Rupiah Melemah ke Rp17.694 per Dolar AS di Tengah Pergantian Menkeu<\/a><\/strong><\/p>\nMenkeu mengatakan pemerintah saat ini fokus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal. Selain itu, pemerintah akan terus mendorong ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi volatilitas.<\/p>\n
“Kita perlu menciptakan employment, meningkatkan serapan tenaga kerja formal, dan mendorong ekspor,” ucapnya.<\/p>\n
Menurutnya, kondisi domestik yang relatif kuat menjadi modal untuk menghadapi ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,45% menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berjalan, sementara penerimaan pajak tumbuh dan inflasi dapat dikendalikan.<\/p>\n
“Pertumbuhan 5,45% berarti kegiatan ekonomi bekerja. Ini menjadi modal untuk terus menciptakan employment dan meningkatkan ekspor ke pasar dunia,” kata bendahara negara.<\/p>\n
Defisit tidak Berubah<\/h2>\n
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2027 masing-masing meningkat Rp9,1 triliun dibandingkan usulan dalam Nota Keuangan 2027. Meski demikian, kenaikan tersebut tidak mengubah target defisit APBN 2027 yang ditetapkan sebesar 2,4% terhadap PDB.<\/p>\n
Menurut Said, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah dan DPR tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar APBN tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan.<\/p>\n
“Kita memastikan kemampuan maksimal APBN 2027 tetap memegang prinsip kehati-hatian. APBN tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan,” terangnya.<\/p>\n
Said mengatakan, peningkatan belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional harus diikuti dengan peningkatan pendapatan negara. Pendapatan tersebut akan dioptimalkan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga tambahan belanja tidak sepenuhnya dibebankan pada pembiayaan.<\/p>\n
Lebih lanjut, Said menyebut APBN 2027 merupakan cerminan kebijakan politik anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara mengambil tanggung jawab melalui berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.<\/p>\n
“Setiap program pemerintah yang dibiayai APBN harus memberikan dampak nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.<\/p>\n
Menurutnya, dampak setiap program APBN perlu diukur secara objektif berbasis ilmu pengetahuan serta melalui tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.<\/p>\n
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menuturkan, kenaikan pendapatan dan belanja negara dalam APBN 2027 tidak mengubah target defisit sebesar 2,4% terhadap PDB. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan APBN tetap disusun dengan prinsip kehati-hatian.<\/p>\n
“Dengan kenaikan pendapatan dan belanja tersebut, kita akan memastikan kemampuan maksimal APBN 2027 menjalankan fungsi anggaran tetap memegang prinsip kehati-hatian. APBN tetap kredibel, sehat, dan berkelanjutan,” kata Said.<\/p>\n
Said menegaskan, tambahan belanja untuk menopang berbagai program prioritas nasional harus diikuti dengan peningkatan pendapatan negara, baik melalui perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, peningkatan belanja tidak sepenuhnya dibebankan kepada pembiayaan.<\/p>\n
Lebih lanjut, Said menyebut APBN 2027 merupakan cerminan kebijakan politik anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tetap mengambil tanggung jawab melalui berbagai program subsidi, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.<\/p>\n
“Setiap program pemerintah yang dibiayai APBN harus dirasakan dampaknya secara nyata oleh rakyat,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. (E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Menteri Keuangan Suahasil Nazara(Dok Kemenkeu) PEMERINTAH terus mendorong investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional seiring meningkatnya target pendapatan dan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.\u00a0 Dalam APBN 2027 yang disahkan DPR, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut meningkat masing-masing Rp9,07 triliun dibandingkan Nota Keuangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":110999,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-110998","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/110998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=110998"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/110998\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110999"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=110998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=110998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=110998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Pendapatan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/29\/1790668169_eb0563d6534d21d4b7e7.jpeg\")