![\"Rampungkan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/27\/1790480268_90389325c79e584065e3.jpg\")
<\/p>\n
MENANDAI satu tahun perjalanannya, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR<\/a>) resmi meluncurkan draf naskah akademik perubahan aturan Pemilihan Umum (Pemilu).\u00a0<\/p>\n Naskah setebal 200 halaman tersebut merangkum 30 isu strategis kepemiluan, dengan poin utama mengusulkan parliamentary threshold<\/a><\/em> (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 1%.<\/p>\n <\/p>\n Draf tersebut disusun oleh delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam GKSR, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.\u00a0<\/p>\n Baca juga :\u00a0Revisi UU Pemilu Harus Menjamin tidak Ada Suara Rakyat Terbuang<\/a><\/strong><\/p>\n Formulasi usulan ini merupakan hasil diskusi intensif selama setahun bersama para tokoh dan pegiat kepemiluan.<\/p>\n Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menyatakan peluncuran naskah akademik ini ditujukan sebagai bahan pembanding konkret terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang tengah digodok di DPR RI.<\/p>\n “Kami mengadakan launching<\/em> naskah akademik sekaligus sandingan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR,” ujar Said dalam peringatan HUT pertama GKSR di Jakarta, Sabtu (26\/9) malam.<\/p>\n Baca juga :\u00a0PPP Usul Ambang Batas Parlemen Turun jadi 2 atau 3 Persen<\/a><\/strong><\/p>\n Said menjelaskan, penetapan angka PT sebesar 1% didasarkan pada kajian akademis para aktivis kepemiluan, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dengan menerapkan formulasi rumus Taagepera.<\/p>\n “Parliamentary threshold<\/em> adalah 1%, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan atau stembus accord<\/em> dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah,” katanya.<\/p>\n PENYEDERHANAAN VERIFIKASI PARPOL<\/strong> Sementara itu, bagi partai nonparlemen<\/a> yang pernah lolos verifikasi administrasi dan faktual pada pemilu sebelumnya, cukup menjalani verifikasi administrasi.\u00a0<\/p>\n Tahapan verifikasi ganda (administrasi dan faktual) hanya diberlakukan bagi partai yang baru pertama kali mendaftar.<\/p>\n
\nSelain ambang batas parlemen, GKSR mendorong perbaikan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu. Said mengusulkan agar parpol yang telah memiliki kursi di DPR cukup melakukan pendaftaran tanpa verifikasi administrasi maupun faktual.<\/p>\n