Pemerintah Ubah Wajah Perbatasan<\/a><\/strong><\/p>\nIsmawan menjelaskan, kedekatan geografis Miangas dengan Mindanao telah membentuk hubungan sosial dan ekonomi lintas batas. Masyarakat setempat melakukan aktivitas perdagangan dengan wilayah Filipina, termasuk pertukaran beras dan barang kebutuhan sehari-hari yang dalam sejumlah aktivitas masih menggunakan sistem barter.<\/p>\n
Di sisi lain, aksesibilitas dan logistik menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RDTR. Miangas telah memiliki pelabuhan dan bandar udara, namun operasional bandar udara masih perlu diperhatikan sehingga mobilitas dan distribusi kebutuhan masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi laut.<\/p>\n
\u201cPerencanaan infrastruktur perlu melihat bukan hanya keberadaan fasilitas secara administratif, tetapi juga fungsi dan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan,\u201d kata Ismawan.<\/p>\n
Ia menambahkan, Miangas juga termasuk salah satu dari delapan lokasi yang diusulkan untuk pembangunan PLBN baru. Dokumen Feasibility Study (FS) telah tersedia, sedangkan AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta sejumlah persyaratan terkait kesiapan dan status lahan masih perlu dilengkapi.<\/p>\n
Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Gutmen Nainggolan, mengatakan penyusunan RDTR Miangas dan Marampit perlu mempertimbangkan karakter keduanya sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Menurutnya, kondisi geografis tersebut turut membentuk pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat dengan wilayah Filipina.<\/p>\n
\u201cMiangas memiliki posisi strategis karena jaraknya ke General Santos City di Filipina relatif dekat dibandingkan dengan akses menuju Bitung. Kondisi geografis ini telah membentuk hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lintas batas,\u201d ungkap Gutmen.<\/p>\n
Gutmen menjelaskan, Miangas dan Marore memiliki Border Crossing Station (BCS) yang mengacu pada kesepakatan tahun 1967. Miangas juga telah memiliki dua dermaga, fasilitas Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ), Pos Liaison Officer dari Filipina, serta fasilitas pemerintahan dan keamanan.\u00a0<\/p>\n
\u201cKebutuhan infrastruktur dasar di Miangas dan Marampit masih perlu diperhatikan, terutama transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan listrik,\u201d terang Gutmen.\u00a0<\/p>\n
Ia menambahkan, penataan kedua PPKT tersebut juga perlu memperhitungkan daya dukung ruang serta potensi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor agromaritim.<\/p>\n
Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR\/BPN, Nuki Harniati, menegaskan penyusunan RDTR KPN perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional yang mengacu pada Asta Cita, RPJPN, dan RPJMN.\u00a0<\/p>\n
Perencanaan ruang perlu mengintegrasikan kepentingan pertahanan dan keamanan dengan pemerataan pembangunan, pengembangan infrastruktur, serta perlindungan lingkungan dan budaya.<\/p>\n
\u201cPengelolaan kawasan perbatasan perlu menyeimbangkan tiga aspek, yakni security, prosperity, dan environment,\u201d ucap Nuki.\u00a0<\/p>\n
Menurutnya, Miangas dan Marampit sebagai pulau kecil memiliki keterbatasan fisik serta kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim sehingga aspek daya dukung wilayah, mitigasi, dan adaptasi perlu diperhitungkan.<\/p>\n
Nuki menambahkan, RDTR Miangas diharapkan menjadi landasan spasial bagi rencana pembangunan PLBN, termasuk penentuan lokasi dan proses penyediaan lahan.(H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ilustrasi(Dok Istimewa) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) membahas penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) Wilayah Perencanaan (WP) Miangas dan WP Marampit, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (23\/9\/2026). Forum koordinasi tersebut membahas sinkronisasi tata ruang dengan karakteristik pulau-pulau […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":108226,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-108225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108225"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108225\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/108226"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"BNPP](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/23\/1790174402_1ac472732a3d18096b34.jpeg\")