu adalah pelajaran dari Pak Franseda,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Maria, utang tetap dapat digunakan untuk mendukung pemulihan dan pembangunan, tetapi pengelolaannya harus memperhatikan komposisi, tenor, biaya, serta risiko nilai tukar.<\/p>\n
Pada sisi penerimaan, ia menilai Indonesia perlu memperkuat rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Maria menyebut rasio pajak Indonesia saat ini masih berada di bawah 10 persen, sementara beberapa negara tetangga berada pada kisaran lebih tinggi.<\/p>\n
\u201cBagaimana kita meningkatkan penerimaan? Tidak mungkin ruang fiskal akan bisa berkembang tanpa penerimaannya naik,\u201d katanya.<\/p>\n
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak tanpa semata-mata menaikkan tarif pajak. Di sisi belanja, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan memastikan belanja benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Digitalisasi pemerintahan dan integrasi data, menurut Maria, dapat membantu mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi dalam program bantuan sosial.<\/p>\n
Maria juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu memperkuat iklim investasi untuk menghadapi perubahan rantai pasok global. Ia mengaitkan hal itu dengan kebijakan Frans Seda pada 1967 ketika pemerintah membuka ruang bagi investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal. \u201cSeperti waktu 67, open door policy, kita welcome foreign investment,\u201d kata Maria.<\/p>\n
Integritas Frans Seda sebagai Warisan<\/strong><\/p>\nDalam refleksinya, Maria mengatakan setidaknya terdapat tiga keteladanan Frans Seda yang masih relevan bagi Indonesia. Pertama, keberanian mengambil keputusan yang tidak populer ketika data dan analisis menunjukkan perlunya perubahan.<\/p>\n
Kedua, disiplin fiskal yang tidak sekadar dimaknai sebagai penghematan, tetapi sebagai kemampuan mengelola penerimaan, utang, dan belanja secara berkelanjutan. Ketiga, integritas yang tidak dapat dinegosiasikan dalam menjalankan kekuasaan dan membuat kebijakan.<\/p>\n
\u201cIntegritas tidak bisa dinegosiasikan. Tanpa integritas, apa pun yang kita lakukan, pembangunan itu tidak akan inklusif, tidak akan dinikmati oleh rakyat banyak,\u201d kata Yuda.<\/p>\n
Bagi Maria, warisan Frans Seda pada akhirnya bukan hanya terletak pada angka inflasi yang berhasil ditekan atau kebijakan fiskal yang diterapkan pada 1960-an. Yang lebih penting ialah kemampuan seorang pejabat publik menciptakan fondasi yang tetap relevan setelah ia meninggalkan jabatan.<\/p>\n
\u201cFrans Seda menciptakan gol itu di saat paling sulit. 65 itu keadaan yang sangat sulit. Tantangan kita berbeda, esensinya sama. Mampu enggak kita membuka ruang pada hari ini untuk masa depan yang dilakukan oleh Frans Seda pada waktu tahun 67,\u201d ujar Maria.<\/p>\n
Pada kesempatan yang sama, Ketua Frans Seda Foundation Steve Ginting mengatakan Frans Seda merupakan sosok dengan pengalaman yang luas sebagai pejuang, tokoh pendidikan, tokoh agama, menteri, diplomat, serta penasihat bagi sejumlah presiden.<\/p>\n
\u201cTokoh Frans Seda yang kita kenal sebagai tokoh bangsa yang serba lengkap, mulai dari seorang pejuang, tokoh pendidikan, tokoh agama, menteri negara dengan empat bidang, pertanian, perkebunan, keuangan, dan perhubungan, duta besar dan penasihat untuk tiga Presiden Republik Indonesia,\u201d kata Steve.<\/p>\n
Frans Seda Foundation, kata Steve, berupaya mewariskan gagasan dan semangat pengabdian Frans Seda kepada generasi penerus. Salah satu kiprah yang paling dikenal adalah perannya dalam menangani perekonomian Indonesia ketika inflasi mencapai sekitar 650 persen. Kementerian Keuangan juga mencatat Frans Seda sebagai tokoh yang mendorong penerapan anggaran berimbang dan pembenahan sistem penganggaran negara.<\/p>\n
Sementara itu, Rektor Unika Atma Jaya, Yuda Turana mengatakan peringatan 100 tahun Frans Seda tidak seharusnya berhenti pada kegiatan mengenang seorang tokoh.<\/p>\n
\u201cPeringatan 100 tahun Frans Seda bukan hanya kesempatan untuk mengenang seorang tokoh. Tetapi juga untuk belajar dari semangat pengabdiannya kepada bangsa,\u201d kata Yuda.<\/p>\n
Ia menilai tema kebijakan ekonomi di masa sulit sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Krisis, menurutnya, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi bukan hanya persoalan angka karena setiap keputusan ekonomi berdampak langsung terhadap kehidupan manusia.<\/p>\n
\u201cKrisis mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi bukan semata persoalan angka. Di balik setiap angka ada manusia dan di balik setiap kebijakan ada kehidupan yang terdampak,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Yuda mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat belajar dari masa lalu, membaca persoalan masa kini secara kritis, sekaligus melahirkan gagasan bagi masa depan. (Dev\/P-3)\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Memorial Lecture Edisi Khusus \u201c100 Tahun Frans Seda bertajuk Kebijakan Ekonomi di Masa Sulit: Pelajaran dari Krisis, Geopolitik, dan Tekanan Struktural\u201d di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Kamis (1\/10).(MI\/Devi Harahap) MEMPERINGATI 100 tahun Frans Seda bukan sekadar mengenang sosok negarawan yang pernah memimpin sejumlah kementerian pada masa penting perjalanan Indonesia. Keteladanan Frans Seda bisa […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":112497,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-112496","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=112496"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/112496\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/112497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=112496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=112496"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=112496"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Memorial](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/02\/1790921728_eda1e5951b9cefa217b9.png\")