![\"Green](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/09\/22\/1790035778_7db00c52f586f79cd444.jpg\")
<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
KETERAMPILAN hijau atau green skills<\/a> <\/em>menjadi hambatan utama bagi pelaku industri dalam penerapan ekonomi hijau. Di sisi lain, fenomena aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki pekerjaan atau aktivitas profesional lain di luar pekerjaan utama (polyworking<\/em>) mulai muncul dan perlu mendapat perhatian dari sisi tata kelola birokrasi.<\/p>\n <\/p>\n Temuan itu terungkap dalam dua survei nasional yang dipaparkan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik-Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKPP-LAN<\/a>) secara daring, pada 17 September 2026.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Layanan Darurat 112 di Indonesia Masih Terkendala Integrasi dan Respons<\/a><\/strong><\/p>\n Survei implementasi ekonomi hijau dilakukan pada April 2026 dengan melibatkan 247 responden dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Hasil survei menunjukkan persoalan penerapan ekonomi hijau tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga kesiapan teknologi dan sumber daya manusia.<\/p>\n Kesiapan teknologi menjadi satu-satunya hambatan yang secara konsisten masuk tiga besar pada seluruh kelompok responden. Pemerintah membutuhkan teknologi untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program, pemerintah daerah untuk implementasi, sedangkan industri membutuhkannya untuk mengubah proses produksi.<\/p>\n “Hasil survei menunjukkan bahwa tantangan ekonomi hijau telah bergerak dari persoalan membangun komitmen kebijakan menuju persoalan membangun kapasitas implementasi,” demikian salah satu kesimpulan survei Pusjar SKPP-LAN yang dikutip Senin (21\/9).<\/p>\n Survei juga menemukan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan pelaku industri mengenai kebutuhan kompetensi hijau. Bagi pelaku industri, minimnya green skills menjadi hambatan nomor satu dengan proporsi 22%. Namun, persoalan tersebut tidak masuk tiga besar hambatan yang dipersepsikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<\/p>\n “Transformasi hijau pada akhirnya tidak dilakukan oleh regulasi atau teknologi, tetapi oleh manusia yang mengoperasikan teknologi, mengubah proses bisnis, merancang produk, mengelola energi dan limbah, serta memastikan standar lingkungan diterapkan dalam proses produksi,” tulis hasil survei tersebut.<\/p>\n Temuan itu menunjukkan kebutuhan green skills perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dalam transisi ekonomi hijau. Pengembangan kompetensi pemerintah juga perlu dipertemukan dengan kebutuhan yang berkembang di dunia usaha.<\/p>\n Selain keterampilan, survei menyoroti kebutuhan mempercepat kesiapan teknologi, memperkuat kapasitas dan pembiayaan daerah, serta menyediakan dukungan yang lebih spesifik bagi pelaku di lapangan.<\/p>\n “Keberhasilan ekonomi hijau tidak cukup ditentukan oleh seberapa baik kebijakan dirumuskan, tetapi oleh seberapa baik seluruh ekosistem implementasinya disiapkan,” demikian kesimpulan survei.<\/p>\n