{"id":108506,"date":"2026-09-24T15:19:48","date_gmt":"2026-09-24T08:19:48","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/24\/pembenahan-pelabuhan-merak-mendesak\/"},"modified":"2026-09-24T15:19:48","modified_gmt":"2026-09-24T08:19:48","slug":"pembenahan-pelabuhan-merak-mendesak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/24\/pembenahan-pelabuhan-merak-mendesak\/","title":{"rendered":"Pembenahan Pelabuhan Merak Mendesak"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Pembenahan
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak.(Dok.Istimewa)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

ANGGOTA DPR RI Bambang Haryo Soekartono<\/a> menyoroti kapasitas pelayanan dan aspek keselamatan pelayaran di Pelabuhan Merak<\/a>, Banten. Ia menilai pembenahan perlu dilakukan mulai dari penambahan dermaga, akurasi manifest penumpang dan kendaraan, hingga penguatan sistem keselamatan.<\/p>\n

Hal itu disampaikan Bambang saat mengunjungi Pelabuhan Merak, Selasa (22\/9). Menurut dia, jumlah kapal yang tersedia belum seimbang dengan kapasitas dermaga yang dapat dioperasikan. \u201cJumlah kapal ada total 72, sedangkan yang bisa beroperasi karena keterbatasan dermaga adalah 28 kapal. Sehingga lebih dari 65% kapal tidak bisa beroperasi,\u201d ujar Bambang.<\/p>\n

<\/p>\n

Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak pada kapasitas angkut yang dapat diberikan kepada pengguna jasa. Ia merekomendasikan penambahan sedikitnya dua pasang dermaga untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Sinergi Stakeholder Jadi Kunci Keselamatan Transportasi Laut<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cRekomendasi saya harus segera adanya penambahan dermaga, minimal dua pasang dermaga untuk antisipasi kapasitas angkut sekitar 30% dari total tujuh dermaga yang ada,\u201d katanya.<\/p>\n

Selain infrastruktur, Bambang menyoroti akurasi data manifest kendaraan dan penumpang. Ia mendorong revisi KM 58 Tahun 2003 terkait penerapan tarif kendaraan logistik dan penumpang yang dinilai dapat menimbulkan perbedaan antara data tiket dan jumlah penumpang dalam manifest.<\/p>\n

\u201cPerlunya revisi KM 58 Tahun 2003 tentang penerapan isi kosong kendaraan logistik maupun penumpang dengan tarif yang sama tanpa memperhitungkan isi muatan baik penumpang maupun barang yang sering mengakibatkan perbedaan manifest jumlah penumpang yang ada di kapal dibanding dengan jumlah tiket,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0796 Kilogram Sisik Trenggiling Diselundupkan lewat Pelabuhan Merak, WN Vietnam Jadi Tersangka<\/a><\/strong><\/p>\n

Menurut Bambang, kepastian data manifest penting untuk memastikan perlindungan dan hak asuransi pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan kapal.<\/p>\n

Ia juga meminta penerapan larangan kendaraan dengan muatan berlebih dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) dilakukan secara tegas terhadap kendaraan logistik yang akan menyeberang. \u201cODOL bisa mengakibatkan instability <\/em>atau kehilangan stabilitas kapal yang mengakibatkan kapal terbalik, dan kemampuan daya apung yang bisa mengakibatkan kapal tenggelam,\u201d katanya.<\/p>\n

Bambang juga meminta penguatan seluruh pemangku kepentingan keselamatan pelayaran, mulai dari regulator, operator, pengelola kepelabuhanan, pengguna jasa, hingga tim penyelamatan. Ia menilai kemampuan tim penyelamat perlu diperkuat, termasuk melalui standar waktu tanggap atau response time<\/em>. \u201cTim penyelamat yang merupakan garda terakhir dari penyelamatan penumpang harus betul-betul diperkuat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

SISTEM MITIGASI BENCANA<\/strong>

\nSelain keselamatan pelayaran, Bambang meminta Pelabuhan Merak memiliki sistem mitigasi bencana untuk mengantisipasi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Mitigasi tersebut, antara lain, berupa sistem peringatan dini yang dapat didengar masyarakat dan kapal di sekitar pelabuhan serta rencana evakuasi bagi kapal yang berada di laut.<\/p>\n

\u201cSaya juga menekankan Pelabuhan Merak agar menerapkan mitigasi bencana untuk antisipasi meletusnya Gunung Krakatau, mulai dari alarm (early warning system) yang bisa didengar masyarakat atau kapal di sekitar pelabuhan,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia juga mendorong penguatan konektivitas informasi antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pelaku pelayaran, serta pengelola pelabuhan melalui sistem komunikasi yang terintegrasi.<\/p>\n

Bambang menambahkan, edukasi keselamatan kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan perlu dilakukan secara rutin. Menurut dia, pemahaman pengguna jasa mengenai prosedur keselamatan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kecelakaan di laut.\u00a0<\/p>\n

TIDAK TERGANGGU<\/strong><\/p>\n

Terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa waktu lalu, aktivitas penyebrangan di Pelabuhan Merak tidak terganggu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Banten memastikan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap berjalan aman dan lancar.<\/p>\n

Kepala BPBD Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra, di Serang, Minggu (20\/9) menyatakan bahwa berdasarkan pantauan terkini arus penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra tersebut tidak terganggu.<\/p>\n

“Untuk penyeberangan yang ada di Kota Cilegon yaitu di Pelabuhan Merak ini kami pantau masih aman dan aktivitas penyeberangan dari Merak ke Bakauheni masih berjalan dengan lancar,” ujarnya. (Ant\/E-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak.(Dok.Istimewa) ANGGOTA DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti kapasitas pelayanan dan aspek keselamatan pelayaran di Pelabuhan Merak, Banten. Ia menilai pembenahan perlu dilakukan mulai dari penambahan dermaga, akurasi manifest penumpang dan kendaraan, hingga penguatan sistem keselamatan. Hal itu disampaikan Bambang saat mengunjungi Pelabuhan Merak, Selasa […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":108507,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-108506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108506\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/108507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}