{"id":107302,"date":"2026-09-22T11:25:41","date_gmt":"2026-09-22T04:25:41","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/22\/kpu-hormati-gugatan-ijazah-gibran-jawaban-disampaikan-di-sidang-mk-rabu\/"},"modified":"2026-09-22T11:25:41","modified_gmt":"2026-09-22T04:25:41","slug":"kpu-hormati-gugatan-ijazah-gibran-jawaban-disampaikan-di-sidang-mk-rabu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/09\/22\/kpu-hormati-gugatan-ijazah-gibran-jawaban-disampaikan-di-sidang-mk-rabu\/","title":{"rendered":"KPU Hormati Gugatan Ijazah Gibran, Jawaban Disampaikan di Sidang MK Rabu"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"KPU
Komisioner KPU RI, Idham Holik(MI\/SUSANTO)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KOMISI Pemilihan Umum (KPU<\/a>) RI akan menyiapkan jawaban atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya terkait persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n

Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan jawaban atas seluruh dalil pemohon akan disampaikan dalam persidangan berikutnya. KPU juga akan membawa dokumen yang menjadi dasar penetapan terpenuhinya persyaratan pencalonan Gibran.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cYa tentunya nanti akan dijawab dalam jawaban KPU sebagai termohon,\u201d kata Idham kepada wartawan, Selasa (21\/9).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0MK Diminta Uji Bukti Kelulusan Pendidikan Wapres Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n

Idham mengatakan KPU akan menyampaikan dokumen terkait persyaratan pencalonan Gibran dalam persidangan. Menurut dia, gugatan PHPU yang diajukan dua tahun setelah pelaksanaan Pilpres 2024 merupakan situasi yang baru ditemui KPU.<\/p>\n

\u201cYa memang kalau bicara tentang Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang perselisihan hasil pemilu presiden, ya tentunya kami baru mendapati ada situasi seperti ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Meski demikian, Idham menegaskan KPU menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi<\/a> (MK), termasuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara tersebut.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Menakar Arah Revisi UU Pemilu<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cKPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya menghormati proses hukum ini, apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurut Idham, KPU dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan peraturan yang diterbitkan lembaga lain, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen terkait persyaratan pencalonan.<\/p>\n

\u201cItu posisi KPU sebagai end user. Posisi KPU sebagai end user, sebagai lembaga penerima dokumen. Sehingga KPU harus memperhatikan dokumen apa, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan atributif dalam hal tersebut,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Idham memastikan KPU akan mempersiapkan jawaban secara matang untuk persidangan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (23\/9\/2026). Catatan yang disampaikan majelis hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, kata dia, juga akan menjadi bagian dari bahan yang dipersiapkan KPU.<\/p>\n

\u201cPrinsipnya, KPU sangat menghormati Mahkamah Konstitusi,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Sebelumnya, Permohonan PHPU tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di Gedung MK, Senin (21\/9\/2026) malam.<\/p>\n

Dalam perkara tersebut, KPU RI menjadi termohon, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjadi pihak terkait.<\/p>\n

Sebanyak 12 orang tercatat sebagai pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma M.S. Sihombing. (P-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Komisioner KPU RI, Idham Holik(MI\/SUSANTO) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyiapkan jawaban atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya terkait persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan jawaban atas seluruh dalil […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-107302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107302"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107302\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}