{"id":109368,"date":"2026-09-26T03:28:43","date_gmt":"2026-09-25T20:28:43","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/26\/pengamat-soroti-bahaya-persekusi-digital-terhadap-keluarga-dalam-proses-hukum-febrie-adriansyah\/"},"modified":"2026-09-26T03:28:43","modified_gmt":"2026-09-25T20:28:43","slug":"pengamat-soroti-bahaya-persekusi-digital-terhadap-keluarga-dalam-proses-hukum-febrie-adriansyah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/26\/pengamat-soroti-bahaya-persekusi-digital-terhadap-keluarga-dalam-proses-hukum-febrie-adriansyah\/","title":{"rendered":"Pengamat Soroti Bahaya Persekusi Digital terhadap Keluarga dalam Proses Hukum Febrie Adriansyah"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Pengamat
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah(ANTARA FOTO\/Fauzan)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PROSES hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah<\/a>, kini menghadapi persoalan lain di luar ruang sidang. Di berbagai platform media sosial, perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU<\/a>) tersebut berkembang menjadi arena penghakiman publik yang turut menyeret orang-orang terdekatnya, termasuk Istri, kerabat, hingga anak-anak Febrie.<\/p>\n

Fenomena ini memunculkan kekhawatiran mendalam bahwa dorongan masyarakat untuk mengawasi jalannya penegakan hukum justru bergeser menjadi aksi persekusi digital<\/a>.<\/p>\n

<\/p>\n

Dalam prinsip negara hukum, tanggung jawab pidana bersifat personal dan hanya melekat pada individu yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, perkembangan percakapan di ruang digital sering kali membuat batas antara kritik konstruktif terhadap pejabat publik dan serangan personal terhadap kehidupan privat menjadi semakin tipis.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Berkas P-21, Kejagung Limpahkan Febrie Adriansyah ke Kejari Jaksel Besok<\/a><\/strong><\/p>\n

Pengamat media sosial dan digital, Tuhu Nugraha, menilai fenomena tersebut mencerminkan persoalan serius dalam budaya partisipasi publik di era digital saat ini. Menurutnya, tuntutan publik terhadap transparansi tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk menghilangkan hak privasi keluarga seseorang.<\/p>\n

“Keluarga tidak otomatis bertanggung jawab atas tindakan anggota keluarganya. Karena itu, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai hak keluarga yang terdampak, termasuk hak atas privasi, keamanan, martabat, dan khususnya perlindungan terhadap anak,” ujar Tuhu dalam keterangan yang diterima, Jumat (25\/9)<\/p>\n

Tuhu menegaskan bahwa prinsip pengawasan dalam negara hukum sangatlah sederhana: awasi substansi perkara dan jalannya kekuasaan, tetapi jangan menghakimi orang-orang di sekitarnya tanpa dasar bukti yang valid.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Berkas Perkara TPPU Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Penuntut Umum<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cKalau keluarga memang memiliki keterkaitan dengan aset, transaksi, atau perbuatan tertentu, harus berbasis bukti dan proses hukum, bukan semata-mata hubungan keluarga atau asumsi yang berkembang di media sosial,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Persoalan perlindungan keluarga pejabat dari amuk siber kian mendesak tatkala teknologi kecerdasan buatan (generative AI dan agentic AI<\/em>) ikut campur tangan dalam membentuk opini publik.<\/p>\n

Tuhu mengingatkan bahwa teknologi mutakhir kini mampu memproduksi narasi, gambar manipulatif (deepfake<\/em>), hingga video yang menyesatkan dalam skala massal. Kehadiran agentic AI bahkan berpotensi mengotomatisasi proses tersebut, mulai dari memantau percakapan, memproduksi variasi pesan negatif, hingga mengamplifikasi serangan secara terkoordinasi.<\/p>\n

“Kemarahan publik bisa saja genuine, tetapi teknologi dapat mempercepat, memperbesar, dan mengarahkan emosi tersebut sehingga percakapan publik menjadi semakin agresif atau bahkan salah sasaran,” ungkap Tuhu.<\/p>\n

\u201cDalam situasi ini, keluarga yang tidak bersalah kerap menjadi korban keganasan algoritma dan disinformasi yang digerakkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di balik layar,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Pengusutan kasus hukum yang menjerat Febrie Adriansyah harus terus dikawal agar berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai koridor perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dan TPPU adalah sebuah keniscayaan demi membersihkan institusi negara.<\/p>\n

Namun demikian, penegakan hukum tidak boleh kehilangan nurani kemanusiaannya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, martabat keluarga, dan teristimewa hak-hak anak dari teror digital adalah ujian bagi peradaban bangsa kita.<\/p>\n

Sudah saatnya negara, penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat sipil bergandengan tangan membangun literasi digital yang sehat. Awasi kasusnya di pengadilan, bongkar perkaranya dengan bukti sahih, tetapi biarkan keluarga dan anak-anak yang tidak bersalah hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.<\/p>\n

(P-4)<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah(ANTARA FOTO\/Fauzan) PROSES hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kini menghadapi persoalan lain di luar ruang sidang. Di berbagai platform media sosial, perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) tersebut berkembang menjadi arena penghakiman publik yang turut menyeret orang-orang terdekatnya, termasuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":109369,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-109368","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=109368"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/109368\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/109369"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=109368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=109368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=109368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}