{"id":107376,"date":"2026-09-22T14:39:53","date_gmt":"2026-09-22T07:39:53","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/22\/dpr-resmi-sahkan-ruu-reforma-agraria-menjadi-undang-undang\/"},"modified":"2026-09-22T14:39:53","modified_gmt":"2026-09-22T07:39:53","slug":"dpr-resmi-sahkan-ruu-reforma-agraria-menjadi-undang-undang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/22\/dpr-resmi-sahkan-ruu-reforma-agraria-menjadi-undang-undang\/","title":{"rendered":"DPR Resmi Sahkan RUU Reforma Agraria Menjadi Undang-Undang"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"DPR
Suasana Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u00e2\u20ac\u201c2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22\/9\/2026).(ANTARA FOTO\/Rivan Awal Lingga)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan pengesahan payung hukum pertanahan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u20132027, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22\/9).<\/p>\n

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad<\/a> itu meminta persetujuan anggota yang hadir setelah mendengarkan laporan akhir dari Panitia Kerja (Panja) RUU PRA.<\/p>\n

<\/p>\n

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco yang disambut seruan setuju dari anggota yang hadir.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Fraksi PDIP Setujui RUU Reforma Agraria Dibawa ke Paripurna<\/a><\/strong><\/p>\n

Dalam laporan resminya, Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, menegaskan bahwa pengesahan RUU ini merupakan upaya negara dalam menjawab akar persoalan ketimpangan penguasaan lahan serta maraknya konflik pertanahan di Indonesia yang telah berlangsung lama.<\/p>\n

“Persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi, serta konflik agraria yang berkepanjangan dan berdampak luas,” ujar Iman.<\/p>\n

Iman menjelaskan bahwa regulasi ini hadir untuk mewujudkan amanat TAP MPR Nomor IX\/MPR\/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) ke dalam sistem hukum yang komprehensif dan terintegrasi.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Revisi UU PPSK Siap Dibawa ke Paripurna<\/a><\/strong><\/p>\n

“Kondisi ini menuntut hadirnya landasan hukum yang kuat dan menyeluruh agar penyelenggaraan reforma agraria dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.<\/p>\n

Terapkan Partisipasi Publik<\/h2>\n

Politikus PKB tersebut menambahkan bahwa penyusunan draf RUU PRA telah melewati proses pembentukan perundang-undangan yang transparan dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).<\/p>\n

Selama proses pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Panja telah menyerap aspirasi dan melakukan audiensi sedikitnya dengan 55 elemen masyarakat dan lembaga.<\/p>\n

“Badan Legislasi DPR telah melakukan pertemuan sedikitnya dengan 55 pihak yang terdiri atas akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, serta kementerian\/lembaga terkait agar mendapatkan abstraksi yang tepat untuk dituangkan menjadi norma dan materi muatan pada pasal-pasal,” pungkas Iman.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Suasana Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026\u00e2\u20ac\u201c2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22\/9\/2026).(ANTARA FOTO\/Rivan Awal Lingga) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan pengesahan payung hukum pertanahan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":107377,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-107376","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107376"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107376\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107377"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}