{"id":109488,"date":"2026-09-26T10:03:37","date_gmt":"2026-09-26T03:03:37","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/26\/ruu-pemilu-didorong-akomodasi-penguatan-pengawasan-kpu-hingga-dkpp\/"},"modified":"2026-09-26T10:03:37","modified_gmt":"2026-09-26T03:03:37","slug":"ruu-pemilu-didorong-akomodasi-penguatan-pengawasan-kpu-hingga-dkpp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/26\/ruu-pemilu-didorong-akomodasi-penguatan-pengawasan-kpu-hingga-dkpp\/","title":{"rendered":"RUU Pemilu Didorong Akomodasi Penguatan Pengawasan KPU hingga DKPP"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"RUU
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella (tengah) .(Dok. Hanura)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu didesak tidak hanya berfokus pada dinamika parliamentary threshold<\/em> (PT) maupun sistem proporsional terbuka dan tertutup.\u00a0<\/p>\n

Penguatan lembaga penyelenggara pemilu dinilai jauh lebih mendesak guna menjamin kualitas demokrasi nasional.<\/p>\n

<\/p>\n

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura<\/a>, Patrice Rio Capella, menyikapi berulangnya sorotan publik hingga gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) akibat kelalaian teknis penyelenggara.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pakar: Revisi UU Pemilu Harus Benahi Kelembagaan KPU, Seleksi DKPP, dan Akuntabilitas Bawaslu<\/a><\/strong><\/p>\n

Rio menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU<\/a>) yang diisi oleh manusia biasa tidak terlepas dari celah kesalahan maupun kealpaan. Dampaknya, muncul berbagai dinamika hukum dan kegaduhan di masyarakat.<\/p>\n

“KPU itu isinya manusia biasa. Tidak lepas dari kealpaan dan kesalahan yang mengakibatkan terjadi hiruk-pikuk, keributan, ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, seperti soal ijazah dan sebagainya,” kata Rio usai menghadiri Rapat dan Konsolidasi Tim Task Force DPP Hanura se-Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Jumat (25\/9) malam.<\/p>\n

Guna mengantisipasi hal serupa, Ketua Tim Task Force DPP Hanura itu mendorong adanya penguatan mekanisme pengawasan terhadap seluruh lini penyelenggara, mulai dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu<\/a>), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP<\/a>).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Ketua Bawaslu RI tak Masalah DPR Evaluasi Pejabat Hasil Fit and Proper Test<\/a><\/strong><\/p>\n

Secara khusus, ia mengusulkan perluasan kewenangan bagi DKPP agar tindakan tegas tidak berhenti pada sanksi administratif saja.<\/p>\n

“Selaku pengawas penyelenggara Pemilu, DKPP jangan cuma memberi peringatan, menskors, atau paling berat memecat Komisioner KPU ketika melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak,” ujarnya.<\/p>\n

Menurut dia, DKPP idealnya dibekali wewenang melimpahkan temuan yang mengarah pada pelanggaran hukum formal kepada aparat penegak hukum (APH).<\/p>\n

“Kalau memang diduga pelanggaran pidana ada di situ, ada gratifikasi di situ, yang mengakibatkan terjadi huru-hara dan sebagainya, DKPP bisa membawa itu ke ranah pidana, dan meneruskannya ke aparat penegak hukum,” usulnya.<\/p>\n

Rio menegaskan, muatan penguatan kelembagaan tersebut sangat mendesak untuk disisipkan dalam revisi regulasi pemilu mendatang. Profesionalitas penyelenggara merupakan fondasi utama terciptanya pemilu yang jujur dan adil.<\/p>\n

“Sebaiknya, Rancangan Undang-Undang Pemilu yang sedang disusun, tak hanya mengurusi soal PT (parliamentary threshold<\/em>), dan soal sistem pemilu, proporsional tertutup atau terbuka saja,” imbuhnya.<\/p>\n

Ia mengingatkan, perbaikan kualitas demokrasi tidak akan pernah tercapai apabila pembenahan kelembagaan penyelenggara dikesampingkan.<\/p>\n

“Jadi, jangan ribut soal PT saja. Kalau penyelenggaranya enggak benar, kualitas demokrasi tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan,” pungkasnya. (P-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella (tengah) .(Dok. Hanura) PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu didesak tidak hanya berfokus pada dinamika parliamentary threshold (PT) maupun sistem proporsional terbuka dan tertutup.\u00a0 Penguatan lembaga penyelenggara pemilu dinilai jauh lebih mendesak guna menjamin kualitas demokrasi nasional. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum Dewan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":109489,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-109488","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109488"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109488\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109489"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}