{"id":111028,"date":"2026-09-29T16:13:52","date_gmt":"2026-09-29T09:13:52","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/29\/karhutla-melanda-kalbar-baru-punya-6-alat-pemantau-kualitas-udara\/"},"modified":"2026-09-29T16:13:52","modified_gmt":"2026-09-29T09:13:52","slug":"karhutla-melanda-kalbar-baru-punya-6-alat-pemantau-kualitas-udara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/29\/karhutla-melanda-kalbar-baru-punya-6-alat-pemantau-kualitas-udara\/","title":{"rendered":"Karhutla Melanda, Kalbar Baru Punya 6 Alat Pemantau Kualitas Udara"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Karhutla
Karhutla.(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KALIMANTAN Barat baru memiliki enam alat pemantau kualitas udara<\/a> untuk 14 kabupaten\/kota. Keterbatasan alat tersebut menjadi kendala dalam memantau dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla<\/a>), terutama di wilayah yang memiliki areal gambut luas dan rawan terbakar.<\/p>\n

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Andi Yani menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI. Ia mengatakan, sejumlah daerah dengan kejadian kebakaran cukup besar justru belum memiliki alat pemantau kualitas udara.<\/p>\n

<\/p>\n

“Dari 14 kabupaten\/kota hanya enam kabupaten yang memiliki alat pemantau kualitas udara. Seperti misalnya Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang memiliki kabut terbesar dan sering terjadi kebakaran, ini tidak memiliki alat pemantau kualitas udara,” ujarnya, Selasa (29\/9).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Asap Karhutla Ganggu Penerbangan di Bandara Supadio, Jarak Pandang 600 Meter<\/a><\/strong><\/p>\n

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran di Kalimantan Barat banyak terjadi di kawasan gambut. Provinsi itu memiliki sekitar 2,7 juta hektare lahan gambut yang tersebar di sejumlah wilayah.<\/p>\n

Adapun hingga 2026, luas areal yang terbakar di Kalimantan Barat disebut mencapai sekitar 38 ribu hektare. Kebakaran terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, dengan sejumlah wilayah yang memiliki areal gambut luas menjadi lokasi yang perlu mendapat perhatian.<\/p>\n

Pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, BPBD, serta pemerintah kabupaten\/kota juga terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla. Salah satunya dengan memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat terkait kondisi kualitas udara.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Belum Mereda, 15 Ribu Personel BNPB Masih Berjibaku Padamkan Karhutla Kalbar<\/a><\/strong><\/p>\n

Andi mengatakan, keberadaan alat pemantau kualitas udara diperlukan untuk mendukung penyampaian informasi yang lebih cepat kepada masyarakat, khususnya ketika asap dari kebakaran mulai memengaruhi kualitas udara.<\/p>\n

Sementara itu, pemantauan hotspot pada 28 September 2026 menunjukkan jumlah titik panas di Kalimantan Barat tersisa 36 titik. Namun, pemerintah daerah mengingatkan jumlah hotspot tidak selalu menggambarkan kondisi kebakaran secara keseluruhan.<\/p>\n

“Data Sipongi ataupun satelit lainnya itu memantau panas untuk hotspot dengan luasan tertentu. Ternyata hari Minggu kemarin kami cek lapangan, di daerah yang tidak ada gambut dalam itu masih ada asapnya,” katanya.<\/p>\n

Karena itu, pemerintah daerah menilai pemantauan lapangan dan kualitas udara tetap diperlukan meski jumlah hotspot mengalami penurunan. Penanganan karhutla di Kalimantan Barat juga dilakukan melalui pemadaman darat, operasi modifikasi cuaca, patroli udara, dan water bombing. (Ata\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Karhutla.(Antara) KALIMANTAN Barat baru memiliki enam alat pemantau kualitas udara untuk 14 kabupaten\/kota. Keterbatasan alat tersebut menjadi kendala dalam memantau dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki areal gambut luas dan rawan terbakar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat Andi Yani menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama Komisi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":111029,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-111028","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111028","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=111028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/111028\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=111028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=111028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=111028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}