{"id":109764,"date":"2026-09-26T21:42:40","date_gmt":"2026-09-26T14:42:40","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/26\/hentikan-wfh-setiap-jumat-bagi-asn-pemkot-depok-semua-bekerja-di-kantor\/"},"modified":"2026-09-26T21:42:40","modified_gmt":"2026-09-26T14:42:40","slug":"hentikan-wfh-setiap-jumat-bagi-asn-pemkot-depok-semua-bekerja-di-kantor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/26\/hentikan-wfh-setiap-jumat-bagi-asn-pemkot-depok-semua-bekerja-di-kantor\/","title":{"rendered":"Hentikan WFH Setiap Jumat bagi ASN, Pemkot Depok Semua Bekerja di Kantor"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Hentikan
Wali Kota Depok, Supian Suri(MI\/Kisar Rajagukguk)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok<\/a> resmi menghentikan kebijakan Work From Home <\/em>(WFH) setiap hari Jumat dan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali bekerja dari kantor atau Work From Office<\/em> (WFO).<\/p>\n

Dasar hukum penghentian WFH, Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 800\/614\/Org\/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi ASN di Lingkungan Pemkot Depok.<\/p>\n

<\/p>\n

“Penghentian WFH ditetapkan pada 23 September 2026 dalam rangka meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat koordinasi antarpegawai, mendongkrak kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pencapaian target kinerja,” kata Wali Kota Depok, Supian Suri, Sabtu (26\/9).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Dampak Kebijakan WFH, Volume Penumpang Commuter Line Jabodetabek Turun 9 Persen<\/a><\/strong><\/p>\n

Penghentian atau penghapusan kebijakan WFH mendapat respons positif dari warga setempat yang menginginkan layanan publik lebih stabil. Banyak masyarakat cemas bahwa kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat telah membuat pelayanan publik menjadi lambat atau terbengkalai.<\/p>\n

“Kami (Kontraktor) dan sektor infrastruktur secara umum sangat mendukung ketiadaan atau pencabutan kebijakan WFH karena karakteristik pekerjaan konstruksi lapangan yang menuntut kehadiran fisik dan koordinasi langsung,” kata Poltak Pardosi.<\/p>\n

Direktur CV Pardosi Konstruksi Indonesia ini mengatakan, para kontraktor dan pengusaha di sektor jasa konstruksi sangat mendukung pencabutan WFH karena sektor konstruksi tidak dapat berjalan secara remote karena ketergantungan yang tinggi pada eksekusi fisik di lapangan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pemprov Kalsel akan Evaluasi Kebijakan WFH<\/a><\/strong><\/p>\n

“Proyek konstruksi melibatkan pembangunan fisik, mulai dari pengecoran, pemasangan struktur, hingga penyelesaian arsitektur. Aktivitas-aktivitas ini membutuhkan pengawasan langsung oleh dinas terkait,” ujarnya.<\/p>\n

Dalam dunia kontraktor, kata dia waktu adalah uang. Penerapan WFH pada tim manajemen proyek atau pengawas lapangan berisiko menimbulkan salah komunikasi.<\/p>\n

“Hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, memicu keterlambatan proyek, dan berujung pada denda (penalti) kontrak yang merugikan perusahaan,” imbuhnya\u00a0<\/p>\n

Dukungan terhadap pencabutan kebijakan WFH tidak hanya datang dari sektor kontraktor atau pengusaha lapangan, tetapi juga disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat.<\/p>\n

“Masyarakat cenderung mendukung penghapusan WFH. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan untuk ASN pada April 2026, respons warganet di media sosial menunjukkan sentimen negatif yang sangat tinggi (mencapai 95%). Banyak warga menilai kebijakan ini kurang adil bagi pekerja lapangan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik,” kata Rista (KG\/E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wali Kota Depok, Supian Suri(MI\/Kisar Rajagukguk) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok resmi menghentikan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat dan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO). Dasar hukum penghentian WFH, Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 800\/614\/Org\/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi ASN […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":109765,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-109764","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109764\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109765"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}