Kolaborasi Uji Teknologi Pengolahan Sampah di Bandara Soekarno-Hatta<\/a><\/strong><\/p>\n“Pemerintah mendukung upaya membangun ekosistem pengelolaan kemasan kertas karton, khususnya untuk UBC. Kalau kita bicara mengenai sampah botol PET, ekosistem pengelolaannya sudah terbentuk seiring meningkatnya penggunaan recycled PET sebagai bahan baku kemasan produk minuman. Sementara untuk UBC, ekosistemnya masih perlu dibangun. Karena itu, kami mendorong dan mengapresiasi LamiPak yang telah memulai upaya membangun ekosistem ini, terlebih dengan adanya rencana LamiPak untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah kertas karton,” ujar Merrijantij.<\/p>\n
Ia juga menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan distribusi pangan skala besar secara rutin akan meningkatkan volume penggunaan kemasan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan sampah kemasan pasca-konsumsi harus menjadi perhatian serius sejak dini.<\/p>\n
Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Multipihak<\/h2>\n
Dari perspektif regulasi lingkungan, Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rifky Ilhami, memaparkan kondisi penerapan regulasi pengelolaan sampah saat ini serta pentingnya memperkuat pengawasan melalui kolaborasi lintas sektor.<\/p>\n
Rifky menjelaskan bahwa saat ini kewajiban EPR baru berjalan secara spesifik untuk produsen makanan dan minuman (brand owner), sementara untuk produsen kemasan (packaging producer) belum diatur secara khusus. Langkah inisiatif yang diambil oleh LamiPak dinilai sebagai preseden baik dalam mendorong perluasan implementasi EPR.<\/p>\n
\u201cRegulasi terkait sudah diterapkan, namun pengawasan dan pelaksanaannya perlu terus diperkuat melalui kolaborasi multipihak. Untuk packaging producer, penerapan EPR saat ini baru berlaku pada produsen makanan dan minuman, belum pada produsen kemasannya. Apa yang dilakukan LamiPak merupakan langkah yang baik dan kami mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai upaya untuk mulai membangun penerapan EPR pada pengelolaan kemasan,\u201d kata Rifky Ilhami.<\/p>\n
Rifky menekankan pentingnya keterhubungan antar-tahapan pengelolaan agar material UBC yang telah dikumpulkan tidak menumpuk, melainkan dapat langsung masuk ke proses pengolahan dan memiliki jalur pemanfaatan nilai ekonomi (economic value) yang jelas, meniru keberhasilan jaringan pengumpulan material PET yang sudah lebih mapan.<\/p>\n
Implementasi EPR yang Terukur<\/h2>\n
Guna menjembatani regulasi dan praktik di lapangan, Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) mengambil peran strategis. Operation Manager IPRO, Diana Sulaiman, menjelaskan peran lembaga tersebut dalam memfasilitasi perusahaan food and beverage (F&B) serta para anggotanya untuk menerapkan mekanisme EPR yang akuntabel.<\/p>\n
\u201cIPRO berperan dalam memfasilitasi perusahaan food and beverage dan anggota kami untuk melakukan penerapan EPR, termasuk dalam pelaporan hasil pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya mekanisme tersebut, perusahaan dapat menjalankan dan mendokumentasikan upaya pengelolaan kemasan pasca-konsumsi secara lebih terukur,\u201d jelas Diana.<\/p>\n
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan EPR di lapangan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur fisik, mulai dari ketersediaan titik pengumpulan (collection point), proses pemilahan yang tepat, moda pengangkutan, kapasitas pabrik daur ulang, hingga kepastian serapan oleh pihak offtaker.<\/p>\n
Inisiatif Sektor Industri dan Edukasi Sekolah<\/h2>\n
Sebagai pelaku industri, PT LamiPak membagikan pengalamannya dalam menginisiasi UBC Collection Program yang saat ini tengah berjalan dalam tahap percontohan (piloting). Program ini dirancang untuk memetakan tantangan riil pengumpulan kemasan aseptik di lapangan.<\/p>\n
\u201cMelalui UBC Collection Program, kami mendapatkan pembelajaran mengenai proses collection dan kebutuhan yang muncul di lapangan. Pengumpulan material merupakan salah satu bagian dari proses yang lebih panjang karena setelah dikumpulkan, material masih membutuhkan pengangkutan, pengolahan, dan jalur daur ulang yang jelas. Karena itu, pengembangan program seperti ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak,\u201d ungkap Hongbiao Li, Direktur PT Lami Packaging Indonesia.<\/p>\n
Selain program percontohan tersebut, LamiPak juga mengimplementasikan Program Pengelolaan Sampah Kemasan Aseptik Kertas Karton di Kabupaten Serang. Program ini secara aktif melibatkan 20 sekolah di Kecamatan Cikande untuk mengedukasi generasi muda sekaligus mengumpulkan kemasan pasca-konsumsi langsung dari sumbernya.<\/p>\n
Pengalaman dari berbagai inisiatif lapangan ini menegaskan bahwa membangun ekosistem sirkular untuk kemasan UBC membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah memegang kendali pada kebijakan dan tata kelola, industri dan brand owner mendukung penyediaan sistem, sementara mitra pengumpul, pelaku daur ulang, offtaker, dan masyarakat bergerak bersama memastikan material kembali masuk ke dalam rantai pemanfaatan yang berkelanjutan.<\/p>\n
\u201cPertumbuhan penggunaan kemasan perlu diikuti dengan kesiapan pengelolaan setelah kemasan digunakan. Dari sisi industri, kami melihat bahwa pengelolaan kemasan pasca-konsumsi merupakan bagian yang perlu dibangun bersama karena prosesnya melibatkan berbagai tahapan dan pihak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, pelaku EPR, collection partner, recycler, dan masyarakat menjadi penting untuk membangun sistem yang dapat berjalan secara berkelanjutan,\u201d pungkas Hongbiao Li. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"(ki-ka)Ahmad Rizalmi, PR Manager PT Lami Packaging Indonesia, Merrijantij Punguan Pintaria, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kemenperin, Rifky Ilhami, Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan, KLH, Diana Sulaiman, Operation(Dok Istimewa) PENGGUNAAN kemasan aseptik berbahan dasar kertas karton terus meningkat dan berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan industri dan pasar. Di Indonesia, kebutuhan material kemasan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":109385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-109384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109384\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Pengelolaan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/25\/1790345092_3e317c22de4574a521cd.jpeg\")