{"id":111251,"date":"2026-09-30T01:46:42","date_gmt":"2026-09-29T18:46:42","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/30\/nasib-guru-di-jawa-timur-untuk-2027-belum-jelas-disdik-tunggu-regulasi-pusat\/"},"modified":"2026-09-30T01:46:42","modified_gmt":"2026-09-29T18:46:42","slug":"nasib-guru-di-jawa-timur-untuk-2027-belum-jelas-disdik-tunggu-regulasi-pusat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/30\/nasib-guru-di-jawa-timur-untuk-2027-belum-jelas-disdik-tunggu-regulasi-pusat\/","title":{"rendered":"Nasib Guru di Jawa Timur untuk 2027 Belum Jelas, Disdik Tunggu Regulasi Pusat"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Nasib
Ilustrasi, seorang guru tengah mengajar di kelas.(Dok. Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

DINAS Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur<\/a> menyatakan belum melakukan penataan status guru untuk tahun 2027. Hal ini disebabkan karena regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme perubahan status tersebut belum turun ke tingkat daerah.<\/p>\n

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengumumkan adanya perubahan status guru mulai tahun 2027, pihaknya masih dalam posisi menunggu payung hukum yang jelas.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cPemerintah memang mengumumkan bahwa ada perubahan status mulai Tahun 2027, namun demikian sampai sekarang belum ada regulasi. Dinas Pendidikan Jatim masih menunggu regulasi itu,\u201d ujar Aries di Surabaya, Selasa (29\/9).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0DPR Dorong Kebijakan Afirmatif untuk Guru Honorer pada Rekrutmen PPPK<\/a><\/strong><\/p>\n

Rencana Pengalihan Status Guru secara Nasional<\/h2>\n

Pemerintah pusat berencana melakukan penataan status guru secara nasional pada tahun 2027. Salah satu poin utamanya adalah pengalihan sekitar 242 ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK<\/a>) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.<\/p>\n

Aries memaparkan bahwa ke depan, regulasi tersebut akan memberikan peluang bagi guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur tes. Sementara itu, guru dengan status PPPK paruh waktu akan dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu, dan mereka yang sudah berstatus PPPK penuh waktu berpeluang menjadi PNS.<\/p>\n

\u201cPenataan guru akan dilakukan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, termasuk bagi guru honorer yang masih tersisa dan guru yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Komisi X DPR Desak Pemerintah Hapus Klasterisasi dan Jadikan Semua Guru Berstatus PNS<\/a><\/strong><\/p>\n

Menunggu Formasi dan Mekanisme Pusat<\/h2>\n

Pemprov Jatim menegaskan tidak akan mengambil kebijakan mandiri sebelum pemerintah pusat menetapkan formasi dan mekanisme penataan yang pasti. Hal ini penting agar kebutuhan guru di daerah selaras dengan formasi yang tersedia secara nasional.<\/p>\n

\u201cPasti harus menunggu dulu. Jangan sampai mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat,\u201d tegas Aries.<\/p>\n

Penataan ini juga dipandang sebagai upaya untuk menuntaskan keberadaan tenaga honorer yang masih tersisa, mengingat saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi adanya pengangkatan tenaga honorer baru. Aries berharap sisa tenaga honorer ini dapat terserap melalui mekanisme tes yang disediakan.<\/p>\n

Data Guru di Jawa Timur:<\/p>\n