![\"Komnas](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/10\/01\/1790849822_f17cef61f661679ba5ff.jpg\")
<\/p>\n
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM<\/a>) menyoroti persoalan overcapacity, fasilitas yang tidak layak, dan pembatasan bagi Komnas Ham untuk memantau kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas<\/a>) di Indonesia.<\/p>\n Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya selama ini secara rutin melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi lapas bersama enam lembaga hak asasi manusia lainnya.<\/p>\n <\/p>\n Keenam lembaga tersebut yakni Komnas HAM, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Keenam lembaga tersebut tergabung dalam jaringan Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP).<\/p>\n Baca juga :\u00a0Temuan Lapas Mewah Cibinong, Puan: Reformasi Tata Kelola Lapas<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cSecara rutin kami melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi di lapas,\u201d kata Anis, dikutip Kamis (1\/10).<\/p>\n Menurut dia, salah satu temuan utama dari pemantauan tersebut adalah persoalan overcapacity yang terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia selama 10 tahun terakhir.<\/p>\n Meski pemerintah telah mendorong penerapan restorative justice, langkah tersebut dinilai belum banyak mengatasi persoalan kepadatan penghuni lapas.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Ditjenpas Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cArtinya tingkat kriminalitas di Indonesia kan cukup serius,\u201d terang Anis.<\/p>\n Disisi lain, menurut dia, kapasitas lapas di Indonesia juga perlu dievaluasi karena kondisi kelebihan kapasitas terus terjadi. Anis mengatakan, overcapacity tidak hanya berdampak pada kepadatan penghuni, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas layanan di dalam lapas.<\/p>\n Hal tersebut membuat pemenuhan hak-hak dasar warga binaan menjadi tidak optimal dan berpotensi tidak memenuhi standar hak asasi manusia. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan ketersediaan tempat tidur, tempat istirahat yang layak, hingga sirkulasi udara yang sehat.<\/p>\n \u201cOvercrowding<\/em> itu dampaknya banyak. Tentu saja yang pertama dari sisi kualitas layanan tentu tidak optimal, tidak memenuhi standar hak asasi manusia,\u201d pungkas dia.<\/p>\n Dia juga menyinggung persoalan akses pemantauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\u00a0Komnas HAM bersama lembaga-lembaga yang tergabung dalam KUPP sebenarnya telah berupaya melakukan pemantauan ke Lapas Cibinong<\/a> pada April 2026. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan akses.<\/p>\n