![\"Tiongkok](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/27\/1790486420_c709ca3b180af16b7557.jpg\")
<\/p>\n
TIONGKOK<\/a> menyampaikan seluruh negara memiliki kedudukan yang setara dalam komunitas internasional, tanpa membedakan ukuran maupun kekuatan negara.<\/p>\n Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng<\/a> saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Sabtu (26\/9) waktu setempat.<\/p>\n <\/p>\n Dalam pidatonya, Han menekankan persoalan global perlu diselesaikan melalui konsultasi bersama dengan berlandaskan hukum internasional, keadilan, dan prinsip ketidakberpihakan.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Pasar Pariwisata Indonesia Dorong Ekspansi Jaringan Hotel Asal Tiongkok<\/a><\/strong><\/p>\n “Tiongkok meyakini seluruh negara, terlepas dari ukuran, merupakan anggota setara dalam komunitas internasional, dan urusan global harus diselesaikan melalui konsultasi serta penghormatan universal terhadap hukum internasional, keadilan, dan ketidakberpihakan,” kata Han.<\/p>\n Han kemudian menyerukan agar seluruh negara memperkuat persatuan dan mengambil langkah bersama untuk menjaga sekaligus memperkuat peran PBB dalam menghadapi berbagai tantangan global.<\/p>\n “Kita harus menepis prasangka ideologis, menghormati jalur pembangunan dan sistem sosial yang dipilih secara mandiri oleh rakyat setiap negara, memperdalam pertukaran pengalaman tata kelola, serta bersama-sama mencari solusi atas tantangan global,” ujar Han.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Delegasi Indonesia Walkout di Sidang PBB Saat Pidato Netanyahu<\/a><\/strong><\/p>\n Dalam pidato yang sama, Han juga menekankan negara-negara besar memiliki tanggung jawab khusus dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.\u00a0<\/p>\n Menurutnya, negara-negara tersebut harus menjadi contoh dalam mematuhi aturan, menegakkan supremasi hukum, dan menjalankan tanggung jawab internasional.<\/p>\n Pernyataan Han tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai masa depan multilateralisme dan tata kelola global.<\/p>\n Dalam pidatonya, ia juga menekankan pentingnya mempertahankan tatanan internasional yang berlandaskan PBB dan hukum internasional serta penyelesaian sengketa melalui dialog, bukan tindakan militer sepihak.<\/p>\n Pada forum yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebelumnya menyerukan perubahan di tubuh PBB agar organisasi tersebut menjadi lebih representatif dan mampu menghasilkan tindakan nyata dalam menghadapi berbagai persoalan global.<\/p>\n Sugiono menilai perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem multilateral di tengah berbagai krisis yang dihadapi dunia.\u00a0<\/p>\n Menurutnya, kelemahan dalam sistem multilateral tidak seharusnya dijawab dengan mengurangi peran multilateralisme, tetapi dengan membangun sistem yang lebih kuat dan efektif.<\/p>\n “Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah lebih sedikit multilateralisme. Jawabannya adalah multilateralisme yang lebih kuat dan lebih baik,” kata Sugiono dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB<\/a> ke-81 di New York, Sabtu (26\/9) waktu setempat.<\/p>\n Sugiono mengatakan sistem multilateral yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 harus memiliki representasi yang lebih luas, lebih lincah dalam merespons perubahan, serta lebih mampu menghasilkan tindakan dan hasil nyata.<\/p>\n Meski reformasi kelembagaan tidak dapat dilakukan secara instan, ia menilai tantangan yang dihadapi dunia saat ini membutuhkan respons segera.<\/p>\n “Transformasi kelembagaan tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, urgensi tantangan saat ini mengharuskan kita untuk bertindak sekarang,” sebutnya.\u00a0<\/p>\n Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September 2026. Sementara itu, rangkaian Debat Umum berlangsung pada 22-26 September dan dilanjutkan pada 28 September 2026.<\/p>\n Pekan tingkat tinggi tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB, yang mempertemukan para pemimpin dan perwakilan negara untuk membahas berbagai persoalan global, termasuk perdamaian, keamanan, pembangunan, dan penguatan kerja sama multilateral. (ABC News\/Z-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\nSeruan Indonesia untuk Reformasi PBB<\/h2>\n