{"id":107499,"date":"2026-09-22T19:48:39","date_gmt":"2026-09-22T12:48:39","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/22\/disahkan-dpr-baleg-beberkan-9-poin-krusial-uu-pengaturan-reforma-agraria\/"},"modified":"2026-09-22T19:48:39","modified_gmt":"2026-09-22T12:48:39","slug":"disahkan-dpr-baleg-beberkan-9-poin-krusial-uu-pengaturan-reforma-agraria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/22\/disahkan-dpr-baleg-beberkan-9-poin-krusial-uu-pengaturan-reforma-agraria\/","title":{"rendered":"Disahkan DPR, Baleg Beberkan 9 Poin Krusial UU Pengaturan Reforma Agraria"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Disahkan
Menteri Agraria dan Tata Ruang \/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u00e2(ANTARA\/Rivan Awal Lingga)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR<\/a> RI, I Nyoman Parta, membeberkan sembilan poin krusial yang terkandung dalam Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria<\/a> (UU PRA<\/a>) yang baru saja resmi disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n

Nyoman menegaskan bahwa regulasi anyar ini dirancang secara komprehensif untuk mengurai ketimpangan penguasaan lahan, memangkas konflik pertanahan, serta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat kecil dan petani.<\/p>\n

<\/p>\n

“UU Pengaturan Reforma Agraria ini menghadirkan landasan hukum yang kuat dan berkeadilan, mulai dari pembentukan lembaga khusus di bawah Presiden, penataan objek dan subjek hukum, hingga jaminan perlindungan hukum dari kriminalisasi,” ujar Nyoman melalui keterangannya, Selasa (22\/9\/2026).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Eks Pimpinan KPK Usul DPR Bentuk Komite Pengawas Perampasan Aset<\/a><\/strong><\/p>\n

Politikus PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa salah satu terobosan utama UU PRA adalah pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan didampingi Dewan Pengawas untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.<\/p>\n

UU ini juga secara ketat membatasi penguasaan serta pemilikan tanah guna menekan ketimpangan penguasaan lahan nasional menuju target rasio Gini 0,30.<\/p>\n

“Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah ditujukan untuk pemerataan. Batas maksimum berlaku kumulatif bagi badan usaha beserta afiliasinya, kecuali BUMN, BUMD, dan koperasi. Selain itu, tanah yang mencakup seluruh pulau kecil atau berbatasan langsung dengan pantai tidak dapat diberikan sebagai satu kesatuan hak kepada satu pihak,” jelas Nyoman.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0DPR Tampung Aspirasi Kades soal Penundaan Pilkades 2027<\/a><\/strong><\/p>\n

Dalam ketentuan UU PRA, Objek Reforma Agraria melingkupi tanah negara yang dikuasai masyarakat secara beriktikad baik minimal 20 tahun, tanah berkonflik\/tumpang tindih, kawasan hutan, tanah terlantar, tanah absentee, tanah timbul, hingga kewajiban pelepasan lahan 20 persen.<\/p>\n

Sementara Subjek Reforma Agraria diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, seperti petani gurem (lahan di bawah 0,5 hektare), buruh tani, nelayan kecil, petambak garam, korban bencana, kelompok masyarakat\/koperasi, hingga masyarakat adat. Skema retribusi tanah kelak dapat diberikan dalam bentuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai, HGU, maupun Hak Ulayat.<\/p>\n

Nyoman menambahkan, UU PRA juga memasukkan pasal penting terkait Pemulihan Hak atas Tanah akibat konflik pastinya, serta Anti-Kriminalisasi bagi masyarakat kecil.<\/p>\n

“Subjek Reforma Agraria, pendamping masyarakat, dan setiap orang yang mempertahankan hak atas tanahnya yang beriktikad baik mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Mereka tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tegas Nyoman.(H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menteri Agraria dan Tata Ruang \/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u00e2(ANTARA\/Rivan Awal Lingga) Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta, membeberkan sembilan poin krusial yang terkandung […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":107500,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-107499","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107499"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107499\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107500"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}